Ketenagakerjaan

Jika Pekerja Sakit Tapi Tak Berikan Surat Dokter

Bacaan 6 Menit
Jika Pekerja Sakit Tapi Tak Berikan Surat Dokter

Pertanyaan

Selamat sore pak, saya minta penjelasan mengenai karyawan yang tidak masuk kerja oleh karena sakit namun berada di luar jobsite, apakah di-PHK sesuai pasal 161 UU Ketenagakerjaan atau tidak? Mohon petunjuk dan penjelasannya. Terima kasih, dan salam.

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Jika pekerja tidak masuk kerja karena sakit dan ada surat/keterangan dokter, maka ia tidak dapat diputus hubungan kerjanya sebelum sakitnya melampaui jangka waktu 12 bulan berturut-turut.
 
Tapi, jika tidak dapat memberikan surat/keterangan dokter, maka ia dapat dikategorikan mangkir. Pekerja yang mangkir bisa diputus hubungan kerjanya dengan memenuhi syarat-syarat tertentu.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Umar Kasim dari INDOLaw dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 5 Juni 2013.
 
Pekerja Tidak Masuk Kerja Karena Sakit
Pada dasarnya, Pasal 81 angka 40 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 153 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) melarang pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pekerja berhalangan masuk kerja karena sakit menurut keterangan dokter selama waktu tidak melampaui 12 bulan secara terus-menerus.
 
Berdasarkan ketentuan tersebut, larangan mem-PHK karyawan yang sakit (berkepanjangan atau terus-menerus), terbatas hanya dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Berarti, pada bulan ke-13, pengusaha dapat melakukan PHK. Hal ini juga telah ditegaskan dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf m.
 
Apa saja hak-hak pekerja yang di-PHK dengan alasan ini? Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”) menerangkan bahwa jika terjadi PHK, pekerja yang bersangkutan berhak atas 2 kali uang pesangon, 1 kali uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak.  Adapun besarannya dapat Anda simak dalam artikel Begini Cara Menghitung Pesangon Menurut UU Cipta Kerja.
 
Di sisi lain, jika dikaitkan dengan pekerja yang sakit dan tidak masuk bekerja dan/atau tidak melakukan pekerjaan, Pasal 93 ayat (1) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa pada prinsipnya, upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh (karyawan) tidak melakukan pekerjaan atau yang dikenal dengan prinsip no work no pay.
 
Namun, dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a UU Ketenagakerjaan beserta penjelasannya jo. Pasal 40 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP Pengupahan”), pekerja dikecualikan dari prinsip no work no pay tersebut jika ia sakit menurut keterangan dokter sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan. Artinya, jika pekerja sakit, ia harus tetap dibayar upahnya sepanjang sakitnya disertai dengan surat keterangan dokter. Jika tidak disertai surat keterangan dokter, maka tetap diperlakukan no work no pay dan bahkan dapat dilakukan tindakan indisipliner.
 
Upah yang dibayarkan kepada pekerja yang sakit ialah sebagai berikut:[1]
  1. 4 bulan pertama, 100% dari upah;
  2. 4 bulan kedua, 75% dari upah;
  3. 4 bulan ketiga, 50% dari upah;
  4. bulan selanjutnya sebelum PHK dilakukan, 25% dari upah.
 
Alasan PHK Lainnya
Terkait dengan pertanyaan Anda, sebelumnya Pasal 161 UU Ketenagakerjaan mengatur sebagai berikut:
 
Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.
 
Namun, kini pasal tersebut telah dihapus oleh Pasal 81 angka 50 UU Cipta Kerja, sehingga sudah tidak berlaku lagi. Akan tetapi ketentuan tersebut diatur kembali dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A huruf k UU Ketenagakerjaan.
 
Menurut hemat kami, pasal di atas konteksnya berbeda dengan PHK yang dilakukan karena karena pekerja sakit atau mangkir (tidak masuk kerja tanpa keterangan).
 
Pasal tersebut baru dapat diberlakukan jika yang bersangkutan melanggar ketentuan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan (“PP”), atau perjanjian kerja bersama (“PKB”), dengan sebelumnya telah diberikan surat peringatan (“SP”). Sehingga perlu dilihat kembali ketentuan yang ada dalam perjanjian kerja, PP, dan PKB, serta harus ada 3 kali SP terlebih dahulu.
 
 
Jika yang bersangkutan tidak dapat masuk kerja karena sakit dan ada surat/keterangan dokter yang berwenang, maka ia tidak dapat di-PHK sebelum sakitnya melampaui jangka waktu 12 bulan berturut-turut, sebagaimana yang telah kami sampaikan sebelumnya.
 
Tapi, jika yang bersangkutan sakit dan tidak dapat memberikan surat/keterangan dokter, maka ia dapat dikategorikan mangkir. Jika ia mangkir selama 5 hari kerja atau lebih secara berturut-turut tanpa keterangan secara tertulis yang dilengkapi dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh pengusaha 2 kali secara patut dan tertulis, maka dapat dilakukan PHK sebagaimana diatur dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A huruf j UU Ketenagakerjaan.
 
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 93 ayat (3) UU Ketenagakerjaan