Berita> Utama

Utama

Mengkritik Demi Kepentingan Publik dan Kelestarian Lingkungan Dapatkah Dipidana?
Pasal 310 ayat (3) KUHP yang menyebutkan menista/menghina untuk kepentingan umum tidak dapat dipidana. Sedangkan Pasal 66 UU PPLH menegaskan setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan yang baik dan sehat tidak dapat dituntut pidana atau digugat secara perdata.
Rofiq Hidayat
Memahami Aspek-aspek Hukum dalam Prosedur dan Strategi IPO
Manfaat IPO bagi perseroan antara lain sebagai sumber pendanaan, memberi keunggulan kompetitif, meningkatkan citra dan nilai perseroan sekaligus memperoleh insentif perpajakan.
Mochamad Januar Rizki
Pelaporan Pidana Luhut ke Haris-Fatia Ciri Negara Otoriter
Kritik masyarakat sebagai bentuk kontrol terhadap pejabat publik dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari konflik kepentingan bisnis pertambangan di Blok Wabu Papua. Padahal Kemenko Marves mudah saja membuka data perusahaan mana saja yang berinvestasi di Blok Wabu, termasuk perusahaan negara maupun swasta.
Rofiq Hidayat
Peran Kantor Hukum Cegah Kejahatan Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris
Kantor hukum membutuhkan manajemen risiko terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme global. Salah satu tujuan dari rekomendasi FATF itu untuk mencegah agar pengacara tidak digunakan untuk memfasilitasi tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris.
Ady Thea DA
Digital Dispute Resolution, Memfasilitasi Akses Keadilan di Era Digital
Pandemi Covid-19 memaksa perubahan pada pemberian layanan hukum advokat kepada masyarakat.
Mochamad Januar Rizki
Melihat Tantangan Penerapan HAM dalam Proses Penuntutan
Ke depan bagaimana Kejaksaan RI memastikan agar pelaksanaan tugas dan fungsi para jaksa didasarkan pada penghormatan, perlindungan, pemajuan penegakan dan pemenuhan HAM sesuai amanah UUD Tahun 1945. Kejaksaan sudah memulai dengan penerapan kebijakan restorative justice.
Rofiq Hidayat
Solusi Persoalan Overcrowding Lapas Butuh Perubahan Sistem Pemidanaan
Karena pemasyarakatan merupakan subsistem peradilan pidana, sebagai tempat pembuangan akhir. Bagi pemerintah solusi overcrowding dengan merevisi UU Narkotika, RUU KUHP, dan RUU Pemasyarakatan. Solusi lain memberikan amnesti/grasi massal bagi terpidana pengguna narkotika.
Ady Thea DA
Ini 7 Nama Hakim Agung yang Disetujui DPR
KY menghormati keputusan Komisi III DPR yang hanya meloloskan 7 nama dari 11 nama yang diusulkan.
Rofiq Hidayat
Menyoroti Risiko Tipikor pada Industri Jasa Keuangan
Tindak pidana korupsi (tipikor) yang terjadi pada jasa keuangan berakibat fatal pada hilangnya kepercayaan publik.
Mochamad Januar Rizki
Guru Besar UGM Beberkan Inkonsistensi PP Hak Pengelolaan
Dari 104 pasal dalam PP No.18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, terdapat 16 pasal inkonsisten baik secara internal dan vertikal.
Ady Thea DA