Ketua MPR Harap Pemerintah Bina Pelaku UMKM
Pojok MPR-RI

Ketua MPR Harap Pemerintah Bina Pelaku UMKM

Hambatan terbesar memajukan UMKM Indonesia bukanlah semata dari sisi produksi, tetapi juga kesulitan melakukan pemasaran.

Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 2 Menit
Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Forum UKM Digital Alumni UI. Foto: Istimewa.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menerima Forum UKM Digital Alumni UI. Foto: Istimewa.

JAKARTA - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menerima kegelisahan para pelaku UMKM Indonesia yang tergabung dalam Forum UKM Digital Alumni Universitas Indonesia, yang resah atas semakin maraknya berbagai produk impor UMKM asal China yang mulai menghabisi produk UMKM lokal. Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, sebanyak 50 persen lebih produk yang dijual di platform online/e-commerce berasal dari China. Ini menandakan hambatan terbesar memajukan UMKM Indonesia bukanlah semata dari sisi produksi, melainkan kesulitan melakukan pemasaran.

"Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM harus bergerak cepat membina para pelaku UMKM yang jumlahnya sudah mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto sebesar 61,07 persen atau senilai Rp 8.573,89 triliun. Dengan jumlah tersebut, tidak hanya harus bisa menguasai pasar domestik, UMKM Indonesia juga harus bisa menguasai pasar internasional," ujar Bamsoet usai menerima Forum UKM Digital Alumni Universitas Indonesia, di Jakarta, Selasa (7/12/21).

Forum UKM Digital Alumni Universitas Indonesia yang hadir antara lain, Iman (FISIP), Pahala (FIB), Welly (FT), Dwika (FE), dan Wirawan (FT).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, kontribusi UMKM Indonesia terhadap total ekspor masih kecil, yakni sekitar 15,65 persen. Kalah dibandingkan Singapura sebesar 41 persen, Thailand 29 persen, dan China 60 persen. Agar UMKM Indonesia bisa semakin naik kelas, Kementerian Koperasi dan UKM harus mengembangkan trading house, sistem terpadu untuk meningkatkan pemasaran produk pelaku UMKM. Sehingga pelaku UMKM bisa lebih cepat berkembang dalam memasarkan produknya, salah satu kuncinya melalui digitalisasi.

"Data Kementerian Koperasi dan UKM mencatat, per November 2021 jumlah UMKM yang sudah terdigitalisasi baru mencapai sekitar 16,4 juta unit. Presiden Joko Widodo sudah menargetkan pada tahun 2024 nanti setidaknya sudah ada 30 juta UMKM yang terhubung dengan ekonomi digital. Sehingga proyeksi Google bahwa nilai ekonomi digital Indonesia pada 2025 bisa mencapai USD146 miliar, juga harus dinikmati oleh UMKM. Pada tahun ini saja, nilai ekonomi digital Indonesia sudah mencapai USD 70 miliar, tumbuh hingga 49 persen (year-on-year/YoY) dari capaian 2020 senilai USD 47 miliar," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menambahkan, di tengah berbagai tantangan dan kesulitan yang dihadapi dalam memajukan UMKM, apresiasi perlu diberikan kepada pemerintah atas kinerja penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Hingga 30 November 2021, realisasi KUR mencapai Rp 263,22 triliun. Mayoritasnya disalurkan untuk usaha mikro dan kecil. Data menunjukkan penyaluran KUR Super Mikro sebesar Rp 9,71 triliun untuk 1.104.917 debitur dan KUR Mikro mencapai Rp 166,11 triliun disalurkan kepada 5.418.549 debitur, adapun KUR Kecil tercatat Rp 87,37 triliun yang diterima 446.730 debitur.

"Sebagai layanan pembiayaan yang dihadirkan pemerintah kepada pelaku UMKM yang sebenarnya punya prospek berkembang namun belum bankable, KUR sangat membantu para pelaku UMKM, baik dari sisi permodalan maupun manajemen usaha dan kemudahan mendapatkan legalitas," kata Bamsoet.

Tags: