Berlangganan Pro

Terbaru

Perangi Situs Ilegal, DJKI dan WIPO Bahas Penegakan Hukum KI

Perangi Situs Ilegal, DJKI dan WIPO Bahas Penegakan Hukum KI

Diam-diam Komisi III DPR Segera Bawa RUU MK ke Sidang Paripurna

Diam-diam Komisi III DPR Segera Bawa RUU MK ke Sidang Paripurna

Hiswara Bunjamin & Tandjung dan HHR Lawyers Promosi Partner Baru

Hiswara Bunjamin & Tandjung dan HHR Lawyers Promosi Partner Baru

Hindari Kevakuman, Pengangkatan Konsultan HKI Mendesak Dilakukan

Walaupun tidak terdaftar sebagai konsultan paten, peserta pelatihan HKI tahun 1991-1992 seyogianya dapat langsung mendaftar ulang sebagai konsultan HKI.

Presiden Bahas Masalah TKI dengan PM Malaysia

Advokat Asing dan Payung Bolong UU Advokat

UU Advokat, secara sederhana bisa dikatakan belum memberikan proteksi yang paripurna bagi advokat lokal dari derasnya invasi advokat asing di era pasar bebas ini.

KPI Ancam Ajukan Uji Materiil Kewenangan Menteri atas Izin Frekuensi

Perizinan penggunaan frekuensi dalam dunia penyiaran hampir pasti tetap di tangan menteri. Akibatnya KPI berencana mengajukan judicial review, karena menganggap aturan itu bertentangan dengan undang-undang.

Amerika Serikat akan Batasi Gugatan Class Action

Senat Amerika Serikat setuju untuk membuat aturan pembatasan gugatan class action. Asosiasi pengacara menuding perusahaan asuransi, tembakau, dan obat-obatan berada di balik peraturan itu.

Kewajiban Indonesia Setelah Keluar dari Daftar Hitam FATF

Agar tetap berada di luar daftar hitam FATF, setidaknya enam aspek yang perlu diperhatikan Indonesia selama satu tahun ke depan. Penegakan hukum tetap menjadi aspek penting.

Pemohon Judicial Review UU Kepailitan Ajukan Ahli

Pengurus AAI Denpasar Bantah Manfaatkan Website untuk Beriklan

Informasi berupa daftar nama pengacara yang ada di halaman depan website AAI Denpasar dianggap tidak tergolong sebagai iklan. Itu tak ubahnya sebagai kartu nama pengacara.

Presiden Tandatangani PP Pilkada

Kejaksaan dan Kepolisian Belum Utamakan UU Anti Pencucian Uang

Dari sekitar 150 laporan transaksi mencurigakan yang dilaporkan oleh PPATK belum satupun yang dimanfaatkan untuk menjerat para koruptor.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com