Hak Asasi Manusia

Aspek Perlindungan Data Pribadi dalam Jasa Pengiriman Barang

Bacaan 4 Menit
Aspek Perlindungan Data Pribadi dalam Jasa Pengiriman Barang

Pertanyaan

Intinya, otoritas Bea Cukai akan menerapkan peraturan baru, yaitu pencantuman NPWP/NIK/Passport/SIM penerima (consignee) di manifest barang kiriman (import), dan data yang sama juga harus dicantumkan untuk pengirim dari Indonesia (eksport). Pertanyaannya, apakah hal ini bertolak belakang dengan UU ITE atau peraturan lain tentang data protection policy? Jika iya, peraturan yang mana dan apa konsekuensinya untuk perusahaan kurir?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Perlu dipahami, saat ini undang-undang yang secara khusus yang mengatur perlindungan data pribadi memang belum ada di Indonesia. Meski demikian, ketentuan perlindungan data pribadi tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Dalam hal ini, salah satu prinsip utama yang harus diperhatikan dalam pemrosesan data pribadi adalah diperlukannya persetujuan dari pemilik data pribadi.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Pada dasarnya, pertanyaan Anda berkaitan dengan perlindungan data pribadi di Indonesia. Perlu Anda ketahui, hingga saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang khusus terkait data protection policy atau perlindungan data pribadi, sebagaimana yang diberitakan dalam Penegakan Hukum Kebocoran Data Pribadi Lemah, Dua RUU Ini Mendesak Disahkan.

Adapun peraturan-peraturan yang sudah berlaku saat ini, yang secara umum yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi bisa dilihat dalam Dasar Hukum Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet.

Sedangkan jika kita melihat Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU 19/2016”) sebagaimana Anda sebutkan, di dalamnya hanya mengatur bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.[1] Kemudian, penjelasan pasal tersebut menjelasakan lebih lanjut sebagai berikut:[2]

Dalam pemanfaatan Teknologi Informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (privacy rights). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

  1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan.
  2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan Orang lain tanpa tindakan memata-matai.
  3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.

Lebih lanjut, arti dari data pribadi bisa Anda temukan dalam Pasal 1 angka 29 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (“PP PSTE”):

Data Pribadi adalah setiap data tentang seseorang baik yang teridentifikasi dan/atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik dan/atau nonelektronik.

Pemrosesan data pribadi meliputi:[3]

  1. perolehan dan pengumpulan,
  2. pengolahan dan penganalisisan;
  3. penyimpanan;
  4. perbaikan dan pembaruan;
  5. penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, atau pengungkapan; dan/atau
  6. penghapusan atau pemusnahan.

Pemrosesan data pribadi harus memenuhi ketentuan adanya persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi untuk 1 atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi.[4] Yang dimaksud dengan persetujuan yang sah adalah persetujuan yangdisampaikan secara eksplisit, tidak boleh secara tersembunyi atau atas dasar kekhilafan, kelalaian, atau paksaan.[5]

Namun perlu diperhatikan, ketentuan di atas diperuntukkan bagi penyelenggara sistem elektronik. Sedangkan bagi perusahaan kurir atau ekspedisi sebagaimana Anda tanyakan, diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.49 Tahun 2017tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (“Permenhub 49/2017”) yang mengatur bahwa perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan/atau penerimaan barang wajib memiliki izin usaha jasa pengurusan transportasi.[6] Sepanjang penulusuran kami, dalam Permenhub 49/2017 sendiri tidak diatur secara spesifik mengenai perlindungan data pribadi.

Namun menurut hemat kami, apabila perusahaan kurir atau ekspedisi juga mencakup kegiatan penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara elektronik dan melakukan kegiatan dalam sistem informasi termasuk pengumpulan, pengolahan, hingga penyebaran dan penyimpanan data secara elektronik,[7] maka ia juga dapat disebut sebagai penyelenggara sistem elektronik, mengingat definisi penyelenggara sistem elektronik mencakup setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.[8]

Menyambung pertanyaan Anda, kami berpendapat jika akan diterapkan pengaturan baru untuk mencantumkan data seperti Nomor Pokok Wajib Pajak/Nomor Induk Kepegawaian/Passport/Surat Izin Mengemudi secara terbuka dalam manifes, hal ini berpotensi membuka peluang penyalahgunaan data pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Namun, menurut hemat kami, hal yang penting untuk diperhatikan dari sisi pelaku usaha, dalam hal ini perusahaan kurir, adalah adanya persetujuan dari pemilik data pribadi, karena penampilan, pengumuman, atau pengungkapan data-data tersebut termasuk pemrosesan data pribadi yang harus memperoleh persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi terlebih dahulu.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik;
  3. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.

[1] Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016

[2] Penjelasan Pasal 26 ayat (1) UU 19/2016

[3] Pasal 14 ayat (2) PP PSTE

[4] Pasal 14 ayat (3) PP PSTE

[5] Penjelasan Pasal 14 ayat (3) PP PSTE

[6] Pasal 6 ayat (1) Permenhub 49/2017

[7] Pasal 2 ayat (1) huruf r jo. Pasal 22 Permenhub 49/2017

[8] Pasal 1 angka 4 PP PSTE