Sebagai upaya dari pihak kejaksaan dalam meningkatkan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam proses peradilan, Kejaksaan Agung RI menerbitkan Pedoman No.2 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak dan Penanganan Perkara yang Aksesibel dan Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan pada 3 Agustus 2023 kemarin.
“Perkembangan global seperti dalam komitmen Open Government menghendaki agar negara menempatkan Penyandang Disabilitas sebagai subjek yang hendak mencari keadilan, sehingga aparat penegak hukum perlu melakukan upaya untuk menghapus hambatan sosial yang dapat mengurangi hak Penyandang Disabilitas dalam sistem peradilan,” ujar Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan RI, Dr. Fadil Zumhana dalam keterangannya yang diterima Hukumonline, Jum’at (4/8/2023).
Baca Juga:
- Simak! Tafsir MK Terhadap Ketentuan Pengampuan dalam KUHPerdata
- 3 Aspek Ini Disorot untuk Wujudkan Hak Asasi Penyandang Disabilitas, Apa Saja?
Dalam hal ini Kejaksaan sebagai lembaga dengan legitimasi kuat mengambil andil memajukan dan menyiapkan penegak hukum yang berkeadilan dan ramah penyandang disabilitas. “Salah satu wujud komitmen tegas dari Kejaksaan adalah dengan mengesahkan peraturan internal yang memuat tentang akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.” kata dia.
Pedoman yang diluncurkan adalah hasil kolaborasi Kejaksaan Agung dengan Indonesia Judicial Research Society (IJRS), Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Universitas Islam Indonesia dan Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) melalui dukungan dari Pemerintah Australia melalui Australia-Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2). Pedoman ini mendapat dukungan Mahkamah Agung (MA) RI, Kepolisian RI, IJRS, dan Seknas Open Government Indonesia.
Setidaknya terdapat lebih dari 30 perwakilan mitra Pemerintah, penegak hukum, dan organisasi masyarakat sipil yang terlibat dalam melahirkan Pedoman ini. Diharapkan melalui Pedoman No.2 Tahun 2023 ini bisa menjadi acuan bagi Jaksa dalam menangani perkara pidana yang melibatkan Penyandang Disabilitas baik sebagai saksi, korban, ataupun pelaku.
“Selama ini proses peradilan belum sepenuhnya mendukung (ramah) Penyandang Disabilitas dengan akomodasi yang layak. Untuk itu, perlunya penyesuaian untuk mengatasi hambatan yang dialami Penyandang Disabilitas agar hak-hak hukumnya terpenuhi. Akomodasi yang layak adalah modifikasi atau penyesuaian yang diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan hak-hak Penyandang Disabilitas.”