Pidana

Bisakah WNA di Luar Negeri Melapor Pidana ke Polisi Indonesia?

Bacaan 6 Menit
Bisakah WNA di Luar Negeri Melapor Pidana ke Polisi Indonesia?

Pertanyaan

Apakah bisa WNA yang tidak berdomisili atau sedang tidak berada di Indonesia tetapi melapor ke kantor polisi Indonesia dengan hanya bermodal video call atau telepon? WNA tersebut berasal dari Malaysia. Dia melapor dengan Pasal 424 KUHP. Apakah Indonesia - Malaysia melakukan kerja sama atau perjanjian dengan pasal tersebut? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pertama-tama Anda perlu memahami apa yang dimaksud dengan laporan. Adapun laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Selain itu, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan ke polisi. Kemudian bagaimana dengan Warga Negara Asing (WNA) yang tidak berdomisili dan tidak berada di Indonesia yang melapor ke polisi di Indonesia melalui telepon, bolehkah?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Laporan Polisi

Untuk menjawab pertanyaan Anda, pertama-tama perlu diketahui pengertian laporan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Anda dapat menemukannya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (“KUHAP”) dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (“Perkapolri 6/2019”).

Pasal 1 angka 24 KUHAP

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Pasal 1 angka 14 Perkapolri 6/2019

Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.

Merujuk kedua pengertian tersebut, dapat dipahami laporan merupakan pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang atau yang ditemukan sendiri oleh petugas polisi atas dugaan atau telah terjadinya suatu tindakan pidana.

Laporan polisi secara dibagi ke dalam 2 jenis yakni laporan polisi model A dan laporan polisi model B, berikut penjelasannya:[1]

  1. Laporan polisi model A, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi; dan
  2. Laporan polisi model B, yaitu laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan yang diterima dari masyarakat.

 

Yang Berhak Melapor ke Polisi

Berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat 1 KUHAP, yang dapat melapor ke polisi adalah:

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis.

Frasa “setiap orang” dalam artian siapa pun yang telah mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk melapor atau mengadukan tindak pidana tersebut kepada penyelidik dan/atau penyidik, yang dalam hal ini ialah Polri.

 

Cara Lapor Polisi

Selanjutnya penting untuk diketahui cara lapor ke polisi terkait dugaan atau telah terjadinya tindak pidana antara lain:

  1. Korban atau seseorang yang mengetahui, mengalami, melihat, atau menyaksikan sebuah tindakan pidana dapat langsung datang ke kantor polisi terdekat dari locus atau tempat terjadinya tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengatur daerah hukum kepolisian meliputi:
    1. daerah hukum kepolisian markas besar untuk wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
    2. daerah hukum kepolisian daerah untuk wilayah provinsi;
    3. daerah hukum kepolisian resort untuk wilayah kabupaten/kota;
    4. daerah hukum kepolisian sektor untuk wilayah kecamatan.

Pelaporan atas dugaan atau terjadinya tindak pidana dapat langsung disampaikan kepada bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) di wilayah hukum kepolisian setempat.

  1. Laporan ke polisi tersebut bisa dilakukan melalui media elektronik. Hal ini sesuai yang diatur dalam Pasal 3 ayat 1 Perkapolri 6/2019, yang berbunyi:

Penyelidik berwenang menerima laporan/pengaduan baik secara tertulis, lisan maupun menggunakan media elektronik tentang adanya tindak pidana.

Seiring perkembangan teknologi informasi, saat ini telah ada Aplikasi PolisiKu yang memiliki fitur untuk dapat melakukan panggilan telepon call center 110 melalui jaringan internet/Voip. Aplikasi ini ditujukan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan menyalurkan informasi ke polisi.

Baca juga: Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya

 

Bisakah WNA Melapor ke Polisi?

Lalu menjawab pertanyaan Anda, bisakah Warga Negara Asing (“WNA”) yang tidak berdomisili dan tidak berada di Indonesia melapor ke Polri dengan menggunakan sarana video call atau telepon?

Mengingat siapa pun yang telah mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban tindak pidana memiliki hak untuk melapor atau mengadukan tindak pidana kepada Polri, maka menurut pandangan kami, apabila WNA tersebut mengetahui terjadinya tindak pidana di Indonesia, ia berhak untuk melapor tindak pidana ke Polri.

Selanjutnya Anda menyebutkan WNA itu melapor Pasal 424 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”). Kami asumsikan tindak pidana yang dilaporkan oleh WNA terjadi di Indonesia. Jadi, berdasarkan pada asas teritorial sebagaimana diatur Pasal 2 KUHP, jelas bahwa perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua perbuatan pidana yang terjadi di dalam wilayah Indonesia, baik dilakukan oleh warga negaranya atau bahkan WNA.[2]

Berkaitan dengan asas teritorial, WNA tersebut telah tepat melaporkan tindak pidana yang terjadi di Indonesia ke Polri, sebagai institusi penegak hukum di Indonesia.

Adapun Pasal 424 KUHP sendiri berbunyi sebagai berikut:

Pegawai negeri yang dengan maksud akan menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hak serta dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya menggunakan tanah Pemerintah yang dikuasai dengan hak Bumiputera, dihukum penjara selama-lamanya enam tahun.

Pasal 424 KUHP merupakan sebuah bentuk kejahatan yang dilakukan dalam jabatan oleh Ambtenaar (pegawai negeri, pemangku jabatan negeri). Penerapan pasal ini tidak ada perjanjian atau kerjasama secara khusus antara Indonesia dan Malaysia sebagaimana Anda tanyakan.

Lebih lanjut terkait dengan sarana pelaporan, sebagaimana telah kami kemukakan, laporan bisa dilakukan melalui media elektronik. Sehingga, dalam hal ini WNA bisa memanfaatkan media komunikasi seperti telepon call center 110. Dengan demikian, jelas bahwa WNA meskipun tidak berdomisili dan tidak berada di Indonesia, namun ia mengetahui tindak pidana yang terjadi di Indonesia dapat melaporkannya ke Polri melalui telepon call center 110.

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwi bahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  4. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

 

Referensi:

Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018


[1] Pasal 3 ayat (5) Perkapolri 6/2019

[2] Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2018, hal. 42