Intisari :
Dalam hukum internasional, terdapat hukum perdata internasional yang memungkinkan untuk menggugat pihak lain yang merugikan secara perdata yang berkedudukan di negara lain, atau disebut juga transnational litigation. Meski dimungkinkan, pada praktiknya tentu akan banyak hambatan yang akan terjadi dalam proses persidangan yang berlangsung. Namun bukan tidak mungkin dengan melakukan gugatan perdata secara transnational litigation dapat memberikan “keadilan” bagi keluarga korban kecelakaan pesawat yang merasa dirugikan. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Ulasan :
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Menurut informasi yang kami dapat dalam artikel
Colson Hicks Eidson and Bartlett Chen File Lawsuit Against Boeing on Behalf of Plane Crash Victim Aboard Lion Air Flight 610 yang kami akses dari laman law firm Colson Hicks Eidson (law firm yang mewakili gugatan oleh keluarga dari salah satu korban kecelakaan Lion Air JT 610), keluarga dari salah satu korban (Dr. Rio Nanda Pratama) jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 itu menggugat The Boeing Company. Perusahaan yang memproduksi pesawat Boeing 737-8 Max itu digugat karena tragedi jatuhnya pesawat pada 29 Oktober 2018 setelah lepas landas selama 13 menit. The Boeing Company telah gagal memperingatkan klien dan pilot pesawat 737 MAX mengenai perubahan sistem kontrol penerbangan yang signifikan ini dan gagal menyampaikan instruksi yang benar dalam manualnya.
Lalu apakah tindakan keluarga yang menggugat The Boeing Company dibenarkan menurut hukum, khususnya hukum internasional? Untuk itu mari kita simak penjelasan berikut.
Hukum Perdata Internasional
Hukum internasional dibagi menjadi hukum internasional publik, dan hukum perdata internasional. Sebagaimana kami rangkum dalam buku Pengantar Hukum Internasional yang ditulis oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes (hal. 1-2), hukum perdata internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas hukum yang megatur hubungan perdata yang melintasi batas negara. Dengan perkataan lain, hukum yang mengatur hubungan hukum perdata antara para pelaku hukum yang masing-masing tunduk pada hukum perdata (nasional) yang belainan.
Menurut mereka, yang membedakan hukum perdata internasional dengan hukum internasional publik terletak dalam sifat hukum hubungan atau persoalan yang diaturnya (objeknya).
Transnational Litigation
Menurut Iman Prihandono, Ph.D., Ketua Departemen Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR), gugatan yang ditujukan kepada Boeing akan mengandung beberapa isu dalam hukum perdata internasional. Isu ‘conflict of law’ akan mengemukan karena penggugat berasal dari Negara yang berbeda dengan tempat pengadilan dimana kasus disidangkan.
Pada prinsipnya siapapun dapat membawa kasusnya ke pengadilan di luar wilayah domisilinya (negara), termasuk bila kedudukan hukum tergugat berada di Negara yang berbeda dengan penggugat. Di Amerika Serikat, gugatan perdata oleh orang asing atas kelalaian atau kesalahan yang menimbulkan kerugian dapat dilakukan, gugatan ini sering disebut dengan transnational litigation. Demikian menurut Iman.
Iman lebih lanjut menjelaskan bahwa karena gugatan ini diajukan ke pengadilan di Amerika Serikat, Negara yang menganut sistem hukum common law, maka dalam prosesnya nanti pengadilan akan memeriksa perkara dengan menggunakan prinsip-prinsip conflict of law yang telah menjadi preseden. Hakim akan melihat putusan-putusan sebelumnya dalam kasus yang serupa.
Menurut dosen yang menggeluti bidang transnational litigation ini, setidaknya ada beberapa keuntungan dan hambatan yang dapat dihadapi oleh penggugat asing di pengadilan luar negeri.
Keuntungan pertama, nilai ganti rugi yang mungkin diperoleh di Pengadilan Amerika Serikat dapat lebih besar jumlahnya. Di pengadilan Amerika Serikat, penggugat dimungkinkan untuk menuntut ganti kerugian yang disebut dengan Punitive Damages. Ganti kerugian ini di luar dari kerugian materiil yang diderita penggugat. Bila dikabulkan, nilai ganti rugi Punitive Damages ini dapat lebih besar jumlahnya dibanding kerugian materiil itu sendiri.
Keuntungan kedua, pengadilan di Amerika Serikat telah memiliki pengalaman dalam menyelesaikan perkara-perkara ganti kerugian akibat kecelakaan pesawat, atau kelalaian perusahaan. Hakim-hakim telah memiliki pengalaman yang cukup dan preseden yang lengkap. Sehingga hasil akhir dari gugatan dapat lebih diprediksi.
Namun penggugat asing juga harus menghadapi beberapa hambatan. Pertama, hambatan non-teknis. Penggugat tidak familiar dengan hukum di Amerika Serikat, oleh karena itu memerlukan penasihat hukum yang dapat dipercaya untuk mewakili kepentingan penggugat. Sedangkan mendapatkan penasihat hukum yang dapat dipercaya seringkali tidaklah mudah.
Kedua, hambatan teknis hukum. Sebelum pokok perkaranya diperiksa oleh hakim, penggugat seringkali harus menghadapi perlawanan dari tergugat. Di antara perlawanan yang paling sering adalah Forum non Coveniens (“FNC”). Perlawanan FNC berarti tergugat mendalilkan bahwa pengadilan tidak tepat mengadili perkara ini karena ada pengadilan lain yang lebih sesuai (appropriate).
A court's discretionary power to decline to exercise its jurisdiction where another court may more conveniently hear a case.
Perlawanan FNC adalah perlawanan yang paling sering digunakan di pengadilan dengan sistem hukum common law. Hakim harus mempertimbangkan banyak hal, di antaranya kepentingan penggugat dan kepentingan publik. Untuk memutuskan perlawanan ini saja, dapat memakan waktu persidangan yang lama, termasuk proses banding sampai ke pengadilan tingkat tertinggi.
Perlawanan FNC pernah digunakan dalam kasus kecelakaan pesawat sebelumnya, yaitu pada kasus Clerides v. Boeing Company. Kasus ini diajukan ke pengadilan Nothern District of Illinois atas kecelakaan pesawat Boeing 737-300 milik maskapai Helios yang jatuh dalam perjalanan dari Larnaca ke Athena. Tergugat (Boeing) mengajukan perlawanan FNC dengan alasan bahwa pengadilan yang sesuai memeriksa perkara ini adalah di Cyprus maupun Yunani.
Setelah memeriksa bahwa saksi-saksi dan alat-alat bukti lebih tersedia baik di Cyprus maupun Yunani. Maka hakim pengadilan tingkat pertama mengabulkan perlawanan FNC dari Boeing. Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Court of Appeal 7th Circuit, pada tahun 2008. (Kasus selengkapnya dapat dilihat di
Clerides v. Boeing Company).
Mengapa Menggugat di Luar Negeri?
Menurut Adhy Riadhy Arafah, S.H., LL.M., Dosen Hukum Udara dan Angkasa Fakultas Hukum Universitas Airlangga (FH UNAIR) dalam menggugat manufaktur pesawat berarti di luar konvensi-konvensi internasional tentang penerbangan, karena tidak ada konvensi yang mengatur mengenai hal itu.
Ada 3 faktor dalam hal seseorang menggugat manufaktur pesawat terbang:
- Manufacture defect;
- Design defect;
- Failure to warn.
Terkait kasus gugatan keluarga korban kecelakaan maskapai Lion Air dengan pesawat Boeing 737 MAX yang ditujukan ke Boeing di AS, bisa disebabkan atas alasan ketiga di atas ketika Boeing mengeluarkan manual Automated stall-prevention system untuk pesawatnya setelah kecelakaan JT610 yang dianggap baru bagi para pilotnya.
Namun menurut Dosen Hukum Udara dan Angkasa di FH UNAIR ini, terkait gugatan perdata yang dilakukan keluarga korban terhadap Boeing di AS bukan semata-mata terkait nilai kerugian / kompensasi di Indonesia yang lebih kecil. Namun hal ini terkait rasa keadilan, karena ada pihak lain yang berhak bertanggung jawab terkait kecelakaan tersebut (dalam hal ini Boeing).
Pendapat Adhy tersebut sejalan dengan pernyataan Ayah korban dalam laman Colson Hicks Eidson Attorneys at Law (laman di paragraf 1), menyatakan bahwa gugatan dilakukan karena seluruh keluarga korban ingin tahu kebenaran dan penyebab tragedi kecelakaan pesawat Lion Air, kesalahan yang sama harus dihindarkan di kemudian hari dan mereka yang bertanggung jawab harus diadili di pengadilan. Gugatan ini untuk mencari keadilan yang diderita anaknya dan seluruh korban yang meninggal dunia pada kecelakaan pesawat terbang yang terjadi 29 Oktober 2018 lalu.
Kesimpulan
Dalam hukum internasional, terdapat hukum perdata internasional yang memungkinkan untuk menggugat pihak lain yang merugikan secara perdata yang berkedudukan di negara lain, atau disebut juga transnational litigation. Meski dimungkinkan, pada praktiknya tentu akan banyak hambatan yang akan terjadi dalam proses persidangan yang berlangsung.
Namun bukan tidak mungkin dengan melakukan gugatan perdata secara transnational litigation dapat memberikan “keadilan” bagi keluarga korban kecelakaan pesawat yang merasa dirugikan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, Bandung: PT. Alumni, 2003;
Catatan:
[1] Pasal 3 huruf a PM 77/2011
