Bisnis

Mungkinkah PT Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?

Bacaan 5 Menit
Mungkinkah PT Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?

Pertanyaan

Apakah dimungkinkan Perseroan Terbatas dapat didirikan oleh 1 orang pemegang saham?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas memang menegaskan bahwa Perseroan Terbatas (“PT”) didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris berbahasa Indonesia.

Akan tetapi, ada pengecualian dari ketentuan pendirian tersebut, salah satunya untuk usaha mikro dan kecil berbentuk PT, yang dapat didirikan oleh 1 orang.

Siapa saja yang dapat mendirikannya?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Mungkinkah Perseroan Terbatas Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal? yang dibuat oleh Dimas Hutomo, S.H. dan dipublikasikan pertama kali pada Jumat, 4 Januari 2019.

 

Bolehkah PT Didirikan oleh Pemegang Saham Tunggal?

Perseroan Terbatas (“PT”) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (“UMK”) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai UMK.[1]

Pada dasarnya, Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (1) UU PT memang menegaskan bahwa PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia.

Namun, ada pengecualian jumlah pendiri 2 orang atau lebih tersebut, sehingga tidak berlaku bagi:[2]

  1. Persero yang seluruh sahamnya dimiliki oleh negara;
  2. Badan Usaha Milik Daerah;
  3. Badan Usaha Milik Desa;
  4. PT yang mengelola bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, dan lembaga lain sesuai dengan Undang-Undang tentang Pasar Modal; atau
  5. PT yang memenuhi kriteria UMK.

Adapun ketentuan PT yang memenuhi kriteria UMK dapat didirikan oleh 1 orang ditegaskan di dalam Pasal 109 angka 5 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 153A ayat (1) UU PT.

PT yang memenuhi kriteria UMK dan didirikan oleh 1 orang tersebut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil (“PP 8/2021”) dikenal dengan istilah perseoran perorangan.[3]

Perseroan perorangan didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang berusia paling rendah 17 tahun dan cakap hukum dengan mengisi Pernyataan Pendirian dalam bahasa Indonesia.[4]

Meski demikian, perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi PT jika:[5]

  1. pemegang saham menjadi lebih dari 1 orang; dan/atau
  2. tidak memenuhi kriteria UMK sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai UMK.

Jadi menjawab pertanyaan Anda, benar saat ini dimungkinkan pendirian PT oleh 1 orang pemegang saham, apabila memenuhi kriteria UMK.

 

Kriteria UMK

Lalu, apa saja kriteria UMK? Adapun yang termasuk ke dalam kategori UMK yaitu:

  1. Usaha Mikro
  1. Usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan;[6]
  2. Memiliki modal usaha sampai dengan maksimal Rp1 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha,[7] atau hasil penjualan tahunan sampai dengan maksimal Rp2 miliar.[8]
  1. Usaha Kecil
  1. Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang didirikan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar;[9]
  2. Memiliki modal usaha lebih dari Rp1 miliar sampai dengan maksimal Rp5 miliar tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha[10] atau hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2 miliar sampai dengan maksimal Rp15 miliar.[11]

Baca juga: Kemudahan Pendirian PT untuk Usaha Mikro dan Kecil

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Modal Dasar Perseroan Serta Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan yang Memenuhi Kriteria untuk Usaha Mikro dan Kecil.

[1] Pasal 109 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”)

[2] Pasal 109 angka 2 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 ayat (7) UU PT

[3] Pasal 2 ayat (1) huruf b PP 8/2021

[4] Pasal 6 ayat (1) dan (2) PP 8/2021

[5] Pasal 9 ayat (1) PP 8/2021

[7] Pasal 35 ayat (3) huruf a PP 7/2021

[8] Pasal 35 ayat (5) huruf a PP 7/2021

[9] Pasal 1 angka 3 PP 7/2021

[10] Pasal 35 ayat (3) huruf b PP 7/2021

[11] Pasal 35 ayat (5) huruf b PP 7/2021