Pelaksanaan Cross-Border Insolvency dalam Eksekusi Harta Pailit di Luar Negeri

Bacaan 5 Menit
Pelaksanaan <i>Cross-Border Insolvency</i> dalam Eksekusi Harta Pailit di Luar Negeri
Pertanyaan

Yang saya tahu, apabila seseorang dinyatakan pailit dan kemudian ditemukan aset/harta bendanya berada di luar negeri, maka tidak langsung dapat dieksekusi karena yurisdiksi negara berbeda-beda seperti bagaimana instrumen hukum nasionalnya, yang menjadi pertanyaan saya: 1. Bagaimana sistem hukumnya? Apakah UU Kepailitan & PKPU sudah melindungi? 2. Adakah Peraturan Menteri terkait dengan kepailitan lintas batas? 3. Ataukah Lembaga harus berkoordinasi dengan Menteri Luar Negeri? 4. Atau ada perjanjian-perjanjian yang sudah ada? Mohon bantuannya.

Intisari Jawaban
Belum ada peraturan perundang-undangan serta perjanjian internasional yang secara khusus mengatur cross-border insolvency (“CBI”) untuk melakukan eksekusi terhadap putusan kepalitan pengadilan Indonesia di luar negeri. Hal ini terkait dengan asas resiprokal (mengakui putusan asing, yang mengakui putusan Indonesia). Jika ingin melaksanakan asas ini, tentu antar negara harus membuat perjanjian internasional secara bilateral agar kedua negara dapat menjalankan putusan kepailitan, dalam hal melaksanakan eksekusi.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.
Punya Masalah Hukum Yang Sedang Dihadapi?
Mulai dari Rp 30.000
Powered By Justika