Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Kesepakatan Pembayaran Upah

KLINIK TERKAIT

THR Belum Dibayar, Bisakah Jadi Dasar untuk Mempailitkan Perusahaan?

26 Nov 2021

Hukumnya Jika Jabatan Dinaikkan Tapi Gaji Tetap

28 Apr 2021

Cara Menghitung Upah Lembur Saat Weekend

30 Mar 2021

Denda Potong Gaji tanpa Diatur dalam Perjanjian Kerja, Memang Boleh?

29 Apr 2020

Upah atau gaji sebagaimana Anda sebutkan, adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundangan-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.[1]

Upah terdiri atas komponen:[2]

1. Upah tanpa tunjangan;
2. Upah pokok dan tunjangan tetap;
3. Upah pokok, tunjangan tetap, dan tunjangan tidak tetap; atau
4. Upah pokok dan tunjangan tidak tetap.

Upah tersebut wajib dibayarkan oleh pengusaha ke pekerja sesuai kesepakatan dan dibayarkan pada waktu yang telah diperjanjikan.[3] Kemudian, perlu diketahui pemotongan upah bisa dilaksanakan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[4]

Alasan Pemotongan Upah yang Sah

Sebelumnya perlu dipahami perihal pemotongan upah, sebanyak-banyaknya sebesar 50% dari setiap pembayaran upah yang diterima oleh pekerja/buruh.[5]

Adapun alasan pemotongan upah tersebut terbatas pada hal-hal sebagai berikut:[6]

1. dilakukan sesuai dengan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama:[7]

1. denda;
2. ganti rugi;
3. uang muka upah.

2. dilakukan berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tertulis:[8]

4. sewa rumah dan/atau sewa barang milik perusahaan yang disewakan oleh pengusaha ke pekerja/buruh;
5. utang atau cicilan utang pekerja/buruh.

3. dilakukan tanpa persetujuan pekerja/buruh:[9]

6. kelebihan pembayaran upah.

Itu berarti, pemotongan upah hanya dapat dilaksanakan berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sehingga tidak dibenarkan memotong upah dengan alasan “omzet penjualan kurang”.

Menjawab pertanyaan, dalam hal ini perusahaan tempat Anda bekerja tetap dapat melakukan pemotongan upah dengan alasan “omzet penjualan kurang” untuk pihak ketiga jika Anda memberikan izin dengan cara memberikan surat kuasa ke pengusaha yang sewaktu-waktu bisa ditarik kembali.[10]

Namun jika pemotongan upah karena omzet penjualan kurang akibat dampak pandemi COVID-19, hal itu juga bukan alasan pembenar bagi perusahaan untuk melakukan pemotongan upah, melainkan seharusnya yang dilakukan adalah menyepakati kembali perubahan besaran maupun cara pembayaran upah.[11]

Baca juga: Pembayaran Gaji Ditunda dan Diturunkan Sepihak, Ini Langkah Hukumnya

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan;
4. Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020 Tahun 2020 tentang Perlindungan Pekerja/Buruh dan Kelangsungan Usaha dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan COVID-19.