Profesi Hukum

Dasar Hukum Besaran Honorarium Advokat

Bacaan 5 Menit
Dasar Hukum Besaran Honorarium Advokat

Pertanyaan

Perkenalkan saya klien dari seorang lawyer, telah bayar mahal dia diatas 100 juta. Tapi baru timbul dan mau bertanya apa dasar hukum atau besaran standard untuk tarif bayaran lawyer?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum seorang Advokat ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. Namun faktor penentu besaran Honorarium Advokat agar Klien yakin hingga mencapai kesepakatan ialah melihat jam terbang yang pernah dilakukan seorang advokat.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Klien dan Advokat
Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU 18/2003”) posisi Anda berarti sebagai Klien yang menerima jasa hukum dari Advokat. Klien tidak terbatas orang-perorangan tetapi juga badan hukum, atau lembaga lain.
 
Lawyer (Advokat) adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU 18/2003.[1]
 
 
Mengenai tarif bayaran yang Anda maksud, berdasarkan UU 18/2003 disebut dengan istilah Honorarium, yaitu imbalan atas jasa hukum yang diterima oleh Advokat berdasarkan kesepakatan dengan Klien.[2]
 
Kesepakatan Menentukan Besaran Honorarium
Sebagaimana kita perhatikan bahwa terdapat hak untuk menerima Honorarium bagi Advokat, hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 21 ayat (1) UU 18/2003 sebagai berikut:
 
Advokat berhak menerima Honorarium atas Jasa Hukum yang telah diberikan kepada Kliennya.
 
Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum Klien.[3]
 
Lalu bagaimana penentuan dasar besaran Honorarium? Anda dapat mengacu ke Pasal 21 ayat (2) UU 18/2003 yang berbunyi sebagai berikut:
 
Besarnya Honorarium atas Jasa Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan secara wajar berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.
 
Yang dimaksud dengan “secara wajar” adalah dengan memperhatikan risiko, waktu, kemampuan, dan kepentingan klien.[4] Kewajaran tersebut juga memperhatikan kemampuan finansial Klien dengan tidak membebankan biaya-biaya yang tidak perlu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 huruf d dan e Kode Etik Advokat Indonesia (“KEAI”) berikut ini:
 
Pasal 4 KEAI
  1. Dalam menentukan besarnya honorarium Advokat wajib mempertimbangkan kemampuan klien.
  2. Advokat tidak dibenarkan membebani klien dengan biaya-biaya yang tidak perlu.
 
Kembali ke bunyi Pasal 21 ayat (2) UU 18/2003 sebelumnya, seolah-olah secara implisit ditegaskan bahwa penentuan besaran honorarium ada pada kesepakatan antara Advokat dan Klien. Sehingga bunyi kesepakatan pada perjanjian akan menghasilkan berapa besaran untuk pembayaran Honorarium atas jasa hukum seorang Advokat.
 
Dalam artikel Bingung Tarif Advokat? Yuk, Kenali Jenis-Jenis Honorarium Advokat, menurut Binoto Nadapdap dalam buku Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat, bahwa setidaknya ada 4 jenis honorarium advokat berdasarkan metode penghitungannya, ialah:
  1. Honorarium Advokat berdasarkan porsi keuntungan yang dimenangkan klien (contingent fee/tarif kontingensi).
  2. Honorarium advokat berdasarkan unit waktu yang digunakan (time charge/hourly rate/tarif per jam).
  3. Honorarium berdasarkan periode waktu tertentu (retainer fee);
  4. Honorarium berdasarkan nilai borongan perkara hingga selesai yang dibayar sekaligus di muka atau bertahap (lump sum/fixed fee/tarif pasti).
 
Keempat metode perhitungan Honorarium Advokat tersebut tentunya harus berdasarkan kesepakatan. Selain itu di luar 4 tarif tersebut, untuk membayar Honorarium Advokat, masih bisa diperjanjikan mengenai success fee atau biaya kemenangan suatu perkara sebagai insentif tambahan bagi advokat jika disetujui oleh klien. Lagi-lagi besarannya pun berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
 
Sehingga pendapat Binoto memperkuat pernyataan bahwa memang dasar hukum besaran Honorarium Advokat ditentukan atas kesepakatan kedua belah pihak. Untuk penegasan bahwa kesepakatan pada perjanjian tersebut menjadi dasar hukum antara Klien dan Advokat, Anda dapat melihat bunyi Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) berikut ini:
 
Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.
 
Standar yang Menentukan Besaran Biaya Advokat
Memang ada faktor yang menjadikan “standar” sebelum Klien sepakat dengan besaran Honorarium yang ditawarkan oleh Advokat kepadanya.
 
Mengambil pendapat Bono Daru Adji sebagai Managing Partner dari firma hukum Assegaf, Hamzah & Partners pada sumber artikel berita yang sama, ia mengungkapkan tarif advokat dalam sebuah kantor hukum dipengaruhi dengan pengalaman advokat yang menangani. Bagi Advokat yang masih junior, kantor hukum akan memberikan tarif berbeda. Tier masing-masing firma hukum berdasarkan reputasi di dunia hukum pun berpengaruh pada mekanisme pasar pembentukan harga. Ada international publication yang melakukan survei, tingkat kepuasan klien, chambers and partners, The Legal 500, Asia Law.
 
Sehingga faktor penentu besaran Honorarium Advokat agar Klien yakin hingga mencapai kesepakatan ialah melihat jam terbang yang pernah dilakukan seorang advokat.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Binoto Nadapdap. Menjajaki Seluk Beluk Honorarium Advokat. Jakarta: Jala Permata, 2008.

[1] Pasal 1 angka 1 UU 18/2003
[2] Pasal 1 angka 7 UU 18/2003
[3] Pasal 1 angka 2 UU 18/2003
[4] Penjelasan Pasal 21 ayat (2) UU 18/2003