Kenegaraan

Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?

Bacaan 5 Menit
Bisakah PNS Dipecat karena Selingkuh?

Pertanyaan

Adik saya janda, merupakan seorang PNS. Ia memiliki hubungan dengan pria beristri. Percakapan telepon mereka terekam oleh istri laki-laki dan ia akan mempolisikan sehingga adik saya dipecat dari PNS. Apakah adik saya bisa dipecat karena hal tersebut?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Perselingkuhan yang dapat dilaporkan secara pidana yaitu perbuatan zina yang merujuk pada Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun pasangan selingkuh tersebut harus sudah bersetubuh atau berhubungan badan (telah terjadi penetrasi alat kelamin).
 
Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah, bisa dikenakan hukuman disiplin berat, salah satunya berupa pemberhentian.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini. Anda juga bisa konsultasikan langsung masalah ini secara lebih spesifik dan personal dengan advokat berpengalaman di sini.

Ulasan Lengkap

 
Pidana Perselingkuhan
Perselingkuhan yang dapat dilaporkan ke polisi merujuk pada perzinaan menurut Pasal 284 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) yang berbunyi:
 
Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan:
  1. a. Seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya;
b. Seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
  1. a. Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin.
b. Seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya.
 
Mengenai pasal ini, R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istri atau suaminya (hal. 209).
 
Dikutip dari artikel Perselingkuhan tanpa Persetubuhan, Dapatkah Dipidana?, untuk dapat dijerat dengan pasal perzinaan, pasangan selingkuh tersebut harus sudah bersetubuh atau berhubungan badan (telah terjadi penetrasi alat kelamin).
 
Jadi, apabila perbuatan perselingkuhan tersebut dilakukan dengan bercakap melalui telepon dengan pria beristri tanpa adanya persetubuhan, adik Anda tidak memenuhi unsur pasal perzinaan.
 
Sebagai catatan, pasal ini merupakan delik aduan, yang artinya pelaku tidak dapat dituntut apabila tidak ada pengaduan dari pihak suami atau istri yang tercemar/dirugikan.[1]
 
Sebagaimana yang dikutip dalam artikel Risiko Hukum Menjadi ‘Pelakor’, R. Soesilo menambahkan bahwa pengaduan ini tidak boleh dibelah, maksudnya, apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka (B) sebagai yang melakukan perzinaan dan (C) sebagai yang turut melakukan perzinaan, kedua-duanya harus dituntut.
 
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena Selingkuh
 
Pegawai Negeri Sipil dilarang hidup bersama dengan wanita yang bukan istrinya atau dengan pria yang bukan suaminya sebagai suami istri tanpa ikatan perkawinan yang sah.
 
Adapun yang dimaksud dengan hidup bersama adalah melakukan hubungan sebagai suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah yang seolah-olah merupakan suatu rumah tangga.[2]
 
PNS yang melanggar ketentuan pasal di atas, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil[3] yang kemudian telah dicabut dan digantikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (“PP 53/2010”).[4]
 
Jenis hukuman disiplin berat tersebut terdiri dari:[5]
    1. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun;
    2. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
    3. pembebasan dari jabatan;
    4. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS; dan
    5. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS.
 
Penjatuhan hukuman disiplin berat karena selingkuh tersebut dikarenakan pelanggaran PNS terhadap kewajibannya yang salah satunya adalah untuk menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat PNS, apabila pelanggaran yang dilakukan berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara[6] dan juga dapat diduga karena telah melanggar kewajiban untuk menaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan, apabila pelanggaran berdampak negatif pada pemerintah dan/atau negara.[7]
 
PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk pemeriksaan sebelum dijatuhi hukuman disiplin.[8]
 
Namun patut dicatat, PNS juga dapat diberhentikan sementara jika ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.[9] Oleh karenanya, perlu dipastikan apakah adik Anda melakukan perbuatan zina atau tidak.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan advokat berpengalaman di sini.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
Referensi:
R. Soesilo. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Bogor: Politeia. 1991.
 

[1] Pasal 284 ayat (2) KUHP
[2] Penjelasan Pasal 14 PP 45/1990
[3] Pasal 15 ayat (1) PP 45/1990
[4] Konsiderans huruf b jo. Pasal 50 ayat 2 PP 53/2010
[5] Pasal 7 ayat (4) PP 53/2010
[6] Pasal 10 angka 4 PP 53/2010
[7] Pasal 10 angka 2 PP 53/2010
[8] Pasal 23 ayat (1) jo. Pasal 24 ayat (1) PP 53/2010