Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Kewenangan Direksi Mewakili Perusahaan

KLINIK TERKAIT

Hukumnya Dipaksa Resign dari Perusahaan

04 Jan 2024

Upaya Hukum Jika Perusahaan Menghilangkan Ijazah Karyawan

07 Des 2023

Diangkat Jadi Karyawan Tetap, Bagaimana Kompensasi PKWT-nya?

09 Nov 2023

Langkah Jika Surat Keterangan Kerja Tak Kunjung Diberikan

11 Mar 2022

Pertama-tama, kami jelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan perjanjian kerja dan siapa yang berhak menandatangani atau dalam hal ini mewakili perusahaan.

Yang dimaksud dengan perjanjian kerja disebut dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.

Perjanjian kerja dibagi menjadi 2 jenis, yakni:

1. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tertentu (“PKWT”), atau lebih dikenal dengan sebutan karyawan kontrak.
2. Perjanjian Kerja untuk Waktu Tidak Tertentu (“PKWTT”), atau lebih dikenal dengan sebutan karyawan tetap.

Di atas telah dijelaskan bahwa perjanjian kerja dibuat antara pekerja dengan pengusaha atau pemberi kerja. Menyambung pertanyaan Anda, kami asumsikan bahwa pengusaha yang dimaksud adalah pengusaha dalam bentuk Perseroan Terbatas (“PT”). Oleh karena itu, untuk melihat siapa yang berhak mewakili perusahaan dalam menandatangani perjanjian kerja dengan karyawan, Anda perlu merujuk Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”). 

Pasal 98 ayat (1), (2), dan (3) UU PT menyebutkan Direksi berwenang mewakili perusahaan dengan bunyi sebagai berikut:

1. Direksi mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan.
2. Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar.
3. Kewenangan Direksi untuk mewakili Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tidak terbatas dan tidak bersyarat, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini, anggaran dasar, atau keputusan RUPS.

Kemudian terdapat pula ketentuan yang memberikan kemungkinan bagi Direksi untuk memberikan kewenangannya kepada orang lain berdasarkan surat kuasa. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 103 UU PT yang menyatakan:

Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada 1 orang karyawan Perseroan atau lebih atau kepada orang lain untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.

Lebih lanjut, Anggaran Dasar bahkan wajib mengatur ketentuan yakni menentukan orang, selain Direksi, yang diberi kewenangan untuk mengurus dan mewakili perusahaan dalam hal seluruh anggota Direksi berhalangan atau diberhentikan untuk sementara.[1]

Sehingga, dapat disimpulkan pihak yang dapat mewakili perusahaan dalam menandatangani suatu perjanjian kerja adalah Direksi atau pihak lain (karyawan) misalnya dalam kasus Anda, diwakili oleh pihak Human Resource Department (“HRD”) berdasarkan surat kuasa.

Larangan Jabatan Tertentu untuk TKA

Namun menjawab pertanyaan Anda, apakah Tenaga Kerja Asing (“TKA”) sebagaimana Anda maksud dapat melakukan penandatanganan terkait perjanjian kerja? Jawaban singkatnya adalah tidak. Mengapa demikian?

TKA dalam Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“PP 34/2021”) diartikan sebagai berikut:

Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.

TKA ini hanya dapat dipekerjakan dalam hubungan kerja untuk jabatan tertentu dan waktu tertentu, serta memiliki kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.[2] Perlu Anda pahami, TKA dilarang menduduki jabatan yang mengurusi personalia.[3]

Adapun personalia yang dimaksud menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah bagian suatu instansi (kantor) yang mengurus soal-soal kepegawaian; bagian personel; bagian personalia.

Ketentuan jabatan-jabatan apa saja yang dilarang untuk diduduki oleh TKA dipertegas kembali dalam Lampiran Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing, antara lain:

1. Direktur Personalia (Personnel Director);
2. Manajer Hubungan Industrial (Industrial Relation Manager);
3. Manajer Personalia (Human Resource Manager);
4. Supervisor Pengembangan Personalia (Personnel Development Supervisor);
5. Supervisor Perekrutan Personalia (Personnel Recruitment Supervisor);
6. Supervisor Penempatan Personalia (Personnel Placement Supervisor);
7. Supervisor Pembinaan Karir Pegawai (Emlployee Career Development Supervisor);
8. Penata Usaha Personalia (Personnel Declare Administrator);
9. Ahli Pengembangan Personalia dan Karir (Personnel and Careers Specialist);
10. Spesialis Personalia (Personnel Specialist);
11. Penasehat Karir (Career Advisor);
12. Penasehat Tenaga Kerja (Job Advisor);
13. Pembimbing dan Konseling Jabatan (Job Advisor and Counseling);
14. Perantara Tenaga Kerja (Employee Mediator);
15. Pengadministrasi Pelatihan Pegawai (Job Training Administrator);
16. Pewawancara Pegawai (Job Interviewer);
17. Analis Jabatan (Job Analyst);
18. Penyelenggara Keselamatan Kerja Pegawai (Occupational Safety Specialist).

Jadi, menurut hemat kami, penandatanganan perjanjian kerja yang diwakili oleh pihak HRD yang berkewarganegaraan Indonesia sudah cukup selama telah mendapat surat kuasa dari Direksi, meskipun nantinya karyawan itu akan berada di bawah jabatan TKA sebagai atasan.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
5. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 349 Tahun 2019 tentang Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki oleh Tenaga Kerja Asing.

Referensi:

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses pada 7 September 2021 pukul 16.00 WIB.