Menurut Yaya, proyek pembangunan serupa di masa lalu tidak terbukti menimbulkan manfaat jangka panjang, misalnya peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Proyek ini justru meningkatkan potensi kerugian negara, apalagi utang bertambah karena proyek ini sebagian dananya berasal dari utang luar negeri. Ketimbang mendorong percepatan pelaksanaan PSN, Yaya mengusulkan pemerintah untuk melakukan moratorium dan melakukan evaluasi menyeluruh.
“Lebih baik mengevaluasi bagaimana efektivitasnya dan manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat selama ini? Selain itu, kaji secara mendalam dan kritis dengan memperhatikan daya dukung dan tampung lingkungan hidup,” nya.
Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Timur, Yohana Tiko, berpendapat PSN memicu konflik di masyarakat karena akan mengambil wilayah kelola rakyat dan mengancam lingkungan hidup. Beberapa PSN yang akan dilaksanakan di Kalimantan Timur antara lain jalan tol, bendungan, gasifikasi batubara, dan kilang minyak di Bontang.
Berbagai proyek ini, seperti jalan tol Samarinda-Bontang, akan mengambil lahan persawahan. Bendungan juga akan mengancam ekosistem di teluk Balikpapan, sehingga mengganggu kehidupan pesut. “PSN ini jelas merugikan rakyat dan lingkungan hidup,” katanya.