1. Apakah banjir dan gempa bumi merupakan peristiwa hukum? Kalau ya, peristiwa hukum apa? Tolong dijelaskan? 2. Apakah semua manusia merupakan subjek hukum? Bagaimana dengan janin, bayi, dan orang sakit ingatan?
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
ULASAN LENGKAP
1.Ā Ā Ā Ā Ā Sebelumnya kami akan jelaskan terlebih dahulu apa itu peristiwa hukum. Mengutip penjelasan Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. dalam bukunya āIlmu Hukumā (hal. 35), peristiwa hukum adalah sesuatu yang bisa menggerakkan peraturan hukum sehingga ia secara efektif menunjukkan potensinya untuk mengatur. Dengan kata lain, peristiwa hukum merupakan peristiwa yang dapat menimbulkan akibat hukum.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Kejiwaan: normal/abnormal
Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Sosial: keadaan perang
b.Ā Ā Ā Ā Ā Kejadian: keadaan darurat, kelahiran/kematian, kadaluwarsa
c.Ā Ā Ā Ā Ā Sikap tindak dalam hukum:
Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Menurut hukum: sepihak atau banyak pihak
Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Melanggar hukum:
-Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā exess du pouvoir/melampaui batas kekuasaan di bidang Hukum Tata Negara
-Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā detournement de pouvoir/menyalahgunakan kekuasaan di bidang Hukum Administrasi Negara
-Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā di bidang hukum perdata: perbuatan melanggar hukum (lihat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/KUH Perdata)
-Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Strafbaar feit/peristiwa pidana yang sesungguhnya merupakan peristiwa atau penyelewengan di tiga bidang lainnya, tetapi diancam dengan straf/pidana.
Banjir dan gempa bumi adalah termasuk force majeure yaitu kejadian atau keadaan yang terjadi di luar kuasa para pihak berkepentingan yang dapat juga disebut keadaan darurat. Force majeure ini biasanya merujuk pada tindakan alam (act of God), seperti bencana alam (banjir, gempa bumi), epidemik, kerusuhan, pernyataan perang, perang dan sebagainya.
Ā
Force majeure merupakan peristiwa hukum karena pada umumnya menimbulkan akibat hukum misalkan karena dengan terjadinya banjir atau gempa membuat salah satu pihak tidak dapat memenuhi isi perjanjian terhadap pihak lainnya. Dengan kata lain, banjir atau gempa menimbulkan akibat hukum. Oleh karena itu, banjir atau gempa adalah peristiwa hukum. Klausul force majeur ini biasanya diatur dalam perjanjian.
Ā
Dalam KUH Perdata, force majeure diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245, dalam bagian mengenai ganti rugi karena force majeure merupakan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi. Dapat diambil kesimpulan bahwa peristiwa atau ruang lingkup force majeure yang tersirat dalam pasal-pasal tersebut meliputi:
a.Ā Ā Ā Ā Ā Peristiwa alam (seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi);
b.Ā Ā Ā Ā Ā Kebakaran;
c.Ā Ā Ā Ā Ā Musnah atau hilangnya barang objek perjanjian.
(disarikan dari buku āPenjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksaā oleh Rahmat S.S. Soemadipradja, hal. 99 dan 101).
Ā
2.Ā Ā Ā Ā Ā Semua manusia, termasuk janin, bayi dan orang yang sakit ingatan adalah subyek hukum. Karena subyek hukum terdiri dari:
a.Ā Ā Ā Ā Ā Pribadi kodrati yaitu manusia tanpa terkecuali;
b.Ā Ā Ā Ā Ā Pribadi Hukum yang mungkin berupa :
Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Suatu keutuhan harta kekayaan seperti wakaf;
Ā·Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Ā Suatu bentuk susunan relasi seperti perseroan terbatas dan koperasi (badan hukum).
c.Ā Ā Ā Ā Ā Tokoh, dikorelasikan dengan āstatusā. Seperti misalnya pewaris dan ahli waris dalam Hukum Kewarisan.
Ā
Jadi, baik janin, bayi maupun orang sakit ingatan adalah termasuk subyek hukum tanpa kecuali. Contohnya dapat kita lihat pada Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai janin yang masih dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Yang membedakan adalah janin di dalam kandungan, bayi dan orang sakit ingatan tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri.