Debat kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden akan berlangsung pada 17 April mendatang. Isu yang diangkat adalah energi, lingkungan hidup, infrastruktur, pangan, dan sumber daya alam. Sejumlah lembaga masyarakat sipil yang bergerak mengadvokasi isu-isu di bidang ini telah menyampaikan masukan baik secara terbuka maupun langsung menyampaikan ke publik.
Panelis yang akan menyusun pertanyaan untuk debat kedua paslon capres-cawapres adalah Rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya Joni Hermana, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, ahli pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwandy Arif, pakar energy UGM Ahmad Agustiawan, Direktur Eksekutif Walhi Nur Hidayati, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika, dan pakar hukum lingkungan Universitas Diponegoro (Undip), Sudhartp Prawoto Hadi.
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), Merah Johansyah memprediksi akan banyak isu krusial yang dipertanyakan terutama terkait perbaikan tata kelola sumber daya alam yang berhubungan langsung dengan sektor energi dan lingkungan hidup. Isu ini menjadi krusial karena Merah meyakini kedua paslon yang sedang berkontestasi disokong oleh para pengusaha yang mengelola bisnis tambang di Tanah Air, termasuk batu bara. “Pertarungan Pilpres kali ini mempertemukan kekuatan besar pengusaha batu bara di masing-masing pihak,” ujar Merah dalam sebuah diskusi mengenai kepentingan pebisnis tambang dan energi pada Pemilu 2019 di Jakarta, Senin (11/2).
(Baca juga: Penegakan Hukum Lingkungan Belum Optimal Jerat Korporasi).
Pertarungan kepentingan itu bisa dilihat dari sejumlah nama pengusaha yang ada di struktur tim pemenangan nasional masing-masing pasangan calon. Ada yang dikenal sebagai pemilik perusahaan tambang, ada juga yang direksi atau komisaris. Mereka adalah pelaku bisnis tambang yang memiliki kepentingan besar atas kemenangan pasangan ini demi kelancaran keberlangsungan usaha mereka. Para pengusaha tambang akan berusaha semaksimal mungkin agar calon dukungannya memenangkan pemilihan dan kebijakan yang dikeluarkan kelak berpihak kepada mereka. Kontribusi para pengusaha dapat dilihat pada sumbangan atau biaya kampanye masing-masing kandidat.
Merah Johansyah mengingatkan agar tim panelis dan kedua paslon mengangkat isu pertambangan ini dalam debat tahap kedua 17 April mendatang. Jika dalam debat nanti tidak berbicara mengenai pertambangan dan batu bara, terutama daya rusak dari energi batu bara, Merah menilai debat tahap itu mengabaikan persoalan yang sesungguhnya. Kata kunci lain yang perlu dibicarakan paslon adalah derita masyarakat akibat kerusakan lingkungan, polusi, dan limbah. “Jika kata kunci ini tidak muncul dalam debat nanti, berarti debat nanti hanya merupakan diskusi para oligarki membicarakan secara sepihak masa depan pengelolaan sumber daya alam,” terangnya.
Di tempat berbeda, sejumlah perwakilan masyarakat sipil mendatangi kantor Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kedatangan tersebut dalam rangka menyampaikan sejumlah hal demi mengingatkan kedua pasangan calon untuk memiliki komitmen yang jelas dan terukur untuk melakukan tindakan nyata mewujudkan kedaulatan energi yang bersih dan tidak merusak lingkungan.
Adithyani Putri dari Yayasan Indonesia Cerah menyampaikan sejumlah pertanyaan dan pembahasan yang ingin diusulkan ke KPU dan kedua paslon untuk dibahas lebih lanjut. Pertama, bagaimana strategi Calon Presiden untuk melepaskan Indonesia dari ketergantungan terhadap energi fosil? Sejauh ini belum ditemukan penjelasan lebih rinci dari program kedua pasangan calon. “Padahal masalah ketergantungan energi fosil ini telah membebani perekonomian kita baik secara fiskal maupun lingkungan,” tutur Adithyani.