DPC Peradi Jakbar Gelar Webinar Internasional Terkait Kualitas Advokat, Otto Hasibuan: Topik Ini Krusial di RI
Pojok PERADI

DPC Peradi Jakbar Gelar Webinar Internasional Terkait Kualitas Advokat, Otto Hasibuan: Topik Ini Krusial di RI

Tak lagi menganut sistem single bar, organisasi memiliki peran penting dalam naik-turunnya kualitas advokat.

Oleh:
Tim Publikasi Hukumonline
Bacaan 5 Menit

 

"Jadi banyak sekarang organisasi advokat berdiri bukan untuk berhimpun atau mengelola suara organisasi demi kepentingan advokatnya. Dengan satu, dua, tiga orang mendirikan organisasi advokat, dengan label organisasi advokat mereka bisa cari-cari calon advokat untuk didaftarkan, disumpah tanpa ujian, atau ujian yang asal-asalan, dan akhirnya pengadilan tinggi menyumpahnya. Ini yang membuat mutu advokat rendah," Otto menambahkan.

 

Wadah Tunggal di Tiga Negara

Dalam pemaparannya, Darrell Johnson mengungkapkan bahwa sistem wadah tunggal advokat juga diberlakukan di negara bagian California. Organisasi yang dibentuk sebagai perpanjangan tangan dari Mahkamah Agung negara bagian ini bernama, The State Bar of California. “Organisasi ini memiliki sejumlah tugas, termasuk mengawasi profesi hukum dan melindungi kepentingan publik, dengan mengatur penerbitan izin praktik hukum serta profesi pengacara,” katanya. 

 

Darrell Johnson menyatakan, pengalaman Amerika Serikat (dan yurisdiksi lain yang dibahas dalm webinar ini) dengan kuat menunjukkan bahwa asosiasi tunggal adalah solusi ideal untuk melisensikan, mendisiplinkan, dan memberikan pendidikan hukum berkelanjutan bagi para pengacara Indonesia. Ini juga merupakan cara terbaik untuk meningkatkan kualitas pengacara Indonesia dan rasa hormat masyarakat terhadap pengacara dan profesi hukum. Setiap pengacara tunduk pada persyaratan yang sama untuk perizinan (pendidikan hukum, ujian pengacara, karakter moral, dan sebagainya); pendidikan hukum berkelanjutan; pembentukan dan kepatuhan terhadap aturan perilaku profesional; hingga tindakan disipliner yang sama. Asosiasi pengacara tunggal harus memastikan bahwa proses mendisiplinkan ini dilaksanakan seobjektif mungkin dan nonpolitis, untuk mencapai rasa hormat di antara para pengacara dan publik. Asosiasi pengacara tunggal juga berarti bahwa pengacara dapat berbicara dengan satu suara kepada pemerintah Indonesia tentang masalah profesional yang menyangkut mereka.

 

Hal yang sama juga berlaku di Belanda. Seperti dijelaskan oleh Theodoor Bakker, keberadaan OA di Negeri Kincir Angin telah diatur dalam UU Advokat Belanda tahun 1952 dan peraturan profesi hukum tahun 2014; yang diwujudkan dengan berdirinya Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). Keanggotaannya sendiri berlaku seumur hidup, tetapi dapat dibekukan atau diakhiri ketika terjadi pelanggaran peraturan maupun regulasi OA.

 

Para advokat diwajibkan untuk menjadi anggota NOvA dan salah satu OA lokal. Sistem perwakilan ganda untuk advokat dalam perwakilan pusat dan daerah ini merupakan landasan organisasi profesi hukum di Belanda. Act on Advocates yang menjadi dasar terbentuknya NOvA menjaga karakter tunggal dan kesatuan dari OA Belanda. “Semua advokat di Belanda secara bersama-sama adalah bagian dari OA Belanda. OA independen secara politik dan keuangan. OA tidak menerima pendanaan dari pemerintah. Semua biaya yang ditimbulkan NOvA dan OA Lokal dibayarkan oleh para advokat melalui suatu kontribusi keuangan tahunan," imbuh Theo.

 

Sementara di Australia, Hilton King menjelaskan advokat di negara itu memiliki organisasi bernama Australian Bar Association (ABA). Organisasi ini bersifat tunggal dan mewadahi advokat jenis barister (berpraktik di pengadilan). Hilton menilai, asosiasi advokat tunggal dapat memberikan manfaat bagi konsumen maupun advokat, seperti halnya membangun layanan hukum yang terintegrasi dan bebas hambatan; meningkatkan daya saing firma hukum nasional dan internasional; hingga meningkatkan perekonomian dan kedudukan suatu negara.

 

Konstitusi Australia sendiri menetapkan sistem pemerintahan federal. Dengan begitu kekuasaan terbagi atas pemerintah negara dan negara bagian (dan daerah), sehingga negara bagian dan daerah tunduk pada dua tingkat pemerintahan. Dewan Jasa Hukum (LSB) Negara bagian adalah suatu otoritas hukum independen, yang bertanggung jawab untuk mengatur profesi hukum di setiap negara bagian dan daerah, termasuk pengurusan sertifikat praktik. Hanya ada satu LSB di setiap negara bagian dan daerah.

Tags:

Berita Terkait