Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (paslon) nomor urut 01, Joko Widodo dan Ma’ruf menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menyerahkan berkas tambahan ke bagian kepaniteraan. Berkas ini sebagai tanggapan/sanggahan atas permohonan sengketa Pilpres yang dilayangkan Tim Kuasa Hukum paslon nomor urut 02, Prabowo dan Sandiaga Salahuddin Uno pada 24 Mei lalu.
“Kami menyerahkan tambahan berkas perkara yang sudah diterima Kepaniteraan MK. Yang penting dari tambahan berkara perkara ini mengenai tanggapan atau keterangan pihak terkait atas permohonan paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi yang disampaikan pada 24 Mei lalu,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum Tim Kemenangan Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Yusril Ihza Mahendra di Gedung MK, Kamis (13/6/2019).
Yusril mengkritik pengajuan perbaikan permohonan oleh Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi pada Senin (10/6/2019) kemarin. Bagi Yusril, materi perbaikan ini menjadi satu hal yang layak untuk diperdebatkan. Pihaknya menollak adanya perbaikan atau perubahan permohonan Tim Kuasa Hukum Prabowo. Sebab, sesuai UU dan hukum acara MK tidak ada sengketa pilpres yang membolehkan dilakukan perubahan permohonan.
“Tapi, itu nanti tergantung pada sikap majelis hakim. Apakah akan diperiksa permohonan tanggal 24 Mei atau setelah adanya perubahan permohonan?” Baca Juga: Tim Hukum Prabowo Dalilkan Lima Modus Kecurangan Pilpres
Yusril berharap agar majelis hakim konstitusi memeriksa dan mengadili permohonan yang sudah diregistrasi pada 24 Mei 2019, lalu. Namun, Tim Kuasa Hukum TKN pun, kata Yusril, sudah siap membantah perubahan permohonan yang diajukan BPN. “Kami sudah siap, tapi belum kami serahkan hari ini. Itu hanya persiapan saja. Karena fokus kami tetap mempertahankan pendapat bahwa berkas permohonan 24 Mei yang dijadikan pegangan untuk memeriksa perkara sengketa pilpres ini,” tegasnya.
Anggota Tim Kuasa Hukum Jokowi-Ma’ruf, I Wayan Sudirta melanjutkan dalam sengketa hasil perselisihan pilpres tidak mengenal adanya perubahan perbaikan permohonan. Hal ini dapat dilihat dari bunyi Pasal 475 UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kecuali dalam sengketa hasil pemilu legislatif diperbolekan melakukan perbaikan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 474 ayat (3) UU Pemilu.
Pasal 475 (1) Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU. (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya terhadap hasil penghitungan suara yang memengaruhi penentuan terpilihnya Pasangan Calon atau penentuan untuk dipilih kembali pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. (3) Mahkamah Konstitusi memutus perselisihan yang timbul akibat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya permohonan keberatan oleh Mahkamah Konstitusi. Pasal 474 ayat (3) Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi. |