Intisari :
Lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (“Pilpres”) hanyalah Mahkamah Konstitusi (“MK”) sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi dan perubahannya, jadi bukanlah Mahkamah Agung (“MA”) maupun Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”). Kewenangan MA adalah mengenai perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum, sementara PTUN berwenang perihal sengketa proses pemilihan umum. Kemudian putusan MK terkait sengketa Pilpres tersebut bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Ulasan :
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Kewenangan Mahkamah Konstitusi
menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
memutus pembubaran partai politik; dan
memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
Putusan MK bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam Undang-Undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (
final and binding).
[1]
Pemilihan Umum (“Pemilu”) menurut
Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (“UU Pemilu”) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah,
Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Dari penjelasan tersebut dapat kita lihat bahwa terkait dengan perselisihan hasil Pemilu (termasuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (“Pilpres”) lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir adalah MK.
Bisakah Pengadilan Selain MK Memutus Sengketa Hasil Pilpres?
Lalu apakah lembaga peradilan seperti Mahkamah Agung (“MA”) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (“PTUN”) dapat dan juga berwenang mengadili perkara hasil Pilpres? Untuk menjawab pertanyaan tersebut kita perlu ketahui kewenangan dari MA dan PTUN.
Pada dasarnya, berdasarkan artikel
Arti Asas Ius Curia Novit hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara, tetapi perlu diperhatikan kewenangan atau kompetensi dari setiap pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara.
permohonan kasasi;
sengketa tentang kewenangan mengadili;
permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
[2]
Jadi, berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita simpulkan bahwa lembaga yang berwenang mengadili sengketa hasil Pemilu (Pilpres) hanyalah MK.
Hal senada juga disampaikan oleh Abdullah, Ketua Biro Hukum dan Humas MA dalam artikel
Begini Isi 3 PERMA Penyelesaian Sengketa Pemilu di Pengadilan, untuk sengketa hasil suara selisih pemilihan umum tentu tetap di MK. Tetapi untuk persoalan administrasi pelanggaran hasil keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”) dilakukan gugat ke MA dan PTUN.
Masih bersumber dari artikel yang sama, MA telah menyiapkan tiga Peraturan MA untuk mengantisipasi sengketa pelanggaran administrasi pada pemilu tahun 2019:
Dalam Pasal 2 PERMA 4/2017 dijelaskan bahwa MA berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum.
Sementara dalam Pasal 2 ayat (1) PERMA 5/2017 diatur bahwa PTUN bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum.
Jadi menjawab pertanyaan Anda, lembaga yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa hasil pilpres adalah MK, bukanlah MA maupun PTUN. Kewenangan MA adalah mengenai perselisihan pelanggaran administratif pemilihan umum, sementara PTUN berwenang perihal sengketa proses pemilihan umum. Kemudian Putusan MK terkait sengketa hasil pilpres tersebut bersifat final, yakni putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 8/2011
[2] Pasal 1 angka 10 UU 51/2009