Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Persyaratan untuk masuk ke pusat perbelanjaan kini diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri yang hampir setiap pekannya mengalami perubahan penyesuaian. Saat artikel ini ditulis, yang berlaku adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019  di Wilayah Jawa dan Bali (“Inmendagri 42/2021”) pada tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2021.

KLINIK TERKAIT

Hak Masyarakat Jika Alami Efek Samping Vaksin COVID-19

23 Agt 2021

Bolehkah Melarang Karyawan yang Belum Divaksin COVID-19 Masuk Kerja?

20 Agt 2021

Perawat Suntik Vaksin ‘Kosong’, Begini Jerat Hukumnya

18 Agt 2021

Jangan Khawatir! Meski Belum Punya NIK, Masyarakat Bisa Divaksin COVID-19

09 Agt 2021

Misalnya untuk PPKM pada kabupaten dan kota di Jawa dan Bali dengan kriteria level 3, kegiatan di pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan dibuka dengan ketentuan di antaranya:[1]

1. kapasitas maksimal 50% dan jam operasional sampai dengan pukul 21.00 waktu setempat dan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf c.4) dan f.2) dan dengan protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Perdagangan;
2. wajib untuk menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan skrining terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan terkait;
3. penduduk dengan usia di bawah 12 tahun dilarang memasuki pusat perbelanjaan/mall/pusat perdagangan.

Sebelumnya, Anda menyebutkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Menurut hemat kami, peraturan ini tidaklah relevan dengan pertanyaan Anda. Namun demikian, menyambung pertanyaan Anda, apakah ini bentuk diskriminasi sehingga melanggar Hak Asasi Manusia (“HAM”)? Menurut hemat kami, ini bisa berpotensi melanggar HAM, sebab Pasal  1  angka 3  Undang-Undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia (“UU HAM”) menyatakan: 

Diskriminasi  adalah  setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku,  ras,  etnik,  kelompok,  golongan,  status  sosial,  status  ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Selain itu, pembatasan tersebut juga berpotensi melanggar Pasal 27 ayat (1) UU HAM yang menyatakan setiap warga negara Indonesia berhak untuk secara bebas bergerak, berpindah, dan bertempat tinggal dalam wilayah Republik Indonesia.

Akan tetapi, perlu dicermati, baik pembatasan maupun hak kebebasan bergerak dan berpindah tempat merupakan hak yang bisa dikurangi (derogable rights) dalam situasi darurat dan bisa dibatasi (limitation) dengan syarat-syarat tertentu. Pengurangan (derogation) merupakan mekanisme yang diakomodir oleh hukum Internasional bagi sebuah negara untuk mengambil tindakan yang melanggar hak asasi manusia, namun tindakan tersebut diperlukan karena kondisi darurat. Jika tindakan tersebut tidak dilakukan, maka dikhawatirkan akan terjadi kerusakan yang lebih parah.[2]

Sedangkan pembatasan (limitation) hak negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan dan penghormatan HAM dalam kondisi dan syarat tertentu. Berbeda dengan pengurangan (derogation) yang hanya dapat dilakukan pada saat negara dalam kondisi darurat publik, pembatasan (limitation) dapat dilakukan dalam kondisi aman, namun ada kondisi atau syarat tertentu yang mengharuskan dilakukan pembatasan (limitation).[3] Syarat-syarat tersebut adalah pembatasan harus berdasarkan aturan hukum, untuk tujuan ketertiban umum, kesehatan masyarakat, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dalam suatu masyarakat demokratis.[4]

Derogable rights dan limitation selain diatur secara tegas di dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (“UU 12/2005”), di Indonesia aturan ini dapat kita temukan di dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Berbunyi hampir serupa, Pasal 70 UU HAM menyebutkan:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Sementara itu, bunyi Pasal 12 ayat (3) Lampiran UU 12/2005 yaitu:

Hak-hak di atas tidak boleh dikenai pembatasan apapun kecuali pembatasan yang ditentukan oleh hukum guna melindungi keamanan nasional dan ketertiban umum, kesehatan atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan dari orang lain, dan yang sesuai dengan hak-hak lain yang diakui dalam Kovenan ini.

Sehingga dapat disimpulkan, Anda harus tetap mematuhi aturan tersebut karena urgensi pembatasan terhadap hak untuk bergerak/berpindah dimaksudkan agar risiko penyebaran wabah COVID-19 dapat lebih diminimalisasi. Mari kita menjaga protokol kesehatan agar pandemi ini cepat berakhir dan bisa kembali ke sedia kala.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39  Tahun  1999  tentang Hak  Asasi  Manusia;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik);
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat  Level 4, Level 3, dan Level 2 Corona Virus Disease 2019  di Wilayah Jawa dan Bali.

Referensi:

Eko Riyadi. Hukum Hak Asasi Manusia Perspektif Internasional Regional dan Nasional. Depok: Rajawali Press, 2018.