Ketentuan itu untuk menyesuaikan kebutuhan dan perkembangan dinamika pengupahan. Mengenai upah minimum, ada perbaikan dalam hal formula penghitungan yang semakin diperkuat landasan hukumnya yang sebelumnya tertuang dalam PP No.78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, sekarang masuk dalam UU 6/2023.
Variabel upah minimum juga dibenahi dari sebelumnya berdasarkan pertumbuhan ekonomi atau inflasi sebagaimana diatur UU 11/2020 menjadi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indeks tertentu sesuai yang diatur UU 6/2023. Ada kewajiban juga bagi perusahaan untuk membentuk struktur dan skala upah yang menjadi acuan kenaikan upah bagi pekejera/buruh dengan masa kerja lebih dari satu tahun.
Keempat, Edy mengatakan sebelumnya ada aturan yang melarang pekerja/buruh menikah dengan rekan kerjanya pada satu perusahaan yang sama, atau ada ikatan perkawinan teman sekerja dan ancamannya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK). Ketentuan itu tidak ada lagi dalam UU 6/2023, sehingga memberi perlindungan kepada pekerja. Selain itu kalangan pengusaha juga diberi kemudahan untuk melakukan PHK karena tidak perlu menunggu penetapan pemerintah tapi cukup melalui pemberitahuan kepada pekerja/buruh yang bersangkutan.
Kelima, soal pesangon yang besaran kompensasinya diatur melalui PP 35/2021. Edy menjelaskan ketentuan pesangon itu sebelumnya diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Keenam, UU 6/2023 memberikan skema baru jaminan sosial untuk perlindungan bagi pekerja yakni Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
“Kita ingin adanya pasar kerja yang fleksibel dan pemerintah bertugas membuat aturan yang harus dipatuhi,” ujarnya.
Mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Hariyadi B Sukamdani mengatakan kalangan pengusaha optimis terhadap UU 6/2023. Berbagai ketentuan ketenagakerjaan yang diatur UU 11/2020 sudah baik ketimbang aturan sebelumnya. Misalnya soal pengupahan yang diatur UU 6/2023 cukup membantu dunia usaha terutama industri padat karya. Begitu juga pengaturan outsourcing, tapi sayangnya ada perubahan dalam UU 6/2023, sehingga aturan outsourcing yang berlaku sebelumnya akan muncul lagi.
“Tadinya kan dilepas ke industri, tapi nanti pemerintah akan menetapkan sebagian pelaksanaan (yang bisa dialih daya,-red),” ujarnya.
Hariyadi menekankan outsourcing itu bisnis universal dan sudah berkembang secara global. Pemahaman tersebut yang harus disampaikan kepada pemerintah dan serikat buruh. Baginya, outsourcing merupakan pekerjaan sementara bagi pekerja sebelum mendapat pekerjaan yang lebih baik.