Isu Hangat

Setahun OSS

Setahun sudah sistem OSS dilaksanakan. Lantas, apakah sistem ini berjalan baik sesuai harapan pemerintah dan pelaku usaha? Sebaliknya, apakah masih ada kekurangan dalam penerapannya sejauh ini? Sejatinya, dengan OSS investor diharap merasa lebih nyaman, lebih jelas, dan lebih pasti dalam soal perizinan berusaha. Hukumonline coba menelusuri bagaimana pelaksanaan OSS setelah setahun berjalan.
RED

Senjakala Lembaga Antikorupsi di Indonesia

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan satu-satunya lembaga antirasuah yang pernah ada. Sepanjang sejarah Indonesia, sudah ada beberapa lembaga yang menjalankan tugas dan wewenang berbeda untuk tujuan yang sama: bagaimana membuat penyelenggaraan pemerintah yang bersih dari korupsi. Melalui tulisan ini, Hukumonline memotret bagaimana cerita lembaga-lembaga antikorupsi baik dari zaman orde lama, orde baru hingga reformasi. Apa saja tantangannya dan bagaimana eksistensi lembaga-lembaga tersebut di beda zaman. Selamat membaca!
RED

Potret Kamus Hukum Indonesia

Keberadaan kamus menjadi cakrawala bagi seseorang yang ingin memperoleh ketepatan arti kata atau bahasa. Termasuk kamus hukum, yang kerap menjadi rujukan bagi penggunanya dalam menyisir tiap kosakata hukum. Hukumonline mencoba menyusuri kamus hukum yang ada di Indonesia. Selama ini, kamus hukum di Indonesia masih berpencar, belum dibukukan menjadi satu kamus hukum yang diakui seluruh pihak. Potret kamus yang beragam ini disajikan Hukumonline melalui bahasa yang renyah dan mudah dimengerti. Selamat membaca!!
RED

Urgensi Sertifikasi Halal

Kehadiran Peraturan Pemerintah tentang Jaminan Produk Halal jelas sangat dinantikan mengingat pada 17 Oktober 2019, seluruh produk baik berupa makanan, obat-obatan maupun barang-barang konsumsi lainnya wajib bersertifikat halal. Untuk itu, pelaku usaha perlu mengetahui produk yang wajib dan tak wajib bersertifikasi halal. Hal ini bertujuan agar pelaku usaha tak salah langkah dalam menjalankan usaha. Atas dasar itu, Hukumonline membuat laporan berseri terkait urgensi sertifikasi halal dan fenomena lain yang mengikutinya. Selamat membaca!!
RED

Edsus Lebaran 2019

Selama libur lebaran 2019, Hukumonline menyajikan sejumlah tulisan yang erat kaitannya dengan hukum Islam maupun hukum negara dan juga persoalan yang dialami masyarakat Indonesia kala menyambut hari raya Idul Fitri. Mulai dari proses penukaran uang, ragam permasalahan konsumen saat berbelanja online, hingga tingginya harga tiket pesawat untuk transportasi mudik ke kampung halaman. Persoalan wakaf, masalah zakat, korupsi dari perspektif fikih hingga hukum kewarisan juga diulas. Selamat membaca!!
RED

Evaluasi Pemilu Serentak

Pagelaran Pemilu serentak usai sudah. Beragam persoalan muncul setelah gelaran pesta rakyat ini dilakukan. Sejumlah pemangku kepentingan menilai perlu ada evaluasi menyeluruh dari pagelaran Pemilu serentak yang hingga menelan korban jiwa itu. Sistem pemilu yang pertama kali diterapkan di Indonesia ini disebut-sebut sebagai pemilu yang tersulit/terumit karena menggabungkan antara pileg dan pilpres secara bersamaan. Meski amanah UU Pemilu, namun penyelenggaraan Pemilu serentak mesti dievaluasi, sehingga kerugian yang muncul tak terulang lagi.
RED

Hukum Perlindungan Konsumen

Sudah dua dasawarsa UU Perlindungan Konsumen diundangkan. UU ini merupakan salah satu produk hukum yang dihasilkan Pemerintah dan DPR pasca reformasi. Namun dalam perjalanannya, pemberlakuan UU ini paling sering disorot masyarakat. Apalagi kesadaran konsumen terus tumbuh seiring perkembangan zaman. Meski banyak kalangan yang menginginkan perubahan terhadap UU ini, namun perlu dilihat apakah substansi yang ada sudah cukup mumpuni seiring perkembangan zaman, seperti era disrupsi digital yang terus menerjang.
RED

Waspada Fintech Ilegal

Perkembangan financial technology (fintech) adalah sebuah keniscayaan untuk dimanfaatkan bagi kepentingan perekonomian nasional. Untuk itu penyediaan payung hukum inovasi keuangan digital dan pengaturan tiap produknya menjadi penting dilakukan regulator. Hal ini semata-mata untuk mewaspadai menjamurnya fintech ilegal yang dapat menyeret ke persoalan perlindungan hukum konsumennya. Masyarakat sebagai konsumen perlu memahami apa saja yang dimaksud fintech ilegal, dan bagaimana mencegahnya supaya tak terjerat dalam pusara tersebut.
RED

Sengketa Pemilu 2019

Pemilu Serentak 2019 ini disebut-sebut sebagai pemilu eksperimental, paling kompleks, rumit dan kompetitif. Kerumitan dan kompleksitas ini pun berimbas pada cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) baik pemilu legislatif maupun pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK). Hukumonline mengulasnya dalam beberapa artikel sehingga penanganan sengketa baik Pileg maupun Pilpres dapat terang benderang dan dipahami masyarakat.
RED

Warna Warni Pencabutan Hak Politik

Pencabutan hak politik menjadi salah satu jenis hukuman yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa korupsi. Hukuman ini muncul ketika terdakwa juga mengampu jabatan politik seperti anggota legislator. Hukuman ini tak lepas dari tuntutan jaksa penuntut umum sebelumnya yang menilai pencabutan hak politik penting dalam melindungi kepentingan publik dalam rangka memperoleh pejabat publik yang bersih. Pencabutan hak politik ramai diperbincangkan menjelang Pemilu Serentak 2019. Bagaimana pencabutan hak politik dilihat dari sisi hukum? Apa saja latar belakang penjatuhan hukuman pencabutan hak politik? Hal ini diulas dalam beberapa artikel. Selamat membaca!!
RED