“Misalnya pada asuransi seperti unitlink banyak kasus ketika mengadu ke OJK lalu kami fasilitasi layanan pengaduan. Saat datang mereka mengadukan ketidaksesuaian dengan janji dari pihak asuransi. Lalu, saat kami panggil perusahaan asuransinya bilang tidak menjanjikan apa-apa,” jelas Tirta.
Baca:
- 95 Persen Konsumen Adukan Transaksi di Sektor E-Commerce
- Mekanisme Pengaduan Penyelesaian Sengketa dengan Pelaku Usaha Jasa Keuangan
Sebelumnya secara terpisah, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Wimboh Santoso, meminta masyarakat berhati-hati dalam menggunakan fasilitas pinjaman online (pinjol). Masyarakat diminta memastikan agar pinjaman online yang digunakan resmi atau telah terdaftar di OJK. Kemudian, OJK bersama pemangku kepentingan lainnya berkomitmen memberantas pinjol ilegal dengan memproses secara hukum apabila terdapat pelanggaran perundang-undangan.
“Kami mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk senantiasa secara bersama-sama menjaga industri jasa keuangan dengan mengedepankan prinsip inovasi brilian yang bertanggung jawab serta mendorong kolaborasi untuk dapat menciptakan ekosistem jasa keuangan di Indonesia yang berdaya saing tinggi,” jelas Wimboh pada November lalu.
Dia menjelaskan berkembangnya inovasi teknologi di sektor keuangan memerlukan dukungan penyusunan kebijakan yang akomodatif dan antisipatif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri keuangan. Selain itu, keseimbangan kebijakan juga harus berpihak kepada kepentingan perlindungan konsumen dan penegakan hukum.
Wimboh juga menyampaikan pihaknya mendukung pengembangan inovasi dalam satu ekosistem keuangan digital secara terintegrasi. Sehingga, OJK mendorong kolaborasi lintas industri dan meningkatkan inovasi terutama pada layanan dan produk keuangan. Kolaborasi dan inovasi ini akan menghasilkan produk atau layanan keuangan yang ramah konsumen dengan pricing yang kompetitif dan membuka akses keuangan ke masyarakat yang lebih luas.
Kebijakan OJK untuk mendorong transformasi digital di sektor jasa keuangan tercakup dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia (MPSJKI) Tahun 2021-2025 dan Digital Finance Innovation Roadmap and Action Plan 2020-2024 yang berfokus pada lima hal utama.