Profesi Hukum

Syarat Menjadi Notaris Paling Lengkap, Cek di Sini!

Bacaan 13 Menit
Syarat Menjadi Notaris Paling Lengkap, Cek di Sini!

Pertanyaan

Apakah sarjana syariah bisa menjadi notaris?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan perubahannya, syarat menjadi notaris di antaranya adalah berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan.

Menjawab pertanyaan Anda terkait bisa atau tidaknya sarjana syariah menjadi notaris, sebenarnya sejumlah gelar dari bidang studi syariah terkait hukum kini telah diseragamkan dengan gelar sarjana hukum. Dengan demikian, seorang sarjana syariah pada dasarnya dapat menjadi notaris, sepanjang memenuhi syarat lainnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel berjudul Dapatkah Seorang Sarjana Syariah Menjadi Notaris? yang dipublikasikan pertama kali pada 12 Februari 2020.

Untuk menjadi seorang notaris, Anda tentu perlu memenuhi syarat menjadi notaris. Profesi notaris merupakan salah satu profesi yang banyak diminati. Konon perihal berapa gaji notaris sering kali dibicarakan. Banyak yang menduga bahwa gaji notaris jumlahnya terbilang banyak jika dibandingkan profesi lainnya. Berikut syarat menjadi notaris yang perlu Anda ketahui, termasuk jika Anda bergelar sarjana syariah.

 

Syarat Menjadi Notaris

Sebelum membahas syarat menjadi notaris, mari simak pendefinisian notaris. Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan notaris sebagai orang yang mendapatkan kuasa dari pemerintah (dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM) untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 30/2004”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (“UU 2/2014”) menerangkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya.

Berdasarkan undang-undang, cara menjadi notaris atau syarat menjadi notaris termaktub dalam Pasal 3 UU 2/2014 yang menegaskan syarat sebagai berikut:

  1. warga negara Indonesia;
  2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  3. berumur paling sedikit 27 tahun;
  4. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;
  5. berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
  6. telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut pada kantor notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi organisasi notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;
  7. tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
  8. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Dalam konteks syarat menjadi notaris pada huruf f, yang dimaksud dengan “prakarsa sendiri” adalah calon notaris dapat memilih sendiri kantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris. Adapun “menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja” ditentukan berdasarkan surat keterangan tanggal pertama kali magang/bekerja di kantor notaris.

Pasal 4 ayat (1) UU 30/2004 kemudian juga menjelaskan syarat menjadi notaris, bahwa sebelum menjalankan jabatannya, notaris wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di hadapan Menteri Hukum dan HAM atau pejabat yang ditunjuk. Pengucapan sumpah atau janji jabatan notaris tersebut dilakukan dalam waktu paling lambat 2 bulan terhitung sejak tanggal keputusan pengangkatan sebagai notaris.[1] 

Dalam waktu paling lambat 60 hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan notaris, yang bersangkutan wajib:[2]

  1. menjalankan jabatannya dengan nyata;
  2. menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan notaris kepada Menteri Hukum dan HAM, organisasi notaris, dan majelis pengawas daerah; dan
  3. menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan notaris berwarna merah kepada Menteri Hukum dan HAM dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi notaris, ketua pengadilan negeri, majelis pengawas daerah, serta bupati/walikota di tempat notaris diangkat.

Notaris yang melanggar ketentuan dimaksud dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.[3]

Selain syarat menjadi notaris, seorang calon notaris tentu wajib mengenal tugas notaris atau kewenangan dari profesi notaris. Perihal kewenangan notaris diatur dalam Pasal 15 UU 2/2014,  notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.[4]

Selain itu, notaris berwenang pula untuk:[5]

  1. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi);
  2. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
  3. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  4. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  5. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
  6. membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  7. membuat akta risalah lelang.

Selain kewenangan-kewenangan tersebut di atas, notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.[6]

 

Baca juga: Lingkup Kerja Notaris

 

Pengangkatan Notaris

H. Salim HS dalam Teknik Pembuatan Akta Satu mengonsepkan pengangkatan notaris sebagai tindakan yang dilakukan pemerintah untuk menetapkan atau menunjuk notaris untuk melayani penduduk yang berada di setiap provinsi Indonesia (hal. 58). Sebagai syarat menjadi notaris, sebelum menjalankan tugasnya sebagai notaris, seorang calon notaris harus mengurus izin pengangkatan notaris terlebih dahulu. Lebih lanjut, ketentuan syarat menjadi notaris dan pengangkatan notaris ini juga tercantum pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris (“Permenkumham 19/2019”).

Cara menjadi notaris atau syarat menjadi notaris yang diatur dalam Pasal 3 UU 2/2014 jo. Pasal 2 ayat (1) Permenkumham 19/2019 harus dibuktikan dengan dokumen pendukung:[7]

  1. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  2. fotokopi akta lahir yang telah dilegalisasi;
  3. asli surat keterangan sehat jasmani dari dokter rumah sakit;
  4. asli surat keterangan sehat rohani dari psikiater atau dokter spesialis kejiwaan rumah sakit yang masih berlaku atau paling lama satu tahun sejak tanggal dikeluarkan;
  5. fotokopi ijazah pendidikan sarjana hukum dan pendidikan magister kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat yang telah dilegalisasi;
  6. asli surat keterangan magang di kantor notaris yang diketahui oleh organisasi notaris atau keterangan telah bekerja sebagai karyawan notaris yang telah mendapatkan rekomendasi dari organisasi notaris dalam waktu paling singkat 24 bulan berturut-turut setelah lulus strata dua kenotariatan atau pendidikan spesialis notariat. Kantor notaris dimaksud mempunyai masa kerja paling singkat 5 tahun dan telah menerbitkan paling sedikit 100 akta;[8]
  7. surat pernyataan tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat negara, advokat, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan notaris; dan
  8. asli surat keterangan catatan kepolisian setempat.

Selain kelengkapan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud, sebagai syarat menjadi notaris, seorang calon notaris harus melampirkan:[9]

  1. fotokopi sertifikat pelatihan peningkatan kualitas jabatan notaris yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum;
  2. fotokopi sertifikat kode etik yang dikeluarkan oleh organisasi notaris yang dilegalisasi oleh organisasi notaris;
  3. asli surat pernyataan kesediaan sebagai pemegang protokol; dan
  4. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang telah dilegalisasi.

Permohonan untuk diangkat menjadi notaris diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM dengan mengisi format isian pengangkatan notaris secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Permohonan hanya untuk satu tempat kedudukan di kabupaten/kota atau dengan memperhatikan formasi jabatan notaris sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.[10] Permohonan pengisian format isian pengangkatan notaris ini dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun[11]. Permohonan wajib membayar biaya akses pengangkatan jabatan notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penerimaan negara bukan pajak di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM.[12]

 

Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah

Formasi jabatan notaris didefinisikan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah (“Permenkumham 19/2021”) sebagai penentuan jumlah notaris yang dibutuhkan di kabupaten/kota. Sedangkan kategori daerah diartikan sebagai pengelompokan tempat kedudukan notaris berdasarkan kriteria formasi jabatan notaris.[13] Formasi jabatan notaris ditentukan oleh Menteri Hukum dan HAM setiap 3 tahun dengan mempertimbangkan usul dari organisasi notaris.[14]

Ketetapan formasi jabatan notaris ini ditetapkan berdasarkan 3 hal, yaitu:[15]

  1. kegiatan dunia usaha;
  2. jumlah penduduk; dan/atau
  3. rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulan.

Terkait kegiatan dunia usaha, hal ini ditentukan dengan data perbankan, jasa keuangan lainnya, dan/atau jumlah badan usaha.[16] Kemudian, untuk jumlah penduduk, berdasarkan data dari lembaga pemerintah yang mengurusi bidang kependudukan.[17] Selanjutnya, terkait ketetapan berdasarkan jumlah akta yang dibuat, akan ditentukan berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM.[18]

Formasi jabatan notaris merupakan pedoman untuk menentukan kategori daerah yang meliputi:[19]

  1. kategori daerah A, meliputi kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta, Kota Medan, Kota Bandung, Kota Semarang, Kota Surabaya, dan Kota Makassar.
  2. kategori daerah B, meliputi Kabupaten Deli Serdang, Kota Pekanbaru, Kota Batam, Kota Palembang, Kota Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Bandung.
  3. kategori daerah C, meliputi kabupaten/kota yang tidak termasuk dalam kategori daerah A dan B.

Sebagai informasi, seorang notaris dapat “pindah” kategori. Misalnya, ingin menjadi notaris terdekat di daerah lain. Hal tersebut bisa dilakukan dengan beberapa ketentuan. Terkait syarat menjadi notaris yang hendak pindah kantor notaris diterangkan dalam Pasal 37 Permenkumham 19/2019 yang menyebutkan:

  1. Notaris dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris kepada Menteri Hukum dan HAM secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.
  2. Perpindahan wilayah jabatan notaris terdiri atas:
    1. pindah tempat kedudukan dalam 1 wilayah jabatan notaris; dan
    2. pindah tempat kedudukan ke wilayah jabatan notaris lain.

Perlu dipahami, permohonan pindah wilayah jabatan notaris hanya untuk 1 tempat kedudukan di kabupaten/kota.

Kemudian, terkait dengan aturan permohonan pindah dalam Pasal 38 ayat (1) Permenkumham 19/2019 jo. Pasal 12 ayat (2) Permenkumham 19/2021 yang menyebutkan bahwa untuk dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan notaris, seorang notaris harus melaksanakan tugas jabatannya selama 3 tahun berturut-turut pada daerah kabupaten/kota tertentu yang mana merupakan tempat kedudukan notaris. Ketentuan selama 3 tahun ini tidak termasuk cuti yang telah dijalankan oleh notaris yang bersangkutan.[20]

 

Notaris Berbeda dengan PPAT

Banyak yang mengira bahwa notaris dan Pejabat Pembuatan Akta Tanah (“PPAT”) adalah sama. Tidak, keduanya merupakan profesi yang berbeda dengan kewenangan yang berbeda pula. Syarat jadi notaris dan PPAT tidak sama. Selain itu, keduanya pun memiliki organisasi yang berbeda dengan kode etik yang berbeda pula.

Organisasi notaris bernama Ikatan Notaris Indonesia. Peran Ikatan Notaris Indonesia adalah ikut menyaring calon notaris bermutu terbaik dengan ujian kode etik dan memberikan rekomendasi untuk pengangkatan calon notaris. Selanjutnya, organisasi PPAT bernama Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (“IPPAT”). Tugas IPPAT adalah melakukan pembinaan, pengawasan dan penertiban maupun pembenahan, serta mempunyai kewenangan untuk memanggil, memeriksa dan menjatuhkan putusan, sanksi atau hukuman kepada anggota perkumpulan IPPAT yang melakukan pelanggaran kode etik. Lebih mendalam, perbedaan kode etiknya dapat disimak pada Perbedaan Kode Etik Notaris dan PPAT.

Meski syarat menjadi notaris dan PPAT berbeda pun keduanya merupakan profesi yang berbeda, dalam keseharian, Anda mungkin banyak menemui notaris yang juga merangkap sebagai PPAT atau Notaris PPAT. Penjelasan lengkap mengenai tersebut dapat disimak pada artikel Rangkap Jabatan Profesi Hukum.

 

Dapatkah Sarjana Syariah Menjadi Notaris?

Terkait pertanyaan Anda, sepanjang penelusuran kami, sarjana syariah memenuhi syarat menjadi notaris. Pasalnya, sejumlah gelar pada bidang studi syariah terkait hukum (seperti Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyya), Hukum Pidana Islam (Jinayah), dan Hukum Tata Negara (Siyasah Syar'iyyah) kini telah diseragamkan dengan gelar sarjana hukum. Hal ini sebagaimana tergambar dalam lampiran Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

Berdasarkan hal tersebut, maka Anda dapat menjadi notaris, sepanjang memenuhi syarat menjadi notaris lainnya yang ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Ketentuan lain yang harus Anda perhatikan terkait syarat menjadi notaris adalah mengenai formasi jabatan notaris. Hal ini mengingat, penempatan notaris didasarkan atas tersedia atau tidaknya formasi jabatan notaris di daerah yang Anda ajukan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
  2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Cuti, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris;
  3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah;
  4. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

 

Referensi:

H. Salim HS. Teknik Pembuatan Akta Satu. Depok: RajaGrafindo Persada, 2015.


[1] Pasal 5 UU 30/2004

[2] Pasal 7 ayat (1) UU 2/2014

[3] Pasal 7 ayat (2) UU 2/2014

[4] Pasal 15 ayat (1) UU 2/2014

[5] Pasal 15 ayat (2) UU 2/2014

[6]  Pasal 15 ayat (3) UU 2/2014

[7] Pasal 2 ayat (2) Permenkumham 19/2019

[8] Pasal 2 ayat (4) Permenkumham 19/2019

[9] Pasal 2 ayat (3) Permenkumham 19/2019

[10] Pasal 3 ayat (1) dan (2) Permenkumham 19/2019

[11] Pasal 3 ayat (3) Permenkumham 19/2019

[12] Pasal 3 ayat (4) Permenkumham 19/2019

[13] Pasal 1 angka 3 Permenkumham 19/2021

[14] Pasal 2 Permenkumham 19/2021

[15] Pasal 7 ayat (1) Permenkumham 19/2021

[16] Pasal 7 ayat (2) Permenkumham 19/2021

[17] Pasal 7 ayat (3) Permenkumham 19/2021

[18] Pasal 7 ayat (4) Permenkumham 19/2021

[19] Pasal 10 Permenkumham 19/2021

[20] Pasal 38 ayat (2) Permenkumham 19/2019