Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik Letjen Purn Hinsa Siburian sebagai Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menggantikan pejabat lama Djoko Setiadi, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (21/5) siang. Hinsa Siburian dilantik berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) No 56/P Tahun 2019 tentang Pengangkatan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
Keppres yang dibacakan oleh Deputi Bidang Administrasi dan Aparatur Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Cecep Sutiawan, itu juga menyebutkan Hinsa Siburian sebagai Kepala BSSN diberikan hak keuangan administrasi dan fasilitas lainnya setingkat menteri.
Hinsa mengaku belum ada pesan khusus yang disampaikan Presiden Jokowi kepada dirinya. Hal ini karena memang belum ada pembicaraan khusus antara Presiden dengan dirinya. Hinsa mengaku akan terlebih dulu mempelari program yang telah dilakukan oleh Kepala BSSN sebelumnya, dan akan melanjutkan program-program baik yang selama ini sudah berjalan, termasuk mempercepat yang perlu dipercepat.
“Acara kan baru di sini ya, saya mungkin nanti ada petunjuk-petunjuk,” ujarnya seperti dilansir situs Setkab, Selasa (21/5).
(Baca: Mengintip Tunjangan Kinerja Pegawai BSSN Seperti Diatur Perpres 87/2018)
Pakar keamanan siber Persadha berharap Hinsa Siburian yang baru dilantik Presiden sebagai Kepala BSSN, mendorong pengesahan RUU Keamanan Siber menjadi undang-undang.
“Hal ini agar BSSN yang selama ini bertugas berlandaskan Peraturan Presiden (Perpres) RI dapat berjalan secara maksimal,” kata Ketua Lembaga Riset Keamanan Siber dan Komunikasi (Communication and Information System Security Research Center/CISSReC) ini via surat elektroniknya kepada Antara.
Pratama mengatakan Hinsa sebagai Kepala BSSN akan menjadi orang yang paling berwenang untuk mengkoordinasi semua unsur terkait dengan keamanan siber, baik untuk deteksi, pemantauan, penanggulangan, pemulihan, evaluasi atas insiden, maupun serangan siber.