Pemerintah Diminta Perkuat Program Pengendalian Covid-19
Terbaru

Pemerintah Diminta Perkuat Program Pengendalian Covid-19

Karena secara faktual pandemi Covid-19 belum berakhir. Melalui Keppres No.24 Tahun 2021, salah satu upaya pengendalian Covid-19, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui skema pendanaan antara pemerintah dengan badan usaha di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan.

Oleh:
Rofiq Hidayat
Bacaan 3 Menit
Presiden Jokowi. Foto: RES
Presiden Jokowi. Foto: RES

Situasi pandemi Covid-19 selama 2021 belum menunjukan bakal usai. Meski mengalami penurunan seiring laju percepatan vaksinasi, perkembangan jumlah kasus Covid-19 masih terus terjadi, terlebih setelah masuknya varian baru Covid-19 bernama omicron. Karena itu, pemerintah telah memperpanjang status Pandemi Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia. Perpanjangan status ini ditandai dengan terbitnya Keputusan Presiden (Keppres) No.24 Tahun 2021 tentang Penetapan Status Faktual Pandemi Covid-19 di Indonesia.

Beleid yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2021 itu dalam diktum pertama memuat tentang penetapan pandemi Covid-19 yang menjadi global pandemic sesuai dengan pernyataan World Health Organization (WHO) secara faktual yang masih terjadi. “Dan belum berakhir di Indonesia,” demikian bunyi diktum pertama dalam Keppres 24/2021 tersebut.

Dalam diktum kedua mengatur dalam masa pandemi Covid-19, pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan di bidang keuangan negara dan stabilitas keuangan. Pertama, melalui UU No.2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi UU.

Kedua, UU yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pasca melewati proses legislasi dengan DPR. Termasuk dalam upaya menyetujui pengalokasian anggaran, penentuan batas defisit anggaran dalam penanganan pandemi Covid-19. Tentu saja beserta berbagai dampak yang ditimbulkan serta setelah mengantongi pertimbangan dari Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketiga, peraturan perundang-undangan terkait.

Diktum berikutnya mengatur upaya penanganan, pengendalian dan/atau pencegahan pandemi Covid-19 beserta berbagai dampaknya di bidang kesehatan, ekonomi dan sosial, pemerintah dapat menetapkan bauran kebijakan melalui penetapan skema pendanaan. Skema tersebut antara pemerintah dengan badan usaha yang bergerak di bidang pembiayaan pelayanan kesehatan serta metode lainnya.

Terpisah, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo mengamini perpanjangan status pandemi Covid-19. Namun begitu, pada 2022, pemerintah diminta melakukan pengendalian Covid-19 di Tanah Air menjadi lebih masif lagi. Sebab, setelah dua tahun menghadapi pandemi Covid-19, ilmu dan teknologi diharapkan sudah cukup menjadi bekal untuk upaya penanggulangan.

“Agar masyarakat sudah dapat hidup berdampingan dengan Covid-19 dengan risiko seminimal mungkin,” ujar Bambang Soesatyo, Senin (3/1/2022).

Halaman Selanjutnya:
Tags:

Berita Terkait