Berlangganan Pro

Utama

Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!

Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!

Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum

Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum

Dua Lawyer Ini Ungkap Strategi Debitor Saat Menjalani PKPU

Dua Lawyer Ini Ungkap Strategi Debitor Saat Menjalani PKPU

Usut Transfer Uang Hambali, PPATK Surati AMLO Thailand

Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) mengaku belum mengetahui banyak soal transfer dana sebesar S$45 ribu dari Hambali untuk mendanai pemboman di Indonesia. Pasalnya, PPATK tidak bisa bertindak selama belum ada laporan. PPATK hanya berfungsi sebagai administrasi penerima laporan transaksi keuangan yang mencurigakan.

Sejumlah Parpol Diperas Sumanto

Masa pendaftaran dan verifikasi partai politik (papol) di Departemen Kehakiman rupanya dimanfaatkan oleh orang tidak bertanggung jawab. Sejumlah partai politik dimintai uang oleh orang yang mengaku utusan Tim Pendaftaran dan Verifikasi Parpol. Sialnya, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sudah terlanjur setor

Mahkamah Konstitusi, 58 Tahun yang Lalu

Para perumus Perubahan Keempat UUD 1945 tampaknya ingin membuat hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke-58 pada 17 Agustus 2003, menjadi tonggak sejarah baru tanah air ini. Mereka mengabadikan tanggal itu dalam Pasal III Aturan Peralihan Perubahan Keempat UUD 1945 sebagai hari di mana sebuah mahkamah baru akan lahir. Mahkamah itu tak lain adalah Mahkamah Konstitusi.

Indonesian Airlines Terhindar dari Pailit

Pengadilan Niaga Jakarta Pusat memutuskan untuk menolak permohonan pailit yang diajukan terhadap Indonesian Airlines. Utang yang dijadikan dasar permohonan pailit belum jatuh tempo.

Sembilan Calon Hakim Konstitusi Siap Disumpah

Tiga lembaga yang diberikan wewenang untuk menunjuk hakim konstitusi telah menyelesaikan tugasnya. DPR, Presiden dan Mahkamah Agung telah resmi menetapkan sembilan orang yang segera dilantik menjadi hakim konstitusi yang pertama di negeri ini.

Ketua MA Tandatangani Perma Persaingan Usaha

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) yang mengatur Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU telah ditandatangani oleh Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan. Perma ini akan jadi panduan bagi pihak yang akan mengajukan keberatan dan pengadilan dalam memutus perkara persaingan usaha

Komisi II Tetapkan Jimly, Palguna dan Rustandi Sebagai Calon Hakim MK

Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat, akhirnya menuntaskan pelaksanaan uji kelayakan (fit and proper test) calon hakim Mahkamah Konstitusi (MK). Dari total 12 kandidat yang mengikuti uji kelayakan, Komisi II berhasil memilih tiga nama

Inilah Sepuluh Perkara Pertama Mahkamah Konstitusi

Meski "baru" berdiri bukan berarti Mahkamah Konstitusi sepi akan perkara. Paling tidak ada sepuluh perkara judicial review limpahan dari Mahkamah Agung yang antri untuk diputus para hakim konstitusi yang segera dilantik.

Dubes Amerika Ingatkan Indonesia Pentingnya Revisi UU Money Laundering

Duta Besar Amerika, Ralph Boyce, dikabarkan menemui Gubernur Bank Indonesia berkaitan dengan semakin dekatnya batas akhir bagi Indonesia untuk menyelesaikan amandemen UU Tindak Pidana Pencucian Uang. Bila tidak selesai tepat pada waktunya, Amerika mungkin akan memberlakukan Patriot Act yang dapat merugikan perekonomian Indonesia.

Pemerintah Beri Waktu Dua Hari untuk Minta Masukan Calon Hakim Konstitusi

Menteri Kehakiman dan HAM, Menko Polkam dan Jaksa Agung telah menyaring tujuh orang calon hakim konstitusi untuk dipilih oleh presiden. Namun, pemerintah masih memberi waktu selama dua hari bagi masyarakat untuk memberi masukan terhadap tujuh calon itu atau menyampaikan usulan calon lain kepada pemerintah .

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com