Baru-baru ini, terdapat kasus viral pilot dan pramugari selingkuh lewat aplikasi discord. Menurut berita yang beredar, pilot tersebut sudah menikah. Lalu, perselingkuhan antara pilot dan pramugari tersebut diketahui dan diviralkan oleh pihak istri pilot. Atas perselingkuhan pramugari dan pilot ini, pihak maskapai tak izinkan terbang pilot dan pramugari tersebut. Lantas, secara hukum, bolehkah perusahaan memecat karyawannya yang selingkuh? Apakah pilot dan pramugari yang selingkuh dapat dijerat pidana?
DAFTAR ISI
INTISARI JAWABAN
Pada dasarnya, perselingkuhan yang dilakukan dengan persetubuhan dapat dikenakan pasal perzinaan (overspel) yang diatur dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP. Sedangkan dalamĀ UU 1/2023Ā tentang KUHP baru yang mulai berlaku 3 tahun terhitung sejak tanggal diundangkan, tindak pidana perzinaan diatur dalam Pasal 411 ayat (1).
Selain itu, menjawab pertanyaan Anda, perbuatan asusila seperti berzina, jugaĀ dapat menjadi sebab terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (āPHKā). Apa dasar hukumnya?
Ā
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda baca ulasan di bawah ini.
ULASAN LENGKAP
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Ā
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Sesama Rekan Kerja Tepergok Selingkuh, Bolehkah Dipecat?, yang dibuat olehĀ Erizka Permatasari, S.H., dan pertama kali dipublikasikan pada 26 Juli 2021.
Artikel ini dibuat berdasarkan KUHP lama danĀ UU 1/2023 tentangĀ KUHPĀ yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2023.
Belajar Hukum Secara Online dari Pengajar Berkompeten Dengan Biaya TerjangkauMulai DariRp. 149.000
Ā
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata ā mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihatĀ Pernyataan PenyangkalanĀ selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung denganĀ Konsultan Mitra Justika.
Ā
Jerat Hukum Perselingkuhan
Disarikan dari artikel Kepergok Selingkuh, Bisakah Dipidana?, dalam konteks hubungan perkawinan, selingkuh identik dengan tindakan serong salah satu pasangan yang melanggar janji perkawinannya.
Namun, karena terbatasnya informasi mengenai bagaimana perselingkuhan yang dilakukan oleh pilot dan pramugari, kami asumsikan perselingkuhan yang Anda maksud adalah suatu persetubuhan di luar perkawinan oleh seorang laki-laki atau perempuan yang kawin, sebagai pelanggaran dari janji setia perkawinan. Artinya, pihak istri dengan cara tertentu memergoki suami telah melakukan persetubuhan dengan perempuan lain.
Terhadap tindakan perselingkuhan antara pilot dan pramugari tersebut, maka muncul pertanyaan apakah perselingkuhan bisa dipidanakan? DalamĀ KUHP, tidak diatur secara tegas tentang istilah perselingkuhan.
Walau demikian, dalam KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan danĀ UU 1/2023Ā tentang KUHP baru yang baru berlaku 3 tahun sejak tanggal diundangkan,[1] yaitu tahun 2026, perselingkuhan yang dilakukan dengan persetubuhan dapat dikenakan pasal perzinaan (overspel) sebagai berikut.
KUHP
UU 1/2023
Pasal 284 ayat (1)
Diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan:
1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak (overspel), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya,
b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa pasal 27
BW berlaku baginya,
2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa yang turut
bersalah telah kawin;
b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta melakukan perbuatan itu, padahal diketahui
olehnya bahwa yang turut bersalah telah kawin dan pasal 27 BW berlaku baginya.
Pasal 411 ayat (1)
Setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya, dipidana karena perzinaan, dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori II, yaitu Rp10 juta.[2]
Pasal 284 ayat (2)
Tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami/istri yang tercemar, dan bilamana bagi mereka berlaku pasal 27 BW, dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pisah-meja dan ranjang karena alasan itu juga.
Pasal 411 ayat (2)
Terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan penuntutan kecuali atas pengaduan:
suami atau istri bagi orang yang terikat perkawinan.
orang tua atau anaknya bagi orang yang tidak terikat perkawinan.
Ā
R. SoesiloĀ dalam bukuĀ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi PasalĀ (hal. 209) menyebut gendak/overspel sebagai perbuatan zina, yakniĀ persetubuhan yang dilakukan laki-laki/perempuan yang telah kawin dengan perempuan/laki-laki yang bukan istri/suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal tersebut, persetubuhanĀ harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.
Selain itu, delik tersebut merupakanĀ delik aduan absolut, sehingga tidak dapat dituntut jika tidak ada pengaduan dari suami/istri yang dirugikan. R. Soesilo juga menambahkan bahwaĀ pengaduan ini tidak boleh dibelah. Misalnya, apabila laki-laki (A) mengadukan bahwa istrinya (B) telah berzina dengan laki-laki lain (C), maka (B) sebagai yang melakukan perzinaan dan C sebagai yang turut melakukan perzinaan,Ā kedua-duanya harus dituntut.
Jika dikaitkan dengan pertanyaan Anda, istri yang memergoki suaminya sedang berselingkuh itu dapat mengadukan perbuatan suami dan selingkuhannya ke pihak kepolisian atas perbuatan gendak sebagaimana diatur dalamĀ Pasal 284 ayat (1) KUHP,Ā jika terdapat bukti-bukti yang cukup yang membuktikan bahwa keduanya telah melakukan persetubuhan.
Kemudian, sebagai informasi, Pasal 27 KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/ āBWā) yang disebut dalam Pasal 284 KUHP berbunyi sebagai berikut:
Pada waktu yang sama, seorang lelaki hanya boleh terikat perkawinan dengan satu orang perempuan saja; dan seorang perempuan hanya dengan satu orang lelaki saja.
Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Pasal 411 ayat (1) UU 1/2023, yang dimaksud dengan ābukan suami atau istrinyaā adalah:
laki-laki yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan yang bukan istrinya;
perempuan yang berada dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki yang bukan suaminya;
laki-laki yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan perempuan, padahal diketahui bahwa perempuan tersebut berada dalam ikatan perkawinan;
perempuan yang tidak dalam ikatan perkawinan melakukan persetubuhan dengan laki-laki, padahal diketahui bahwa laki-laki tersebut berada dalam ikatan perkawinan; atau
laki-laki dan perempuan yang masing-masing tidak terikat dalam perkawinan melakukan persetubuhan.
Lebih lanjut, perbuatan suami yang berbuat zina sehingga menyebabkan suami-istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri juga merupakan salah satu alasan untuk melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalamĀ Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan penjelasannya.Ā Tapi, patut diperhatikan, perceraian sebaiknya ditempuh hanyaĀ sebagai upaya terakhir.
Lantas, apakah karyawan yang tepergok selingkuh dengan rekan kerjanya tersebut dapat dilakukan Pemutusan Hubungan Kerja (āPHKā)?
Pada dasarnya, selingkuh atau zina tidak disebutkan secara eksplisit sebagai salah satu alasan dapat terjadinya PHK yang diatur dalamĀ Pasal 81 angka 45 Perppu Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Akan tetapi, menurut hemat kami, terdapat 2 kemungkinan di mana pekerja yang selingkuh/berzina dapat di-PHK oleh perusahaan sebagai pemberi kerja, yaitu:
Terdapat Larangan dalam Perjanjian Kerja, PP, dan/atau PKB
Jika di dalam perjanjian kerja, Peraturan Perusahaan (āPPā) atau Perjanjian Kerja Bersama (āPKBā) diatur larangan karyawan untuk berselingkuh atau melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan rekan kerjanya, maka pekerja yang bersangkutan dapat di-PHK karena melanggar perjanjian kerja, PP, atau PKB,Ā setelah sebelumnya diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga berturut-turut, sebagaimana diatur dalamĀ Pasal 52 ayat (1) PP 35/2021.
Ā
Perbuatan Asusila diatur sebagai Pelanggaran Bersifat Mendesak
DalamĀ Penjelasan Pasal 52 ayat (2) PP 35/2021, dijelaskan bahwa salah satu contoh pelanggaran bersifat mendesak yang dapat diatur dalam perjanjian kerja, PP, atau PKB, sehingga pengusaha dapatĀ langsung melakukan PHKĀ terhadap pekerja yang bersangkutan, adalah jika pekerjaĀ melakukan perbuatan asusilaĀ atau perjudianĀ di lingkungan kerja. Sayangnya, dalam PP 35/2021 tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan lingkungan kerja.
Sehingga, menjawab pertanyaan Anda, pilot dan pramugari dapat di-PHK perusahaan apabila perselingkuhan atau perbuatan yang melanggar kesusilaan dengan rekan kerja merupakan perbuatan yang dilarang dalam perjanjian kerja, PP, dan/atau PKB, atau apabila perbuatan asusila di lingkungan kerja diatur sebagai pelanggaran bersifat mendesak dalam perjanjian kerja, PP, dan/atau PKB.
Sebagaimana telah kami jelaskan, pihak istri dapat mengumpulkan bukti-bukti yang cukup yang membuktikan bahwa pihak suami telah melakukan perselingkuhan dalam bentuk perzinaan dengan perempuan lain.
Namun demikian, perlu kami sampaikan bahwa hukum pidana adalahĀ ultimum remediumĀ atau upaya terakhir penegakan hukum, apabila segala upaya seperti perdamaian telah ditempuh.[3] Artinya perkara diutamakan untuk diselesaikan melalui jalur kekeluargaan terlebih dahulu.
Adapun jika akan melaporkan kepada polisi, apa saja bukti perselingkuhan yang bisa digunakan? Menurut Pasal 184 ayat (1)Ā KUHAP, setidak-tidaknya terdapat alat bukti yang sah, yaitu:
keterangan saksi;
keterangan ahli;
surat;
petunjuk;
keterangan terdakwa.
Selain alat bukti tersebut di atas, tidak menutup kemungkinan istri dapat menggunakan bukti-bukti elektronik berupaĀ informasi elektronikĀ dan/atauĀ dokumen elektronikĀ sebagaimana diatur di dalamĀ Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024.Ā Misalnya foto, video,Ā chat,Ā dan lain sebagainya. Selengkapnya terkait dengan syarat alat bukti elektronik dapat Anda baca dalamĀ Syarat dan Kekuatan Hukum Alat Bukti Elektronik.
Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 5 ayat (1) UU 1/2024 menjelaskan bahwa keberadaan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik, terutama dalam pembuktian dan hal yang berkaitan dengan perbuatan hukum yang dilakukan melalui sistem elektronik.
Lalu, perlu Anda perhatikan bahwaĀ bukti-bukti perselingkuhan tersebut harus mengarah pada persetubuhan atau perzinaanĀ agar memenuhi unsur Pasal 284 KUHP atau Pasal 411 UU 1/2023.
Kemudian, jika istri hendak melaporkan tindak pidana perzinaan kepada polisi, maka istri dapat mendatangi kantor polisi terdekat dari lokasi tindak pidana. Cara melapor tindak pidana ke polisi selengkapnya dapat Anda temukan dalam artikel Mau Melaporkan Tindak Pidana ke Polisi? Begini Prosedurnya.