Terbaru

Proses Perencanaan Anggaran Badan Peradilan Dipertanyakan

Perlu menyelaraskan antara independensi dan akuntabilitas perencanaan anggaran.
Willa Wahyuni

Harapan Pendiri hingga Anggota untuk Kepengurusan ICCA Periode 2024-2028

Dengan terpilihnya Seradesy untuk menahkodai ICCA selama 4 tahun ke depan, diharapkan dapat semakin memajukan ICCA sebagai wadah profesi In-House Counsel di Indonesia.
Ferinda K Fachri

In-House Counsel Perlu Selalu 'Aware' Terhadap Risiko Tindak Pidana Korporasi

Khususnya berkaitan dengan risiko adanya tindak pidana korporasi dalam kegiatan usaha dan dalam kedudukan In-House Counsel yang bertugas memberikan nasihat hukum kepada perusahaan.
Ferinda K Fachri

FH Unpad Apresiasi Ajang Hukumonline Top Indonesian Law Schools 2023

Pemeringkatan tersebut dapat menjadi media bagi universitas untuk bisa saling berkompetisi sekaligus menginspirasi dalam hal penyelenggaraan pendidikan yang baik dan melahirkan alumni-alumni yang terbaik.
Fitri Novia Heriani

Apindo: Masyarakat Akan Terbebani Bila PPN Naik Menjadi 12 Persen

Apindo meminta pemerintah mengevaluasi rencana menaikkan PPN menjadi 12 persen, meski kebijakan tersebut telah tercantum dalam UU HPP.
M. Agus Yozami

Apakah Pengangguran Wajib Lapor SPT?

Perlu diketahui bahwa orang yang menganggur atau pengangguran tidak perlu bayar pajak, namun tetap wajib melaporkannya.
Tim Hukumonline

Jaga Etika dengan Tidak Bertanya BAS Lawan di Pengadilan

Pentingnya menghormati etika profesi dan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi sistem peradilan. Dengan cara ini, advokat di Indonesia dapat terus menjaga standar profesionalisme yang tinggi dalam menjalankan tugas profesi.
Tim Publikasi Hukumonline

2 Firma Hukum Ini Buka Lowongan Kerja Posisi Mid Associate, Tertarik?

ALTA Advocates dan Martua Rindang Law Firm sama-sama membuka peluang bagi kalangan experienced lawyers untuk posisi Mid-Level Associate.
Ferinda K Fachri

Catatan ATP Law Firm terhadap Sanksi Pemidanaan dan Administratif dalam UU PDP

Kehadiran UU PDP pada prinsipnya patut untuk diapresiasi dan menjadi langkah yang positif dari segi pengembangan kebijakan terhadap keamanan siber di Indonesia.
Tim Publikasi Hukumonline