Ketenagakerjaan

TKA yang di-PHK Berhak Atas Pesangon?

Bacaan 6 Menit
TKA yang di-PHK Berhak Atas Pesangon?

Pertanyaan

1) Berdasarkan PP 34/2021 Pasal 4 (1) dan UUCK No. 11/2020 Pasal 42 (4) menyebutkan bahwa “TKA hanya dapat dipekerjakan oleh Pemberi Kerja TKA dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu …” Apa yang dimaksud dengan definisi dari "waktu tertentu" yang di sebutkan dalam pasal tersebut? Dan sesuai dengan Pasal 12 (3) PP 34/2021, apakah “Perjanjian Kerja” yang dimaksud dapat dikategorikan sebagai PKWT atau PKWTT tergantung dengan kesepakatan antar TKA dan perusahaan?

2) Apakah hak yang diterima oleh WNA dengan status TKA sama dengan hak WNI pekerja? Apabila terjadi PHK terhadap seorang TKA yang terikat PKWTT dengan sebuah perusahaan, apakah pesangon yang diterima oleh TKA tersebut sama besarnya dengan seorang WNI pekerja/buruh sesuai peraturan perundang-undangan? Jika iya, apakah perhitungannya akan sama? Termasuk di dalamnya pesangon ataupun kompensasi sisa waktu PKWT.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Sebenarnya, aturan mengenai jangka waktu mempekerjakan TKA bukanlah hal baru, karena Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebelum diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja juga sudah mengatur hal serupa.

Adapun berdasarkan Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang dimaksud dengan “waktu tertentu” adalah hubungan kerja berdasarkan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”).

Lantas apakah hak tenaga kerja asing sama dengan pekerja warga negara Indonesia jika terjadi pemutusan hubungan kerja?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Perjanjian Kerja Tenaga Kerja Asing

Sebagaimana telah Anda kutip, pada dasarnya tenaga kerja asing (“TKA”) memang hanya dapat dipekerjakan untuk waktu tertentu.[1] Sebenarnya, aturan mengenai jangka waktu mempekerjakan TKA bukanlah hal baru, sebab Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan sebelum diubah oleh UU Cipta Kerja juga mengatur hal serupa.

Selanjutnya, perihal makna “waktu tertentu”, kami merujuk pada Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (“SEMA 1/2017”) yang tegas menyatakan TKA dapat dipekerjakan di Indonesia hanya untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu dengan perjanjian kerja untuk waktu tertentu (“PKWT”) (hal. 13).

Sehingga menjawab pertanyaan Anda, yang dimaksud dengan “waktu tertentu” adalah hubungan kerja antara pemberi kerja dan TKA harus didasarkan atas PKWT dan bukan perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu (“PKWTT”).

Adapun berkenaan dengan Pasal 12 ayat (3) PP 34/2021 yang juga Anda singgung dalam pertanyaan, selengkapnya berbunyi:

Permohonan Pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pemberi Kerja TKA dengan melampirkan dokumen paling sedikit:

  1. surat permohonan;
  2. nomor induk berusaha dan/atau izin usaha Pemberi Kerja TKA;
  3. akta dan keputusan pengesahan pendirian dan/atau perubahan dari instansi yang berwenang;
  4. bukti wajib lapor ketenagakerjaan di perusahaan;
  5. rancangan perjanjian kerja atau perjanjian lain;
  6. bagan struktur organisasi perusahaan;
  7. surat pernyataan untuk penunjukan Tenaga Kerja Pendamping TKA;
  8. surat pernyataan untuk melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi tenaga kerja Indonesia sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA; dan
  9. surat pernyataan untuk memfasilitasi pendidikan dan pelatihan bahasa Indonesia kepada TKA

Berkaitan dengan frasa “perjanjian kerja” di atas, maka ini juga harus ditafsirkan sama sesuai dengan yang telah kami jelaskan di atas, yaitu perjanjian kerja tersebut merupakan PKWT.

Sehingga menurut hemat kami, TKA hanya dapat dipekerjakan dengan PKWT dan tidak boleh dengan PKWTT.

 

Hak TKA yang di-PHK

Menjawab pertanyaan kedua Anda, hak yang diterima TKA tidak sama dengan hak pekerja berstatus Warga Negara Indonesia. Hal ini tercermin dari Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (“PP 35/2021”) yang berbunyi:

  1. Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada Pekerja/Buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.
  2. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
  3. Uang kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pekerja/Buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.
  4. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.
  5. Pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi tenaga kerja asing yang dipekerjakan oleh pemberi kerja dalam Hubungan Kerja berdasarkan PKWT.

Oleh karena itu, pemberian uang kompensasi tidak berlaku bagi TKA yang dipekerjakan berdasarkan PKWT.

Selanjutnya, berkenaan dengan hak TKA yang dilakukan pemutusan hubungan kerja (“PHK”), pada prinsipnya hak atas uang pesangon hanya dimiliki oleh pekerja PKWTT, sedangkan pekerja TKA PKWT berlaku Pasal 62 UU Ketenagakerjaan

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Sehingga, apabila terjadi PHK sebelum berakhirnya jangka waktu, perusahaan wajib membayar ganti rugi kepada TKA yang bersangkutan sebesar upahnya sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerjanya.

Hal senada dituliskan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 /PK/Pdt.Sus-PHI/2016, sebagaimana dijelaskan dalam Batas Perlindungan Tenaga Kerja Asing, di mana MA memperkuat putusan Pengadilan Hubungan Industrial tingkat pertama dan putusan kasasi MA dengan menghukum perusahaan untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada TKA atas hak-hak atau ganti rugi sisa waktu PKWT yang belum dijalani (hal. 3).

Di sisi lain, jika TKA dipekerjakan dengan PKWTT, perjanjian kerja itu batal demi hukum karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,[2] mengingat TKA hanya boleh dipekerjakan dengan PKWT.

Selain itu, perlu diperhatikan pula kewajiban pemberi kerja TKA yaitu memulangkan TKA ke negara asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir,[3] dan melaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk untuk perjanjian kerja TKA yang telah berakhir atau diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian kerja berakhir.[4]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;
  5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

 

Putusan:

Putusan Mahkamah Agung Nomor 129 /PK/Pdt.Sus-PHI/2016.


[1] Pasal 81 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubah Pasal 42 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“PP 34/2021”)

[2] Pasal 52 ayat (3) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 7 ayat (1) huruf c PP 34/2021

[4] Pasal 32 ayat (3) PP 34/2021