Ketenagakerjaan

4 Langkah Ajukan Klaim Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Bacaan 11 Menit
4 Langkah Ajukan Klaim Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Pertanyaan

Setahu saya, jika karyawan di-PHK, ia berhak memperoleh jaminan kehilangan pekerjaan. Lantas, bagaimana prosedur memperoleh manfaat JKP itu?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“JKP”) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Untuk memperoleh manfaat tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi penerima manfaat. Apa saja itu dan bagaimana prosedur pengajuannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“JKP”) adalah jaminan sosial yang diberikan kepada pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) berupa manfaat uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.[1]

JKP ini merupakan jenis program jaminan sosial baru yang diakomodir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) dan telah diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (“PP 37/2021”).

 

Manfaat JKP

Manfaat yang diberikan JKP berupa:[2]

  1. Uang tunai, diberikan setiap bulan paling banyak 6 bulan upah, dengan ketentuan sebesar 45% dari upah untuk 3 bulan pertama dan 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya.[3]

Patut diperhatikan, upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai merupakan upah terakhir pekerja yang dilaporkan pengusaha kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tidak melebihi batas atas upah yang ditetapkan, yakni Rp5 juta.[4] Jika upah melebihi batas atas upah, maka upah yang digunakan sebagai dasar pembayaran manfaat uang tunai sebesar batas atas upah.[5]

  1. Akses informasi pasar kerja, diberikan dalam bentuk informasi pasar kerja (penyediaan data lowongan pekerjaan) dan/atau bimbingan jabatan (asesmen diri dan/atau konseling karir).[6]
  2. Pelatihan kerja, berupa pelatihan berbasis kompetensi melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, atau perusahaan.[7]

 

Patut diperhatikan, manfaat JKP dapat diajukan setelah peserta memiliki masa iur minimal 12 bulan dalam 24 bulan dan telah membayar iuran minimal 6 bulan berturut-turut pada BPJS Ketenagakerjaan sebelum terjadi PHK atau pengakhiran hubungan kerja.[8]

Selain itu, hak memperoleh manfaat JKP ini bisa hilang jika pekerja:[9]

  1. tidak mengajukan permohonan klaim manfaat JKP selama 3 bulan sejak PHK;
  2. telah mendapatkan pekerjaan; atau
  3. meninggal dunia.

Baca juga: Cara Pendaftaran, Iuran, dan Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan

 

Cara Mengajukan Klaim Manfaat JKP

Sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, agar hak memperoleh manfaat JKP tidak hilang, pekerja harus mengajukan permohonan klaim manfaat JKT 3 bulan sejak PHK. Bagaimana prosedurnya? Berikut kami rangkum untuk Anda:

  1. Pemberitahuan PHK

Pengusaha wajib memberitahu perubahan data peserta yang mengalami PHK kepada BPJS Ketenagakerjaan maksimal 7 hari kerja sejak terjadi PHK dengan mengisi formulir melalui Sistem Informasi Ketenagakerjaan (“SIK”), yang memuat data minimal:[10]

  1. nama dan alamat domisili perusahaan;
  2. nomor pendaftaran dan sertifikat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan;
  3. nama dan alamat domisili pekerja;
  4. nomor kepesertaan peserta pada BPJS Ketenagakerjaan;
  5. nomor Induk Kependudukan (“NIK”);
  6. tanggal lahir pekerja;
  7. nomor dan/atau tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja bagi pekerja dengan Perjanjian Waktu Tertentu (“PKWT”) atau perjanjian kerja atau surat pengangkatan bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”);
  8. nomor dan/atau tanggal bukti PHK.

Formulir tersebut disertai lampiran bukti PHK, yang dapat berupa fotokopi atau dokumen elektronik, yaitu:[11]

  1. Bukti diterimanya PHK oleh pekerja dan tanda terima laporan PHK dari dinas ketenagakerjaan kabupaten/kota;
  2. Perjanjian bersama yang telah didaftarkan pada pengadilan hubungan industrial (“PHI”) dan akta bukti pendaftaran perjanjian bersama; atau
  3. Petikan/putusan PHI yang telah berkekuatan hukum tetap.

Patut diperhatikan, pemberitahuan PHK tersebut tidak hanya dapat dilakukan oleh pengusaha, tetapi juga dapat dilakukan oleh peserta. Dalam hal ini, peserta dapat memberitahu PHK dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan mengisi formulir dan melampirkan bukti PHK sebagaimana telah disebut di atas maksimal sampai akhir pengajuan manfaat JKP.[12]

 

  1. Pengajuan Manfaat JKP

Peserta yang mengalami PHK dapat mengajukan manfaat JKP melalui SIK dengan melampirkan:[13]

  1. surat pernyataan bersedia untuk bekerja kembali; dan
  2. nomor rekening bank yang masih aktif atas nama peserta.

 

  1. Verifikasi Data oleh BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan melakukan verifikasi dan validasi data peserta maksimal 3 hari kerja.[14] Dalam verifikasi data, BPJS Ketenagakerjaan melakukan klarifikasi kepada peserta atau pengusaha atas bukti PHK.[15]

Dalam hal hasil verifikasi data tidak lengkap dan/atau tidak benar, BPJS Ketenagakerjaan memberikan catatan pada formulir data peserta dan memberitahu pengusaha/peserta secara daring/luring.[16]

Berdasarkan pemberitahuan itu, pengusaha/peserta melengkapi dan/atau memperbaiki data dan menyerahkan kembali formulir kepada BPJS Ketenagakerjaan secara daring/luring.[17]

  1. Pemberian Manfaat JKP
  1. Manfaat uang tunai

Penerima manfaat yang mengajukan manfaat JKP berhak atas manfaat uang tunai yang dibayarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan[18], dengan ketentuan sebagai berikut:

  1. Uang tunai bulan ke-1

Dibayarkan setelah penerima manfaat mengajukan manfaat JKP bulan pertama, diikuti dengan melakukan asesmen diri/penilaian diri pada akses informasi pasar kerja yang terdapat dalam SIK.[19]

  1. Uang tunai bulan ke-2 sampai ke-6
  1. Uang tunai bulan ke-2 sampai dengan bulan ke-5 diajukan maksimal 5 hari setelah tanggal acuan pengajuan manfaat, yakni pada tanggal pengajuan manfaat uang tunai bulan ke-1.[20] Sedangkan uang tunai bulan ke-6 diajukan paling cepat 5 hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pemberian manfaat JKP dan paling lambat akhir bulan ke-6.[21]
  2. Manfaat uang tunai bulan ke-2 sampai ke-6 dibayarkan dengan ketentuan:[22]
  • Penerima manfaat belum mendapatkan pekerjaan kembali dan aktif mencari kerja, dibuktikan dengan:[23]
  1. Bukti lamaran pekerjaan minimal 5 perusahaan dalam 1 bulan; atau
  2. Bukti panggilan tes seleksi kerja/wawancara minimal 1 perusahaan dalam 1 bulan.
  • Memenuhi presensi pelatihan kerja pada bulan sebelumnya minimal 80% kehadiran bagi penerima manfaat yang mengambil manfaat pelatihan kerja.
  1. Manfaat akses informasi pasar kerja

Penerima manfaat yang telah melakukan asesmen/penilaian diri pada akses informasi pasar kerja dapat mengikuti konseling karir/mencari pekerjaan dalam SIK.[24]

Bagi yang mengikuti konseling, akan memperoleh rekomendasi pengembangan karir dari pengantar kerja/petugas antarkerja untuk mencari pekerjaan atau mengikuti pelatihan kerja dalam SIK.[25]

Patut diperhatikan, penerima manfaat yang telah mendapatkan pekerjaan harus melaporkan penempatannya melalui SIK maksimal 7 hari kerja sejak diterima bekerja.[26]

  1. Manfaat pelatihan kerja

Manfaat pelatihan kerja diberikan 1 kali selama masa pemberian manfaat JKP kepada penerima manfaat yang:[27]

  1. belum mendapatkan pekerjaan; dan
  2. telah mendapatkan rekomendasi dari pengantar kerja atau petugas antar kerja untuk mengikuti pelatihan kerja.

Berikut prosedur memperoleh manfaat pelatihan kerja:

  1. Mengikuti konseling karir untuk memperoleh rekomendasi pengembangan karir dari pengantar kerja/petugas antarkerja.[28]
  2. Memilih jenis pelatihan kerja yang akan diikuti melalui SIK.[29]
  3. Melakukan pendaftaran di Lembaga Pelatihan Kerja dengan memasukkan kode nomor tertentu hasil dari rekomendasi konseling karir.[30]
  4. Memperoleh sertifikat pelatihan kerja, jika telah mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kerja.[31]
  5. Melaporkan pelatihan kerja yang telah diselesaikan melalui SIK maksimal 7 hari kerja setelah pelatihan kerja selesai.[32]
  6. Mengisi survei kebekerjaan pada SIK.[33]

Patut diperhatikan, terdapat beberapa ketentuan yang harus diperhatikan pekerja selama memanfaatkan pelatihan kerja, yakni:

  1. Penerima manfaat mengikuti pelatihan kerja sesuai jenis dan jadwal pelatihan kerja yang telah dipilih dan wajib menyelesaikan seluruh proses pelatihan kerja tersebut.[34]
  2. Penerima manfaat dapat mencari pekerjaan selama masa tunggu dimulainya pelatihan kerja.[35] Tapi, jika ia memperoleh pekerjaan selama masa tunggu tersebut, ia dianggap mengundurkan diri dari pelatihan kerja.[36]
  3. Jika penerima manfaat memperoleh pekerjaan saat pelatihan kerja dilaksanakan, ia dapat menyatakan untuk tidak melanjutkan pelatihan kerja dan berhak menerima surat keterangan telah melakukan pelatihan kerja.[37]
  4. Setelah menyelesaikan pelatihan kerja, penerima manfaat dapat mengikuti sertifikasi kompetensi kerja.[38]

 

Maksimal Pemberian Manfaat

Hak atas manfaat JKP diajukan maksimal 3 kali selama masa usia kerja, yakni rentang waktu seseorang mulai bekerja sampai dengan batas usia menerima manfaat pensiun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan:[39]

  1. Manfaat JKP pertama diajukan oleh peserta paling cepat setelah terpenuhinya masa iur dan kepesertaan.
  2. Manfaat JKP ke-2 diajukan peserta minimal setelah terpenuhinya masa iur selama 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP pertama.
  3. Manfaat JKP ke-3 diajukan peserta minimal setelah terpenuhinya masa iur selama 5 tahun sejak memperoleh manfaat JKP kedua.

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaran Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan;
  3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

[2] Pasal 18 PP 37/2021

[3] Pasal 21 ayat (1) PP 37/2021

[5] Pasal 4 ayat (4) Permenaker 15/2021

[6] Pasal 25 ayat (1), Pasal 26 ayat (1), Pasal 27 PP 37/2021

[7] Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) PP 37/2021

[8] Pasal 8 ayat (3) Permenaker 15/2021

[9] Pasal 40 PP 37/2021

[10] Pasal 9 ayat (1) dan (2) Permenaker 15/2021

[11] Pasal 9 ayat (3) dan (4) Permenaker 15/2021

[12] Pasal 9 ayat (5) Permenaker 15/2021

[13] Pasal 10 Permenaker 15/2021

[14] Pasal 11 ayat (1) Permenaker 15/2021

[15] Pasal 11 ayat (2) Permenaker 15/2021

[16] Pasal 11 ayat (4) Permenaker 15/2021

[17] Pasal 11 ayat (5) Permenaker 15/2021

[18] Pasal 12 ayat (1) Permenaker

[19] Pasal 13 ayat (1) dan (2) Permenaker 15/2021

[20] Pasal 12 ayat (2) dan (3) Permenaker 15/2021

[21] Pasal 12 ayat (4) Permenaker 15/2021

[22] Pasal 13 ayat (3) Permenaker 15/2021

[23] Pasal 13 ayat (4) Permenaker 15/2021

[24] Pasal 15 ayat (1) dan (2) Permenaker 15/2021

[25] Pasal 15 ayat (3) Permenaker 15/2021

[26] Pasal 16 Permenaker 15/2021

[27] Pasal 17 ayat (1) dan (4) Permenaker 15/2021

[28] Pasal 17 ayat (1) huruf b jo. Pasal 15 ayat (3) huruf b Permenaker 15/2021

[29] Pasal 18 ayat (1) Permenaker 15/2021

[30] Pasal 18 ayat (2) Permenaker 15/2021

[31] Pasal 24 ayat (4) Permenaker 15/2021

[32] Pasal 28 ayat (1) Permenaker 15/2021

[33] Pasal 28 ayat (3) Permenaker 15/2021

[34] Pasal 24 ayat (1) dan (3) Permenaker 15/2021

[35] Pasal 24 ayat (3) Permenaker 15/2021

[36] Pasal 25 ayat (1) Permenaker 15/2021

[37] Pasal 25 ayat (2) Permenaker 15/2021

[38] Pasal 26 Permenaker 15/2021

[39] Pasal 29 Permenaker 15/2021