Hak Asasi Manusia

Mengenal Mahkamah Pidana Internasional dan Jurisdiksinya

Bacaan 7 Menit
Mengenal Mahkamah Pidana Internasional dan Jurisdiksinya

Pertanyaan

Pelanggaran berat HAM yang terjadi di suatu negara, yang menarik perhatian dunia internasional, proses peradilannya diserahkan kepada masing-masing negara. Apabila negara yang bersangkutan dianggap tidak dapat, tidak mau, tidak mampu melaksanakannya, maka akan diambil alih oleh ICC. Bagaimana pelanggaran berat HAM yang tidak diproses di negaranya karena belum ada hukum yang mengaturnya? Negara tersebut tidak meratifikasi Statuta Roma? Dan apabila ternyata kejahatan tersebut terjadi sebelum terbentuknya Statuta Roma, maka siapa yang berhak mengadilinya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
International Criminal Court (“ICC”) hanya memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan oleh orang perorangan yang dilakukan oleh warga negara pihak atau dilakukan di wilayah negara pihak Statuta Roma 2002.
 
Selain itu, ICC hanya memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan-kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 2002 pada 1 Juli 2002.
 
ICC dapat melaksanakan jurisdiksi mengadili dan menerima perkara, salah satunya, jika negara yang berhak mengadili perkara tidak memiliki instrumen hukum untuk menjerat pelaku terkait.
 
Namun, bagaimana jika kejahatan itu dilakukan sebelum berlakunya Statuta Roma 2002?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Jurisdiksi International Criminal Court (ICC)
ICC atau Mahkamah Pidana Internasional berdasarkan artikel What is the International Criminal Court (ICC) and what is its relationship with the UN? yang kami akses dari laman Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah:
 
The International Criminal Court (ICC) is an independent judicial body with jurisdiction over persons charged with genocide, crimes against humanity and war crimes.
 
Jika diterjemahkan secara bebas, ICC adalah badan peradilan independen yang memiliki jurisdiksi terhadap individual yang diduga melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan/atau kejahatan perang.
 
ICC dibentuk berdasarkan Statuta Roma 2002. Pasal 5 ayat (1) Statuta Roma 2002 menegaskan bahwa jurisdiksi tindak pidana yang menjadi kewenangan ICC adalah:
  1. Genosida;
  2. Kejahatan terhadap kemanusiaan;
  3. Kejahatan perang;
  4. Agresi.
 
Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma 2002 kemudian menambahkan bahwa:
 
The Court has jurisdiction only with respect to crimes committed after the entry into force of this Statute.
 
Sehingga, ICC hanya memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan yang dilakukan setelah berlakunya Statuta Roma 2002 pada 1 Juli 2002.[1]
 
ICC memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan yang terjadi di wilayah negara pihak Statuta Roma 2002 atau kejahatan yang dilakukan oleh warga negara pihak Statuta Roma 2002 sebagaimana diterangkan Pasal 12 ayat (2) Statuta Roma 2002.
 
Menjawab pertanyaan Anda, berdasarkan Pasal 12 ayat (3) Statuta Roma 2002, negara non-pihak atau yang tidak meratifikasi Statuta Roma 2002 dapat membuat deklarasi untuk menerima jurisdiksi ICC, khusus untuk perkara terkait.
 
Selain itu, ICC hanya memiliki jurisdiksi terhadap orang perseorangan,[2] dengan batasan umur yang ditentukan Pasal 26 Statuta Roma 2002:
 
The Court shall have no jurisdiction over any person who was under the age of 18 at the time of the alleged commission of a crime.
 
Yang berarti bahwa ICC tidak memiliki jurisdiksi terhadap individu yang berumur di bawah 18 tahun ketika melakukan kejahatannya.
 
Penjelasan di atas merupakan uraian singkat mengenai cakupan kejahatan, waktu, wilayah, dan golongan perseorangan yang berada dalam jurisdiksi ICC.
 
Pelaksanaan Jurisdiksi ICC
Pasal 17 ayat (1) huruf a Statuta Roma 2002 berbunyi:
 
Having regard to paragraph 10 of the Preamble and article 1, the Court shall determine that a case is inadmissible where:
  1. The case is being investigated or prosecuted by a State w hich has jurisdiction over it, unless the State is unwilling or unable genuinely to carry out the investigation or prosecution;
 
Sesuai ketentuan tersebut, ICC akan menyatakan perkara tertentu tidak dapat diterima, salah satunya, jika perkara tersebut sedang diinvestigasi atau dituntut oleh negara yang memiliki jurisdiksi untuk menanganinya, kecuali negara tersebut memang tidak berkeinginan (unwilling) atau tidak mampu (unable) untuk melakukan investigasi atau penuntutan.
 
Dalam artikel How the Court works yang kami akses dari laman ICC, dijelaskan bahwa:
 
The ICC is intended to complement, not to replace, national criminal systems; it prosecutes cases only when States do not are unwilling or unable to do so genuinely.
 
Pernyataan tersebut menegaskan posisi ICC sesuai ketentuan Pasal 17 ayat (1) Statuta Roma 2002, bahwa jurisdiksi ICC hanyalah bersifat complementary atau melengkapi sistem hukum nasional, sehingga sepanjang negara yang memiliki jurisdiksi masih berkeinginan dan mampu memproses perkara pidana tersebut, maka ICC tidak memiliki jurisdiksi untuk mengadili.
 
Ketiadaan Hukum dalam Mengadili
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, Pasal 17 ayat (3) Statuta Roma 2002 menegaskan bahwa:
 
In order to determine inability in a particular case, the Court shall consider whether, due to a total or substantial collapse or unavailability of its national judicial system, the State is unable to obtain the accused or the necessary evidence and testimony or otherwise unable to carry out its proceedings.
 
Dengan demikian, Statuta Roma menjelaskan bahwa salah satu tolak ukur bahwa sebuah negara tidak mampu (unable) adalah tidak adanya sistem hukum nasional.
 
Lalu, berdasarkan artikel Informal expert paper: The principle of complementarity in practice (hal. 31) yang kami akses dari laman ICC, salah satu indikasi dari tidak adanya sistem hukum nasional adalah:
 
lack of substantive or procedural penal legislation rendering system “unavailable”
 
Sehingga, hal tersebut menjawab pertanyaan Anda, bahwa salah satu indikasi negara yang tidak mampu memproses perkara pidana adalah ketiadaan hukum yang berlaku, seperti yang Anda tanyakan.
 
Maka, terhadap situasi yang demikian, ICC dapat melaksanakan jurisdiksi untuk mengadilinya.
 
Jurisdiksi Terhadap Kejahatan Sebelum Berlakunya Statuta Roma 2002
Berkaitan dengan pertanyaan Anda, bagaimana jika kejahatan tersebut dilakukan sebelum berlakunya Statuta Roma 2002? Maka, berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Statuta Roma 2002 yang kami terangkan di atas, ICC tidak memiliki jurisdiksi terhadap kejahatan tersebut.
 
Dalam artikel yang kami akses dari laman Human Rights Watch berjudul The Mandate of the International Criminal Court, untuk kejahatan yang terjadi sebelum berlakunya Statuta Roma 2002, maka dibutuhkan alternatif penegakan hukum lain, seperti penuntutan oleh sistem hukum nasional, pembentukan badan peradilan internasional yang bersifat ad hoc, atau penuntutan oleh negara lain yang punya jurisdiksi, termasuk negara yang menerapkan jurisdiksi universal.
 
Dalam artikel Universal jurisdiction over war crimes yang kami akses dari laman International Committee of the Red Cross, jurisdiksi universal adalah:
 
Universal jurisdiction refers to the assertion of jurisdiction over offences regardless of the place where they were committed and the nationality of the perpetrator or the victim.
 
Jika diterjemahkan secara bebas, jurisdiksi universal adalah jurisdiksi negara terhadap suatu tindak pidana, terlepas dari tempat dimana tindak pidana tersebut dilakukan dan kewarganegaraan dari pelaku maupun korban tindak pidana tersebut.
 
Salah satu negara yang mengakui adanya jurisdiksi universal dalam hukum positifnya adalah Belgia sebagaimana diuraikan dalam artikel Yurisdiksi Universal dan Pengadilan Penjahat Kemanusiaan.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. How the Court works, diakses pada 14 September 2020, pukul 16.45 WIB;
  2. Informal expert paper: The principle of complementarity in practice, diakses pada 14 September 2020, pukul 17.18 WIB;
  3. Joining the International Criminal Court Why does it matter? , diakses pada 16 September 2020, pukul 16.51 WIB;
  4. The Mandate of the International Criminal Court, diakses pada 14 September 2020, pukul 18.04 WIB;
  5. Universal jurisdiction over war crimes, diakses pada 14 September 2020, pukul 18.52 WIB;
 

[2] Pasal 25 ayat (1) Statuta Roma 2002