DPR bersama pemerintah telah menyetujui Revisi Undang-Undang No.13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bea meterai yang sebelumnya Rp3 ribu dan Rp6 ribu, kini diubah menjadi satu tarif yaitu Rp10 ribu mulai 1 Januari 2021.
Ada tujuh pokok perubahan yang diatur dalam UU No.10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, salah satunya adalah dari sisi objek. Objek dimaksud pada UU Bea Materai baru adalah dokumen perdata, baik kertas maupun elektronik termasuk dokumen lelang, dokumen transaksi surat berharga yang termasuk di dalamnya dokumen transaksi saham (trade confirmation).
Dalam UU Bea Meterai, memang tak ada penjelasan mengenai batasan nilai nominal yang diterima investor sebagai dokumen transaksi surat berharga yang akan dikenakan bea materai Rp10rb per dokumen. Kondisi ini kemudian menuai polemik terutama di kalangan investor ritel.
Merespons isu yang berkembang, Sri Mulyani menegaskan bahwa UU Bea Meterai mengatur dua jenis meterai yakni meterai konvensional dan elektronik. Keberadaan bea meterai elektronik merupakan upaya pemerintah untuk memberikan kesetaraan antara dokumen konvensional dan dokumen elektronik. (Baca: Mulai Januari 2021, Bea Meterai Jadi Rp10 Ribu)
Namun dia menegaskan bahwa pengenaan bea meterai pada trade confirmation (CT)bukanlah pajak atas transaksi saham, namun bea atas dokumen konfirmasi perdagangan (CT) dari total dokumen perdaganan selama satu hari.
“Bea meterai itu pajak atas dokumen, bukan pajak atas transasksi. Isu yang berkembang seolah-olah transaksi saham dikenakan bea materai. Dalam bursa saham bea materai dikenakan saat konfirmasi perdagangan yang merupakan dokumen elektronik yang diterbitkan secara periodik atas keseluruhan dan transaksi jual beli satu hari, bea materai tidak dikenakan per transaksi saham,” kata Sri Mulyani dalan konferensi pers secara daring, Senin (21/12).
Selain itu, pihaknya juga tengah melakukan penyusunan peraturan bea meterai, termasuk skema pengenaan bea meterai elektronik yang mempertimbangkan batas kewajaran yang tercantum dalam dokumen. Artinya, tak semua dokumen CT akan dikenai bea meterai.