Kenegaraan

WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI

WNA Bisa Punya KTP Elektronik, Ini Bedanya dengan Milik WNI

Pertanyaan

Apakah benar Warga Negara Asing (WNA) boleh punya KTP-elektronik? Apa syaratnya dan apakah berbeda dengan milik Warga Negara Indonesia (WNI) pada umumnya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Benar. Warga Negara Asing (“WNA”) bisa memiliki Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el) sebagaimana Anda tanyakan. Syaratnya, WNA tersebut harus memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin dengan melengkapi beberapa syarat pula.

Sehingga bisa disimpulkan tidak semua WNA memiliki KTP-el tersebut. Lantas, apa yang membedakan KTP-el untuk WNA dengan yang dimiliki oleh kita sebagai Warga Negara Indonesia (“WNI”)?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 

Definisi Penduduk Mencakup WNA

Dalam rangka memenuhi kewajiban negara untuk melindungi sekaligus mengakui setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami penduduk, maka setiap penduduk berhak atas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil. Itulah esensi dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU Adminduk”) sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”).

Jika kita melihat pengertian penduduk dalam Pasal 1 angka 2 UU 24/2013 mendefinisikan:

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

Oleh karena itu seperti Warga Negara Indonesia (“WNI”), para Warga Negara Asing (“WNA”) yang berdomisili di Indonesia berhak atas pelayanan yang sama dalam pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil, perlindungan data pribadi, dan kepastian hukum atas kepemilikan dokumen kependudukan.

 

KTP-el untuk WNA

Perlu Anda pahami terlebih dahulu, sistem administrasi kependudukan di Indonesia tidak hanya mengatur perihal WNI, tapi juga mencakup WNA.

Adapun mengenai Kartu Tanda Penduduk elektronik (“KTP-el”) WNA sesungguhnya telah diatur dalam Pasal 63 ayat (1) UU 24/2013:

Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

Kemudian berdasarkan Pasal 63 ayat (4) UU 24/2013, KTP-el bagi WNA juga diatur pembatasan masa berlaku yaitu:

Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.

Sebagai informasi tambahan, di Jepang ada yang namanya Social Insurance Number. Kemudian di Amerika Serikat disebut dengan istilah Social Security Number. Sedangkan di Arab Saudi, Malaysia juga diatur serupa. Ada pula sebutan istilah Permanent Residence atau Green Card.

Bahkan sebelum ada UU Adminduk, aturan pemberian KTP untuk WNA sudah diatur terlebih dahulu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 1977 tentang Pendaftaran Penduduk. Sehingga sejarahnya, pemberian KTP untuk WNA sudah berlangsung lama sejak tahun 70-an.

Patut diketahui, UU Adminduk telah menganut sistem yang berlaku di negara-negara sebagaimana disebutkan di atas. UU Adminduk sudah integratif mengatur secara holistik soal WNI dan WNA di tanah air.

Bahkan apabila WNA lahir di Indonesia, petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (“Dukcapil”) menerbitkan akta kelahiran. Begitu pula bila WNA meninggal di Indonesia, akan diterbitkan pula akta kematian.

Hal ini dikarenakan keberadaan orang asing tentu saja memerlukan pengawasan terkait legalitas dan gerak-geriknya demi menjaga ketertiban umum, serta orang asing harus menaati dan menghargai berbagai peraturan di Indonesia.

Di sisi lain, WNA tetap dibatasi ruang geraknya seperti pembatasan hukum dan politik. Sebab WNA yang bersangkutan juga tetap tunduk pada hukum negara asalnya.

 

Syarat Penerbitan KTP-el untuk WNA

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, tidak setiap WNA bisa memiliki KTP-el, melainkan WNA yang mempunyai izin tinggal tetap yang telah berusia 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.

Secara lebih rinci, Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cata Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, mengatur syarat yang harus dipenuhi untuk mengajukan KTP-el bagi WNA adalah:

  1. telah berusia 17 tahun, sudah kawin, atau pernah kawin;
  2. Kartu Keluarga (KK);
  3. dokumen perjalanan; dan
  4. kartu izin tinggal tetap.

Maka dari itu, WNA yang bersangkutan harus ada alamat tinggal di Indonesia. Sementara itu, prosedur pengajuannya pun sama dengan WNI, yaitu cukup datang ke Dinas Dukcapil terdekat untuk perekaman KTP-el.

 

Perbedaan KTP-el untuk WNI dan WNA

Menyambung pertanyaan kedua Anda, setidaknya ada 3 perbedaan antara KTP-el untuk WNI dan WNA, antara lain sebagai berikut:

  1. Semua KTP-el untuk WNA terdapat masa berlakunya sesuai dengan izin tinggal tetap yang diterbitkan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Sedangkan KTP-el untuk WNI ditulis berlaku seumur hidup.
  2. Segala keterangan yang dimuat di dalam KTP-el untuk WNA seperti jenis kelamin, agama, status perkawinan, pekerjaan, ditulis dalam bahasa Inggris. Jadi kalau WNA hendak mengikuti pemilihan umum, petugas nantinya bisa tahu bahwa ini merupakan KTP-el untuk WNA.
  3. Terakhir, terkait kolom kewarganegaraan. Untuk KTP-el WNI, semua kolom kewarganegaraan diisi Indonesia, namun untuk WNA akan disesuaikan kewarganegaraan masing-masing. Misalnya, ditulis Italia, Inggris, Belanda dan lain-lain.

Perlu digarisbawahi, meski WNA mempunyai KTP-el, ia tidak boleh memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Menyambung bunyi Pasal 198 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menegaskan:

Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih.

Sehingga hak memilih hanya dimiliki oleh WNI. Inilah bentuk lain dari limitasi hak bagi WNA. Hal ini perlu ditegaskan mengingat isu KTP-el WNA seringkali muncul di masa-masa menjelang pemilihan umum.

Soal fungsi KTP-el sebenarnya sama untuk mengakses berbagai layanan publik. Sebab WNA yang punya izin tinggal tetap pasti membutuhkan layanan seperti rumah sakit, Surat Izin Mengemudi (“SIM”) hingga layanan perbankan.

 

Single Identity Number di Data Kependudukan

Saat ini Indonesia sudah mengembangkan big data kependudukan berbasis single identity number (“SIN”) yang dikelola oleh Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Saat ini, Dukcapil telah mencatat lebih dari 271,3 juta data penduduk dengan masing-masing 31 elemen data.

Data kependudukan ini terus dirapikan dan disempurnakan agar bisa dimanfaatkan untuk berbagai hajat hidup masyarakat. Elemen data pada KTP-el menunjukkan banyak hal, mulai dari Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama, alamat, tempat dan tanggal lahir, golongan darah hingga data biometrik yaitu sidik jari dan retina.

Seperti halnya berlaku di negara lain, Dukcapil menganut one data policy dengan membangun sistem SIN berbasis NIK. Sehingga, setiap penduduk hanya memiliki satu alamat dan satu identitas saja.

Sebagai informasi hingga Desember 2019, Dinas Dukcapil di seluruh Indonesia sudah mengeluarkan 1.680 KTP-el untuk WNA di Indonesia. Kemudian dalam rangka turut menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum dan mencegah kecurigaan terhadap WNA pemegang KTP-el, Direktorat Jenderal Dukcapil telah membuka akses database kependudukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan tetap membuka kantor pada hari pemilihan umum agar mudah dilakukan pengecekan bila ada indikasi WNA ikut memilih dalam pesta demokrasi.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu;
  3. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cata Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.