Bisnis

Tanggung Jawab Pemegang Saham

Bacaan 3 Menit
Tanggung Jawab Pemegang Saham

Pertanyaan

Bisakah Pemegang Saham lama atau Pengurus Lama (Direksi dan Komisaris) pada suatu Perseroan dimintai pertanggungan Jawaban atas hutang sewa menyewa rumah, yang dilakukan semasa periode jabatan pemegang saham lama dan pengurus lama..diasumsikan pemegang saham baru atau Direksi dan Komisaris Baru tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan Pemegang saham Lama dan Pengurus lama tersebut..?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Ulasan Lengkap

 

Satu hal yang mesti dipastikan adalah apakah transaksi hutang sewa menyewa rumah tersebut dilakukan atas nama Perseroan Terbatas (PT) yang bersangkutan atau tidak. Persoalan yang anda tanyakan lebih mudah dipahami bila konteks jawaban atas pertanyaan tersebut adalah transaksi dilakukan atas nama PT.

 

Dengan memperhatikan hal di atas, kemungkinan besar transaksi tersebut merupakan transaksi yang berkenaan dengan fasilitas anggota Direksi dan Komisaris. Dengan memperhatikan konteks atas nama PT, maka keabsahan atas transaksi di atas tidak saja meliputi aspek formil (kelengkapan pemenuhan ketentuan Anggaran Dasar oleh Direksi sebagai wakil PT dan atau persetujuan korporasi) tetapi juga menyangkut aspek materil (melihat pada apakah kepentingan pribadi Direksi atau Komisaris bertentangan dengan kepentingan/maksud dan tujuan PT). Hal itu didasarkan pada kenyataan bahwa PT dapat bertindak bila ada orang pribadi yang menjalankannya, dalam hal ini adalah Direksi sebagai pengurus.

 

Dalam hal: (i) ternyata Direksi yang mewakili PT adalah sah dari aspek formil dan materil, dan (ii) ternyata keadaan dimana setiap anggota Direksi atau Komisaris berhak menerima fasilitas di atas telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT, serta (iii) ternyata secara entitas PT belum membayar hutang sewa-menyewa tersebut, maka PT lah yang menanggung sepenuhnya hutang sewa-menyewa tersebut terlepas dari persoalan apakah ada atau tidaknya penggantian atau perubahan dalam susunan anggota Direksi atau Komisaris. Sebaliknya, PT tidak bertanggung jawab terhadap tindakan Direksi yang walaupun secara formil atas nama PT namun secara materiil ternyata terbukti bertentangan dengan atau diluar kepentingan PT.

 

Pemegang Saham seharusnya tidak menerima fasilitas yang sama karena dia bukan berfungsi sebagai pengurus (Direksi; lihat Pasal 79 UUPT) atau pengawas (Komisaris; lihat Pasal 97 UUPT) dari PT tersebut, melainkan sebagai pemegang modal (investor) yang mengharapkan keuntungan/manfaat dari perolehan pembagian dividen.

 

Bila pun ada transaksi yang demikian melalui PT dan pihak ketiga, maka transaksi tersebut merupakan transaksi hubungan istimewa yang penilaian atas kewajarannya cenderung lebih menjadi perhatian menurut standar akuntansi yang berlaku. Bila PT yang hendak menanggung secara tidak langsung, maka jenis transaksinya pun seharusnya merupakan pinjaman kepada pemegang saham. Bila itu adalah transaksi material, maka pemegang saham tersebut sehubungan dengan tindakan PT tersebut terhadap pihak ketiga dapat juga bertanggung jawab secara pribadi dalam hal tindakan dia terhadap transaksi dimaksud memenuhi salah satu kriteria (ketentuan) dari Pasal 3 Ayat (2) UUPT.

 

Jadi, transaksi yang bukan atas nama PT sudah pasti merupakan tanggungan pribadi masing-masing anggota Direksi atau Komisaris.