Profesi Hukum

Apakah Konsultan Hukum Non-Litigasi Juga Harus Punya Izin?

Bacaan 3 Menit
Apakah Konsultan Hukum Non-Litigasi Juga Harus Punya Izin?

Pertanyaan

Saya telah bekerja 1 tahun pada kantor konsultan hukum. Kantor saya bergerak di bidang non-litigasi, sehingga sejak berdirinya kantor hingga saat ini tidak ada konsultan yang memiliki izin advokat karena dirasakan tidak perlu. Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah konsultan hukum non-litigasi seperti kantor saya perlu ada izin? 2. Konsekuensi apa bila ternyata suatu pendapat hukum diberikan oleh orang yang tidak memiliki latar belakang hukum (SH)? 3. Jalan keluar apa yang dirasakan paling baik untuk menangani permasalahan di kantor kami ini? Terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

 

1.      Konsultan hukum non-litigasi atau yang memberikan jasa hukum di luar pengadilan juga wajib memiliki izin advokat. Hal ini sesuai dengan definisi jasa hukum yang diatur dalam UU Advokat yaitu merupakan jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (lihat Pasal 1 ayat [2] UU Advokat). Bentuk izin advokat, menurut Mitra Klinik Hukum Alfin Sulaiman dalam jawabannya, mengacu kepada Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 07/SEK/01/I/2007 tertanggal 11 Januari 2007, adalah berupa Kartu Tanda Pengenal Advokat (“KTPA”) atas nama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional PERADI yang menggantikan KTPA yang dikeluarkan oleh Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) sebelumnya.

 

Sebelumnya, perlu diketahui ketentuan pidana bagi “advokat gadungan” yang sebelumnya diatur dalam Pasal 31 UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat (“UU Advokat”) SUDAH DINYATAKAN TIDAK MEMILIKI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”) pada 13 Desember 2004. Lebih jauh simak artikel kami, Konsultasi Hukum oleh Mahasiswa, Bolehkah?

 
 
 

2 – 4. Karena Pasal 31 UU Advokat telah “dibatalkan” oleh MK, maka tidak ada lagi ancaman pidana terhadap pihak-pihak yang tidak memiliki izin advokat atau bahkan tidak memiliki latar belakang pendidikan hukum, tapi memberikan konsultasi hukum atau menjalankan pekerjaan profesi advokat. Meski demikian, kami tetap sarankan agar Anda dan rekan-rekan di kantor Anda dapat mengurus izin praktik advokat sehingga jasa konsultasi hukum yang Anda berikan dapat sesuai dengan UU Advokat. Dengan begitu, maka masyarakat yang menjadi klien kantor Anda dapat menerima jasa hukum yang profesional, bertanggung jawab, dan dilindungi peraturan perundang-undangan.

 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum: