Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Tahap 1 (Januari - minggu ketiga Februari 2021), bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, tenaga penunjang serta mahasiswa yang sedang menjalani pendidikan profesi kedokteran yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
Tahap 2 (minggu keempat Februari 2021), bagi :
Petugas pelayanan publik yaitu Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, Satuan Polisi Pamong Praja, Kepala Desa/Lurah atau perangkat Desa/Kelurahan, anggota DPR/DPD/DPRD, pejabat negara, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, pegawai BUMN/BUMD, serta petugas pelayanan publik lain yang terlibat secara langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Kelompok usia lanjut (≥ 60 tahun).
Tahap 3 (Mei-Juli 2021), bagi masyarakat rentan dari aspek geospasial, sosial, dan ekonomi.
Tahap 4 (Agustus – Desember 2021), bagi masyarakat dan pelaku perekonomian lainnya dengan pendekatan kluster sesuai dengan ketersediaan vaksin.
Dikarenakan bulan Ramadan berlangsung selama 1 bulan, maka akhir Ramadan akan jatuh di bulan Mei 2021 yang mana pada bulan tersebut akan diselenggarakan tahap 3 vaksinasi COVID-19. Sehingga memang benar bahwa penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 mungkin akan tetap berlangsung selama bulan Ramadan, yang mana selama bulan tersebut umat Islam diwajibkan untuk berpuasa.
Untuk itu, kami akan membahas ketentuan penyelenggaraan vaksinasi tersebut berdasarkan perspektif hukum positif dan hukum Islam.
Penyelenggaraan Vaksinasi COVID-19 selama Bulan Ramadan
Adapun dalam Diktum Kedua Fatwa MUI 13/2021, ditegaskan bahwa:
Vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuscular tidak membatalkan puasa.
Melakukan vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuscular hukumnya boleh sepanjang tidak menyebabkan bahaya (dlarar).
Meski demikian, terdapat beberapa rekomendasi yang diberikan MUI terkait dengan penyelenggaraan vaksinasi COVID-19 selama bulan Ramadan, yaitu sebagai berikut:
Pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadan untuk mencegah penularan wabah Covid-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa.
Proses vaksinasi COVID-19 terhadap umat Islam dapat dilakukan pada malam hari bulan Ramadan jika pemberian vaksinasi COVID-19 di siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik.
Umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mewujudkan kekebalan kelompok dan terbebas dari wabah COVID-19.
Sebagai informasi tambahan, mengenai keberlakuan fatwa, disarikan dari
Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia, pada dasarnya fatwa merupakan salah satu hasil
ijtihad ulama yang diperoleh dengan cara
ijma’, yang merupakan salah satu sumber hukum Islam setelah
Al-Qur’an dan hadis. Sedangkan menurut hukum positif di Indonesia, fatwa tidak mengikat bagi warga negara, tetapi bisa saja bersifat mengikat selama diserap ke dalam peraturan perundang-undangan.
Adapun terkait Surat Edaran (“SE”), Bayu Dwi Anggono dalam artikel
Surat Edaran, ‘Kerikil’ dalam Perundang-Undangan menerangkan bahwa SE termasuk peraturan kebijakan (
beleidsregel). SE adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukan termasuk peraturan perundang-undangan karena ketiadaan wewenang pembentuknya untuk membentuknya sebagai peraturan perundang-undangan.
Mengingat bahwa SE bukanlah peraturan perundang-undangan, sehingga fatwa MUI yang dijadikan pedoman dalam SE tersebut menjadi tidak mengikat bagi warga negara. Tapi, umat Islam yang tunduk pada ketentuan hukum Islam dapat menjadikan ketentuan dalam fatwa tersebut sebagai rujukan terkait boleh/tidaknya penyelenggaraan vaksinasi selama menjalankan ibadah puasa, mengingat fatwa termasuk ke dalam sumber hukum Islam.
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat
Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan
Konsultan Mitra Justika.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Referensi:
[1] Poin A SE Kemenag 4/2021
