Berlangganan Pro

Terbaru

Problematika Perizinan Praktik Dokter Hewan dalam UU Cipta Kerja

Problematika Perizinan Praktik Dokter Hewan dalam UU Cipta Kerja

Tingkatkan Kualitas Perancangan UU, Badan Keahlian DPR Optimalkan Partisipasi Publik

Tingkatkan Kualitas Perancangan UU, Badan Keahlian DPR Optimalkan Partisipasi Publik

Anisa Alifia: Mengambil Peluang dalam Pandemi sebagai Pengacara Multi-Yurisdiksi

Anisa Alifia: Mengambil Peluang dalam Pandemi sebagai Pengacara Multi-Yurisdiksi

Advokat yang Tidak Memberikan Bantuan Hukum akan Diberikan Sanksi

Perhimpunan Advokat Indonesia akan mewajibkan anggotanya untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma pada masyarakat. Mereka yang melanggar akan diberi sanksi.

Hakim Mengabulkan Sebagian Praperadilan Newmont

Meski permohonan praperadilan dikabulkan sebagian, ada kemungkinan para tersangka tetap ditahan. Sebab, berkas penyidikannya sudah lengkap (P-21) akan segera diserahkan ke kejaksaan.

Presiden SBY Tandatangani Peraturan Presiden Majelis Rakyat Papua

Wiriadinata & Widyawan Bantah Pekerjakan Advokat Asing

Ketua Umum Perhimpunan Advokat Indonesia menyatakan bahwa ketegasan Organisasi Advokat terhadap advokat asing bukan bermaksud memusuhi.

Depkum & HAM Janji akan Harmonisasikan RPP Penyiaran

Finalisasi draf RPP Penyiaran diharapkan selesai dalam pekan ini. Tetapi usulan Komisi Penyiaran Indonesia belum tentu diterima sepenuhnya.

Muladi: KUHAP Tidak Dapat Dikesampingkan oleh SKB

SKB yang ditandatangani oleh Kepolisian, Kejaksaan dan Kementerian Lingkungan Hidup dinilai bertentangan dengan KUHAP. Sudah selayaknya SKB tersebut diuji materiil oleh MA.

Jampidsus Keluhkan Masalah Perizinan dalam Penanganan Kasus Korupsi

Kejaksaan Tinggi Jakarta belum bisa memproses kasus restitusi pajak karena Menteri Keuangan belum mengeluarkan izin pemeriksaan pejabat terkait.

Ada Tekanan Internasional Saat Membentuk Pengadilan HAM

Wakil pemerintah sempat diingatkan hakim Mahkamah Konstitusi agar memberikan keterangan secara hati-hati.

KPK Larang Bingkisan Natal dan Tahun Baru

Lebih Dari 90 Persen Pejabat MA Telah Melaporkan Kekayaannya

Diantara lembaga-lembaga yudikatif, pejabat di lingkungan MA termasuk paling disiplin dalam melaporkan kekayaannya kepada KPK. Tercatat 92,68 persen pejabat MA telah melaporkan kekayaannya.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com