Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) bersama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Pertanian, Kementerian Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menandatangani Nota Kesepahaman tentang Penguatan dan Pemanfaatan Basis Data Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) dalam Rangka Pencegahan Tindak Pidana Bagi Korporasi.
Menkumham Yasonna Hamonangan Laoly mengatakan, penandatanganan ini merupakan satu langkah penting setelah dikeluarkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 13 Tahun 2018. Mulai berlaku 5 Maret 2018 lalu, Perpres ini mengatur tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme.
Sebelum penandatanganan ini, Kemenkumham sendiri, kata Yasonna, telah mengeluarkan mengeluarkan peraturan menteri mengenai pengenalan teknis beneficial ownership. Selanjutnya, Kemenkumham akan kembali mengeluarkan peraturan terkait sanksi bagi mereka yang tidak jujur ketika mengisi formulir pendaftaran perusahaan. Salah satu yang terancam terkena sanksi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM adalah notaris.
(Baca juga: Yuk, Pahami Pemilik Manfaat Suatu Korporasi untuk Hindari Tindak Pidana)
"Termasuk nanti di pertanahan, notaris juga punya sanksi. Notaris kita bebani kewajiban untuk membuat data yang sebenarnya mereka bertanggung jawab kalau dia tidak membuat data yang sebenarnya. Jadi, ini adalah beberapa teknik yang kita lakukan untuk itu," ujarnya di Jakarta, Rabu (3/7).
Menurut Yasonna, untuk sanksi sebenarnya ada di kementerian masing-masing. Tapi khusus yang berkaitan dengan Kemenkumham seperti notaris, kementerian ini akan bertindak tegas dengan mencabut izin bagi notaris yang ketahuan tidak jujur menyebutkan siapa pemilik manfaat. "Bisa dicabut dia punya izin notarisnya. Jadi banyak tahapan yang kita lakukan untuk semua ini dalam rangka peningkatan transparansi," terangnya.
Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, dalam menjalankan jabatannya notaris wajib bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Memang, di pasal yang sama ada kewajiban notaris menyimpan rahasia terkait isi akta yang dibuatnya, tetapi kewajiban ini dikecualikan jika undang-undang menentukan lain.
Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta para pengusaha tidak salah mengartikan mengenai Perpres Beneficial Ownership. Menurut dia, aturan ini dibuat bukan untuk mempersulit dunia usaha, tetapi justru melindungi dunia usaha agar tidak terjerat kasus hukum. Demikian pula penyandang profesi hukum yang membantu pengusaha. Regulasi ini justru mendorong transparansi bagi dunia usaha, sehingga mereka tidak mudah terjerat kasus hukum.