Sebagai lembaga independen, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara garis besar memiliki wewenang tersendiri yang tertuang dalam Undang-Undang No.30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pelaksanaan kerja KPK dan terbentuknya pengadilan khusus korupsi terbentur banyak permasalahan. Tidak maksimalnya komunikasi serta koordinasi dengan instansi penegak hukum terkait dinilai tumpang tindih.
Pada perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia yang dilaksanakan di Kepulauan Riau secara virtual pada (6/12), KPK menyoroti bahwa korupsi menguasai hampir sebagian besar hajat hidup orang banyak yang berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional. Tema yang diangkat pada perayaan Hari Anti Korupsi Sedunia tahun ini adalah mewujudkan sinergi antar-aparat penegak hukum dan instansi terkait.
Salah satu pembicara dalam acara itu adalah Menko Polhukam Mahfud MD. Dia mengatakan bahwa adanya korupsi merupakan tanda dari pemerintahan yang tidak demokratis. “Korupsi tumbuh ketika pemerintah tidak demokratis. Jika negara berjalan demokratis, maka korupsi bisa dieliminasi. Jika negara ingin bersih dari korupsi maka jalankan demokrasinya dengan baik sehingga kontrol terhadap korupsi juga akan berjalan baik,” ungkapnya. (Baca: Menyoal Keefektifan Penegakan Hukum dalam Kasus Korupsi Dana Desa)
Berdasarkan data KPK, korupsi di kalangan pejabat meningkat di setiap pemilu legislatif, pilpres dan pilkada. Banyaknya kasus korupsi yang menjadi pemberitaan akhir-akhir ini dinilai Mahfud MD memiliki banyak penyebab. “Pergeseran politik, adanya dalil kekuasaan, adanya intervensi politik sehingga membuat semakin banyaknya kekuasaan yang menyalahi kekuasaannya,” ujarnya.
Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan, adanya sinergitas maka bisa mengatasi korupsi. Menegakkan kembali komitmen dari instansi-instansi penegak hukum dan instansi terkait perlu dilakukan. Pembenahan antar aparat terkait ini menurutnya tidak hanya pada tingkat sistem dan proses hukum hingga akhirnya dipidana, namun ada cara lain.
Cara lain yang bisa dilakukan, sambung Mahfud, adalah membangun budaya integritas antara penyelenggara dan masyarakat. Membangun persepsi cara hidup serta perasaan akan takut dosa karena manusia adalah mahluk bermoral. “Adanya kompleksitas hubungan fungsional antara lembaga negara yang terkait dengan pemberantasan korupsi menjadi tantangan saat ini,” lanjut Mahfud.
Hal ini perlu menjadi perhatian utama dalam membangun pemerintahan yang baik dan bersih. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan saling komunikasi dan koordinasi sehingga tugas dan fungsi dari aparat terkait dan KPK bisa berjalan beriringan.