Bisnis

Tak Mampu Lunasi Kredit Online, Bisa Dipidana?

Bacaan 5 Menit
Tak Mampu Lunasi Kredit <i>Online</i>, Bisa Dipidana?

Pertanyaan

Saya mau bertanya. Saya memiliki angsuran melalui kredit online, tetapi saya sudah tidak mampu lagi membayar angsuran tersebut kepada pihak terkait. Saya berniat untuk mengembalikan barang tersebut, namun pihak yang memberi saya barang tidak mau barangnya dikembalikan. Apakah saya bisa dikategorikan melakukan penipuan atau penggelapan?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Pada dasarnya, seseorang yang tidak mampu memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang tidak boleh dipidana atas putusan pengadilan.
 
Namun, tindakan Anda yang tidak membayar cicilan yang menjadi kewajiban Anda sebagaimana tertuang dalam perjanjian, termasuk ke dalam kategori wanprestasi (cidera janji), sehingga pemberi pinjaman dapat menggugat Anda ke pengadilan.
 
Lantas, upaya apa yang dapat Anda lakukan?
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Dalam pertanyaan, Anda menjelaskan bahwa Anda menggunakan layanan kredit online, sehingga kami mengasumsikan bahwa dalam hal ini Anda membeli barang yang dijual oleh penjual (B). Namun, dikarenakan Anda ingin membayar barang tersebut dengan mencicil, Anda kemudian mengajukan pembayaran secara kredit melalui pihak lain (C) yang merupakan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi.
 
Dengan demikian, dalam kasus ini terdapat tiga pihak, yaitu Anda selaku pembeli barang sekaligus penerima pinjaman, B selaku penjual barang, dan C selaku pemberi pinjaman.
 
Dalam hal ini, kami asumsikan bahwa skemanya adalah C melakukan pembelian dan pembayaran barang kepada B, kemudian barang tersebut diserahkan kepada Anda dan sebagai gantinya Anda berkewajiban untuk membayar cicilan kepada pihak C yang nilai angsuran dan jangka waktunya telah Anda sepakati bersama melalui perjanjian yang dituangkan dalam dokumen elektronik, sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tahun 2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (“POJK 77/2016”).
 
Lebih lanjut, selain memuat nilai angsuran serta jangka waktu, dokumen elektronik tersebut juga wajib memuat paling sedikit hal-hal berikut ini:[1]
  1. nomor perjanjian;
  2. tanggal perjanjian;
  3. identitas para pihak;
  4. ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak;
  5. jumlah pinjaman;
  6. suku bunga pinjaman;
  7. objek jaminan (jika ada);
  8. rincian biaya terkait;
  9. ketentuan mengenai denda (jika ada); dan
  10. mekanisme penyelesaian sengketa.
 
Kemudian, dikarenakan dalam hal ini Anda tidak menyebutkan secara spesifik barang apa yang Anda beli, kami mengasumsikan bahwa barang tersebut merupakan benda bergerak karena sifatnya, yakni barang yang dapat berpindah dan dapat dipindahkan.[2] Kemudian, sebagaimana yang dijelaskan dalam artikel Beli Barang dengan Mencicil, Berarti Hak Milik Sudah Berpindah?, untuk benda bergerak hak milik berpindah ketika barang diserahkan penjual dan diterima pembeli.
 
 
Dengan demikian, mengingat barang tersebut telah diserahkan kepada Anda, yang berarti hak kepemilikannya telah berpindah kepada Anda, maka pembelian barang tersebut oleh pihak C dari pihak B juga telah terlaksana. Sehingga, yang tersisa adalah kewajiban Anda untuk melunasi angsuran/cicilan kepada pihak C berdasarkan perjanjian yang telah disepakati.
 
Tidak Sanggup Melunasi Cicilan Barang, Termasuk Tindak Pidana?
Merujuk pada artikel Gagal Bayar Pinjaman Fintech, Bisakah Dikenakan Pidana?, Anggota Komisioner Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Mohammad Choirul Anam menjelaskan bahwa penegak hukum tidak bisa menjerat debitur yang tidak mampu membayar pinjaman. Sebab, permasalahan ini termasuk kategori perjanjian utang-piutang sehingga bukan ranah pidana melainkan perdata.
 
Lebih lanjut, Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”) mengatur tegas bahwa tidak seorangpun atas putusan pengadilan boleh dipidana penjara atau kurungan berdasarkan atas alasan ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban dalam perjanjian utang piutang.
 
Selain itu, Anda juga telah memiliki iktikad baik untuk mengembalikan barang tersebut, sehingga dalam hal ini kami berpendapat bahwa tindakan Anda tidak termasuk ke dalam tindak pidana penggelapan maupun penipuan.
 
Selengkapnya mengenai penggelapan dan penipuan dapat Anda simak dalam artikel Penggelapan dan Penipuan.
 
Meski demikian, tindakan Anda yang tidak membayar cicilan yang menjadi kewajiban Anda sebagaimana tertuang dalam perjanjian tersebut termasuk ke dalam kategori wanprestasi (cidera janji), sehingga Pihak C selaku pemberi pinjaman dapat menggugat Anda ke pengadilan.
 
Untuk lebih jelasnya lagi, kami menyarankan Anda untuk membaca ulang isi perjanjian dengan pihak C tersebut, khususnya di bagian mekanisme penyelesaian sengketa.
Langkah Hukum Bila Tidak Sanggup Melunasi Cicilan
Apabila Anda tidak sanggup melunasi cicilan barang yang dimaksud, kami menyarankan Anda untuk terlebih dahulu membaca kembali perjanjian Anda dengan pihak C, khususnya mengenai klausul pembatalan perjanjian. Apabila diatur dalam perjanjian, maka Anda dapat mengikuti ketentuan pembatalan sebagaimana yang telah diatur.
 
Namun, apabila ternyata hal tersebut tidak diatur, maka merujuk pada artikel Langkah yang Bisa Dilakukan Jika Terlilit Utang Kredit Online, ada baiknya Anda berupaya untuk meyakinkan pihak kreditur online untuk menempuh upaya-upaya secara administrasi terlebih dahulu untuk menyelesaikan kredit yang bermasalah.
 
Selain itu, merujuk pada artikel Langkah-Langkah Penyelesaian Kredit Macet, menurut Drs. Muhamad Djumhana, S.H., dalam bukunya Hukum Perbankan di Indonesia (hal. 553-573), penyelesaian secara administrasi perkreditan antara lain sebagai berikut:
  1. Penjadwalan kembali (rescheduling), yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan/atau jangka waktu termasuk masa tenggang, baik meliputi perubahan besarnya angsuran maupun tidak;
  2. Persyaratan kembali (reconditioning), yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu, dan/atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit dan konversi seluruh atau sebagian dari pinjaman menjadi penyertaan bank;
  3. Penataan kembali (restructuring), yaitu perubahan syarat-syarat kredit berupa penambahan dana bank; dan/atau konversi seluruh atau sebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit baru, dan/atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan.
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Muhammad Djumhana. Hukum Perbankan di Indonesia. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti). 2012.
 

[1] Pasal 20 ayat (2) POJK 77/2016
[2] Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”)