Di tengah hingar bingarnya suasana politik di Tanah Air menjelang Pemilu 2024, berbagai permasalahan hukum muncul di permukaan. Setelah putusan kontroversial Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materil Pasal 169 huruf q UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, lalu putusan Majelis Kehormatan MK yang berujung pemecatan Anwar Usman sebagai Ketua MK, publik kembali dikejutkan dengan status Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri yang menjadi tersangka korupsi.
Terlepas dari asas praduga tak bersalah, status Firli sebagai tersangka korupsi saat menjabat pimpinan tertinggi lembaga yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi tentunya sangat ironis. Apalagi Firli merupakan Ketua KPK pertama yang menjadi tersangka kasus tersebut.
Bahkan, Hukumonline tidak menemukan catatan lain pimpinan tertinggi lembaga penegak hukum yang menjadi tersangka tindak pidana korupsi. Ini besar kemungkinan Firli tidak hanya menjadi Ketua KPK pertama yang menjadi tersangka kasus korupsi, tetapi juga merupakan pimpinan lembaga penegak hukum pertama yang diduga melakukan tindak pidana korupsi.
Firli diketahui telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan, atau penerimaan gratifikasi, atau penerimaan hadiah/janji pegawai negeri atau penyelenggara negara terkait penanganan perkara hukum di Kementerian Pertanian RI pada kurun waktu tahun 2020 sampai tahun 2023 yang melibatkan eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL).
