Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Putusan PHI yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap yang dibuat oleh Imam Hadi Wibowo, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada Selasa, 29 September 2009.

Perselisihan Hubungan Industrial

Pasal 1 angka 1 UU 2/2004 mendefinisikan perselisihan hubungan industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh.

Sedangkan, Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) adalah pengadilan khusus yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memberi putusan terhadap perselisihan hubungan industrial. Demikian bunyi Pasal 1 angka 17 UU 2/2004.

Adapun putusan PHI bersifat final dan berkekuatan hukum tetap. Namun terdapat pengecualian terhadap putusan PHI mengenai perselisihan hak dan perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung dalam waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja dengan ketentuan:[1]

1. Bagi pihak yang hadir, terhitung sejak putusan dibacakan dalam sidang majelis hakim;
2. Bagi pihak yang tidak hadir, terhitung sejak tanggal menerima pemberitahuan putusan.

Jika tidak diajukan permohonan kasasi dalam kurun waktu 14 hari kerja sebagaimana dimaksud di atas, putusan PHI berkekuatan hukum tetap. Setelah putusan PHI berkekuatan hukum tetap, pihak yang dihukum harus mematuhi putusan PHI tersebut.[2]

Jika Putusan PHI Tak Dilaksanakan

Namun demikian, dalam praktiknya memang tidak semua pihak yang dihukum mematuhi putusan PHI yang sudah berkekuatan hukum tetap. UU 2/2004 pun tidak mengatur secara khusus terkait dengan pelaksanaan putusan PHI yang sudah berkekuatan hukum tetap. Oleh karena itu, kami merujuk Pasal 57 UU 2/2004 bahwa hukum acara yang berlaku pada PHI adalah hukum acara perdata yang berlaku pada lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini.

Dengan demikian, jika ada hal yang belum diatur dalam UU 2/2004, akan diatur menggunakan ketentuan hukum acara perdata. Selanjutnya kami berpedoman pada Pasal 196 HIR:

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua, pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua menyuruh memanggil para pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya 8 hari.

Kemudian perlu dicermati pula bunyi Pasal 197 HIR:

Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia jika dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap, maka ketua oleh karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap dan jika tidak ada, atau tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup akan pengganti pengganti jumlah uang yang tersebut  di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.

Maka dari itu, apabila pengusaha tidak mematuhi putusan PHI untuk membayar pesangon atas pemutusan hubungan kerja, pekerja dapat mengajukan pemanggilan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang memutus perkara perselisihan hubungan industrial untuk memanggil pengusaha tersebut dan mengingatkan agar melaksanakan putusan dalam kurun waktu 8 hari.

Bilamana pengusaha tersebut masih tidak menjalankan dan mematuhi putusan PHI dan tempo waktu yang diberikan telah lewat, Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang akan mengeluarkan surat perintah penyitaan atas barang-barang pengusaha tersebut, sekiranya cukup untuk membayar uang tagihan yang dalam hal ini adalah pesangon dan biaya eksekusi.

Upaya Lain terhadap Putusan PHI yang Telah Inkracht

Selain mengajukan permohonan eksekusi sebagaimana diatur dalam HIR, kami berpendapat pengusaha yang menolak maupun melawan perintah penyitaan tersebut dapat dihukum karena  telah melanggar KUHP lama yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan dan UU 1/2023 yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, yakni pada tahun 2026,[3] yaitu:

Sebagai tambahan informasi, Pasal 81 angka 47 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 156 ayat (1) UU Ketenagakerjaan mengatur dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha wajib membayar uang pesangon dan/atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima.

Jika pengusaha melanggarnya, ia dikenai sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100 juta dan paling banyak Rp400 juta.[6]

Tak hanya pidana, menurut hemat kami upaya lain yang dapat dilakukan agar pekerja mendapatkan hak pesangon akibat putusan PHI yang sudah inkracht adalah dengan mengajukan gugatan pailit ke Pengadilan Niaga. Dalam hal ini, apabila tidak dipenuhinya putusan PHI dan permohonan eksekusi yang telah diajukan, namun pengusaha tetap tidak mematuhinya, maka hal tersebut dapat menjadi utang dan dapat ditagih.

Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam SEMA 2/2019 menyebutkan (hal. 4):

Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai suatu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas pada prinsipnya pekerja yang belum memperoleh pesangon dapat mengajukan gugatan pailit dengan memperhatikan syarat pengajuan gugatan pailit.

Dengan demikian, selain upaya hukum mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri, pekerja dapat mengajukan gugatan pailit kepada pengusaha untuk memperoleh hak pesangon.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Herzien Inlandsch Reglement (H.I.R);
2. Kitab Undang Undang Hukum Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang telah ditetapkan sebagai undang-undang melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
7. Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakukan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.