Pidana

Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Modus Operandi Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Pertanyaan

Saya mau bertanya tentang apa saja modus-modus operandi dalam kejahatan di bidang perpajakan? Apakah masalah pajak itu bisa diarahkan ke pasal pidana umum (KUHP)? Kalau bisa pasal berapa saja? Apabila diarahkan ke pidana umum, apakah asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis masih berlaku? Dalam artian apakah penyidiknya tetap penyidik PPNS pajak?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Tindak pidana di bidang perpajakan sebenarnya ada banyak modus operandinya di antaranya seperti: membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya; melakukan pemungutan pajak tetapi tidak setor ke negara; wajib pajak tidak melaporkan harta kekayaannya di Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak benar; atau memalsukan faktur pajak, dan lain-lain.

Lalu, apakah modus operandi seperti itu bisa dijerat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau menggunakan pasal yang mana?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Modus Operandi Tindak Pidana Perpajakan dalam KUHP

Modus operandi tindak pidana di bidang perpajakan antara lain seperti: membuat faktur pajak tidak berdasarkan transaksi sebenarnya; melakukan pemungutan pajak tetapi tidak setor ke negara; wajib pajak tidak melaporkan harta kekayaannya di Surat Pemberitahuan (SPT) secara tidak benar; atau memalsukan faktur pajak, dan lain-lain.

Sebelum menjawab pokok pertanyaan Anda, akan kami sebutkan beberapa tindak pidana di bidang perpajakan yang pasal-pasalnya tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) antara lain:

  1. Tindak pidana memberikan keterangan palsu di atas sumpah (Pasal 242 KUHP);
  2. Tindak pidana pemalsuan meterai (Pasal 253 KUHP);
  3. Tindak pidana pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP);
  4. Tindak pidana membuka rahasia (Pasal 322 KUHP);
  5. Tindak pidana penggelapan (Pasal 372 KUHP);
  6. Tindak pidana melakukan tipu muslihat/perbuatan curang (Pasal 387 KUHP).

 

Tindak Pidana di Bidang Perpajakan

Dalam penerapan tindak pidana umum atau tindak pidana khusus terkait bidang perpajakan, perlu dilakukan secara cermat dan hati-hati, mengingat dalam perbuatan tindak pidana di bidang perpajakan hampir selalu berkaitan dan mencakup rumusan tindak pidana lain, baik yang bersifat umum ataupun khusus.

Meski demikian, penyelesaian tindak pidana di bidang perpajakan dilakukan dengan menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan perubahannya.

Namun norma tindak pidana di bidang perpajakan mencakup pula ketentuannya dalam tindak pidana yang dimuat KUHP dan peraturan perundang-undangan lain. Akan tetapi perlu dipahami, sesuai dengan asas-asas hukum pidana dan asas penegakan hukum pidana, maka perbuatan tersebut dikenakan tindak pidana di bidang perpajakan.

Hal ini dikarenakan sifat dari undang-undang tindak pidana khusus di bidang perpajakan dan kekhususan perbuatan pidana di bidang perpajakan, sebagaimana bunyi lex specialis derogat legi generalis yang bermakna aturan hukum yang khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang umum.

Baca juga: Mengenai Asas Lex Specialis Derogat Legi Generalis

Jadi atas dasar pertimbangan di atas, penggunaan tindak pidana umum dalam KUHP ditujukan kepada tindak pidana yang tidak termasuk ke dalam ranah tindak pidana di bidang perpajakan.

Sebagai contoh, bunyi Pasal 36A ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (“UU 28/2007”):

Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya terbukti melakukan pemerasan dan pengancaman kepada Wajib Pajak untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum diancam dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Sedangkan terdapat pula irisan tindak pidana korupsi sebagaimana tercantum pada Pasal 43A ayat (3) UU 28/2007:

Apabila dari bukti permulaan ditemukan unsur tindak pidana korupsi, pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang tersangkut wajib diproses menurut ketentuan hukum Tindak Pidana Korupsi.

Adapun subjek yang dikenakan ancaman pidana di bidang perpajakan yakni meliputi perbuatan oleh wajib pajak, petugas pajak, atau pihak ketiga terkait yang dilakukan sebelum, pada saat, dan setelah terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan, sebagai perbuatan persiapan, mempermudah atau memperlancar, menyembunyikan atau mempertahankan hasil tindak pidana perpajakan.

 

Kewenangan Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil

Menjawab pertanyaan Anda, memang benar penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan hanya dapat dilakukan oleh penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil (“PPNS”) tertentu di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan.[1]

Wewenang PPNS adalah:[2]

  1. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  2. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  3. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  4. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  5. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  6. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
  7. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  8. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan;
  9. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  10. menghentikan penyidikan; dan/atau
  11. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perlu digarisbawahi, PPNS memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.[3]

Di sisi lain, dalam rangka pelaksanaan kewenangan PPNS dalam tindak pidana di bidang perpajakan, PPNS dapat meminta bantuan aparat penegak hukum lain.[4]

Sehingga PPNS yang Anda maksud hanya memiliki kewenangan khusus sebagai penyidik tindak pidana di bidang perpajakan saja. Namun ini tidak menutup kemungkinan PPNS untuk meminta bantuan aparat penegak hukum lain maupun berkoordinasi dengan penuntut umum melalui penyidik kepolisian.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kedua kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, ketiga kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan terakhir kalinya diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang;
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

[1] Pasal 44 ayat (1) UU 28/2007

[2] Pasal 44 ayat (2) UU 28/2007

[3] Pasal 44 ayat (3) UU 28/2007

[4] Pasal 44 ayat (4) UU 28/2007