Perlindungan Konsumen

Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI?

Bacaan 8 Menit
Apakah Semua Produk/Jasa Wajib SNI?

Pertanyaan

Saya sering melihat label SNI (Standar Nasional Indonesia) pada beberapa produk barang. Apakah SNI ini sifatnya wajib pada seluruh produk barang/jasa?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada dasarnya penerapan Standar Nasional Indonesia (“SNI”) dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan. Namun dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Pemberlakuan SNI wajib itu ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.

Selain itu, untuk usaha mikro dan kecil, terdapat ketentuan khusus yang mengatur perihal SNI ini. Bagaimana bunyi ketentuan ini?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Letezia Tobing, S.H., M.Kn. dan dipublikasikan pertama kali pada 1 Agustus 2013.

 

Apa itu SNI?

Pertama-tama, kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan Standar Nasional Indonesia (“SNI”). Berdasarkan Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional ("PP 34/2018”), SNI adalah standar yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (“BSN”) dan berlaku di wilayah Indonesia.

SNI dapat diterapkan oleh para pelaku usaha, kementerian dan/atau lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan,[1] dan dapat diterapkan terhadap:[2]

  1. Barang yang diperdagangkan atau diedarkan;
  2. Jasa yang diberikan;
  3. Proses atau sistem yang dijalankan; dan/atau
  4. Personal yang terlibat dalam kegiatan tertentu.

Menjawab pertanyaan Anda, pada dasarnya penerapan SNI ini dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan.[3] Namun, SNI diberlakukan secara wajib untuk memenuhi persyaratan yang diberlakukan oleh menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian.[4] Untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk memperoleh sertifikat SNI, BSN menerapkan sistem penggunaan data secara bersama (data sharing) dan terintegrasi secara elektronik (online).[5]

 

Penerapan SNI Secara Sukarela

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, SNI dapat dilakukan secara sukarela berdasarkan kebutuhan, di mana pelaku usaha yang telah mampu menerapkan SNI dapat mengajukan Sertifikasi kepada Lembaga Penilaian Kesesuaian (“LPK”) yang telah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (“KAN”).[6] LPK tersebut kemudian memberikan sertifikat kepada pemohon yang telah memenuhi persyaratan SNI.[7]

Apabila pelaku usaha telah mendapatkan sertifikat, maka yang bersangkutan wajib membubuhkan:[8]

  1. Tanda SNI; dan/atau
  2. Tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label.

Pembubuhan kedua tanda tersebut untuk jasa, sistem, proses, dan/atau personal dapat dibubuhkan pada papan pengenal, kop surat, dan/atau media lainnya.[9] Pembubuhan dilakukan setelah pelaku usaha mendapat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian dari BSN.[10]

 

Apakah SNI Wajib?

Pemberlakuan SNI secara wajib dilakukan oleh menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian dengan mempertimbangkan:[11]

  1. keselamatan, keamanan, kesehatan, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
  2. daya saing produsen nasional dan persaingan usaha yang sehat;
  3. kemampuan dan kesiapan dunia usaha nasional;
  4. kesiapan infrastruktur LPK;
  5. budaya, adat istiadat, atau tradisi berdasarkan kearifan lokal; dan/atau
  6. kepentingan nasional lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemberlakuan SNI wajib tersebut ditetapkan melalui peraturan menteri dan/atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.[12]

Apabila SNI telah diwajibkan terhadap barang, jasa, sistem, atau proses, maka pelaku usaha, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian, dan/atau pemerintah daerah wajib memiliki sertifikat untuk barang, jasa, sistem, atau proses tersebut.[13] Sertifikat tersebut diterbitkan oleh LPK yang diakreditasi oleh KAN.[14]

Pelaku usaha yang memproduksi, menghasilkan, dan/atau mengimpor barang yang telah wajib SNI, wajib membubuhkan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian pada barang dan/atau kemasan atau label yang akan diperdagangkan dan/atau diedarkan di wilayah Indonesia.[15] Namun, kewajiban ini dikecualikan dalam hal pelaku usaha yang memproduksi dan/atau menghasilkan barang telah membuat perjanjian dengan pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar bahwa pembubuhan tanda SNI dan/atau tanda kesesuaian dilakukan oleh pelaku usaha pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar.[16]

Sebagaimana yang berlaku dalam pemberlakuan SNI secara sukarela, pembubuhan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada SNI yang diberlakukan secara wajib juga dilakukan setelah mendapat persetujuan penggunaan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian yang diberikan oleh BSN kepada pelaku usaha.[17]

Perlu digarisbawahi pula, jika SNI wajib, pelaku usaha wajib memperdagangkan:[18]

  1. Barang yang telah dibubuhi Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian pada Barang dan/atau kemasan atau label; dan/atau
  2. Jasa yang telah memiliki sertifikat SNI.

Jika kewajiban ini dilanggar, maka pelaku usaha wajib menghentikan kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.[19] Selain itu, apabila pelaku usaha tidak memenuhi SNI wajib dan tidak membubuhkan Tanda SNI dan/atau Tanda Kesesuaian, maka pelaku usaha wajib menarik barang peredaran.[20]

Sebagai contoh, berikut ini barang yang wajib SNI di antaranya:

  1. Helm, yang diberlakukan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;
  2. Semen, yang diberlakukan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib;
  3. Air mineral, air demineral, air mineral alami, dan air minum embun yang diberlakukan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib dan aturan perubahannya.

Sebagai informasi tambahan, khusus untuk UMK yang kegiatan usahanya berisiko rendah, UMK tersebut hanya perlu mengurus Nomor Induk Berusaha (“NIB”) tanpa perlu mengurus SNI lagi. Hal ini dikarenakan NIB bagi kegiatan usaha berisiko rendah yang dilakukan oleh UMK, selain berfungsi sebagai identitas pelaku usaha, legalitas untuk melaksanakan kegiatan usaha, juga berlaku sebagai SNI dan pernyataan jaminan halal.[21]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Bingung menentukan keterkaitan pasal dan kewajiban bisnis Anda, serta keberlakuan peraturannya? Ketahui kewajiban dan sanksi hukum perusahaan Anda dalam satu platform integratif dengan Regulatory Compliance System dari Hukumonline, klik di sini untuk mempelajari lebih lanjut.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Sistem Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  3. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 79/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Helm Pengendara Kendaraan Bermotor Roda Dua Secara Wajib;
  4. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 82/M-IND/PER/9/2015 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Semen Secara Wajib;
  5. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami, dan Air Minum Embun Secara Wajib sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 26 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 78/M-IND/PER/11/2016 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Air Mineral, Air Demineral, Air Mineral Alami dan Air Minum Embun Secara Wajib

[1] Pasal 20 ayat (1) PP 34/2018

[2] Pasal 20 ayat (2) PP 34/2018

[3] Pasal 20 ayat (3) PP 34/2018

[4] Pasal 20 ayat (4) PP 34/2018

[5] Pasal 20 ayat (5) PP 34/2018

[6] Pasal 21 ayat (2) PP 34/2018

[7] Pasal 21 ayat (3) PP 34/2018

[8] Pasal 22 ayat (1) PP 34/2018

[9] Pasal 22 ayat (2) PP 34/2018

[10] Pasal 22 ayat (3) dan (4) PP 34/2018

[11] Pasal 25 ayat (1) PP 34/2018

[12] Pasal 25 ayat (2) PP 34/2018

[13] Pasal 26 ayat (1) PP 34/2018

[14] Pasal 26 ayat (3) PP 34/2018

[15] Pasal 27 ayat (1) PP 34/2018

[16] Pasal 27 ayat (2) PP 34/2018

[17] Pasal 29 ayat (1) dan (2) PP 34/2018

[18] Pasal 32 PP 34/2018

[19] Pasal 34 ayat (1) PP 34/2018

[20] Pasal 34 ayat (2) PP 34/2018