DENPASAR - Perpustakaan MPR RI menjalin kerja sama dengan berbagai pihak. Kali ini kerja sama dilakukan dengan Universitas Mahendradatta, Denpasar, Bali. Penandatanganan kerja sama ini digelar dalam diskusi dengan tema ‘Penguatan Pengaturan Kelembagaan Badan Pembina Ideologi Pancasila, Perlukah?’ di Gedung Conefo, Universitas Mahendradatta, Rabu (6/10).
Hadir dalam kesempatan ini anggota MPR dari Kelompok DPD, Dr. Shri I Gusti Ngurah Arya Wedakarna Mahendradatta Wedasteraputra Suyasa III; Kepala Perpustakaan MPR, Yusniar SH; Rektor Universitas Mahendradatta, Dr. Putri Anggreni; serta para dekan dan kepala jurusan di lingkungan perguruan tinggi itu.
Putri Anggreni dalam sambutan mengatakan civitas akademika dan perwakilan element masyarakat pada hari itu bisa berkumpul untuk menghadiri kegiatan ‘Pustaka Akademik MPR’. “Perguruan tinggi ini sangat mengapresiasi kerja sama ini”, tuturnya. Ia berharap kegiatan ini bisa berkelanjutan.
Disampaikan kepada peserta, secara umur, perguruan tinggi swasta pertama di Bali ini sudah matang. Universitas yang awalnya bernama Universitas Marhaen itu telah melewati perjuangan yang panjang. “Tak mudah untuk melewati perjalanan waktu hingga kita tetap bisa eksis. Kita menapaki jalan dengan kepastian,” ujarnya. Agar universitas yang berdiri pada tahun 1963 itu bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, dikatakan Ibu Rektor, Mahendradatta akan bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak.
Yusniar dalam kesempatan itu mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mahendradatta yang telah memfasilitasi ‘Pustaka Akademik MPR’. “Perpustakaan MPR telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terutama perguruan tinggi, sejak tahun 2017. Sebelum dengan Mahendradatta, kami telah melakukan MoU dan MoA dengan Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon,” ujarnya.
Degan kerja sama ini Yusniar berharap dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pecinta buku dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. "Perpustakaan MPR terbuka bagi umum. Silahkan berkunjung ke Perpustakaan MPR. Bila tidak bisa datang secara langsung, masyarakat dipersilahkan untuk mengunjungi kanal-kanal internet atau media sosial yang dikelola," ujarnya.
Anggota MPR RI dari Kelompok DPD Arya Wedakarna mengapresiasi kerja sama yang terjalin. "Salah satu tugas MPR adalah mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang popular dengan sebutan Empat Pilar MPR. Terkait pemahaman dan pengamalan Empat Pilar, Arya Wedakarna menegaskan Bali adalah bentengnya. Masyarakat Bali mempunyai banyak peran dan kontribusi terhadap bangsa Indonesia terkait dengan Pancasila,” katanya.
Untuk menjaga Pancasila, ditegaskan oleh Arya Wedakarna, BPIP harus diperkuat. “Untuk itulah maka lembaga ini perlu diatur dalam undang-undang,” ucapnya.