Terbaru

Kadin Jakarta: Polemik UMP Tidak Perlu Sampai Pengadilan

Pengusaha yang terdampak pandemi bisa mengajukan penyesuaian pembayaran UMP Tahun 2022.
Ady Thea DA

MA Berhentikan Sementara Hakim dan Panitera Pengganti yang Kena OTT KPK

KPK berharap kasus dugaan korupsi pengurusan perkara di PN Surabaya, tidak menghilangkan semangat MA dalam membangkitkan integritas dan profesionalisme.
M. Agus Yozami

OTT PN Surabaya; KPK Tetapkan Hakim, Panitera dan Pengacara sebagai Tersangka

KPK mengamankan uang senilai Rp140 juta. OTT yang melibatkan hakim, panitera dan pengacara itu terkait kasus dugaan korupsi berupa suap pengurusan perkara di Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur.
Mochamad Januar Rizki

Ikatan Notaris Indonesia Dukung Digitalisasi Pengurusan Berita Negara

INI dukung Perum PNRI terbitkan SK baru hadirkan mekanisme Berita Negara dan Tambahan Berita Negara secara hybrid guna membantu Notaris dalam pengurusan akta badan hukum dan badan usaha lain.
CR-28

Angkat Tema Persaudaraan, Perayaan Natal Peradi Junjung Toleransi Beragama

Sesuai tema, Peradi ingin menunjukkan toleransi beragama yang telah terbina sejak belasan tahun lamanya; melalui perayaan Natal dan Tahun Baru.
Tim Publikasi Hukumonline

Ahli: UU Minerba Kriminalisasi Pembela HAM

Rumusan Pasal 162 UU Minerba dinilai menimbulkan ketidakadilan dalam tataran implementasi dikarenakan tidak mengikuti teori kriminalitas secara utuh dan tidak memasuki asas-asas hukum pidana secara utuh.
Agus Sahbani

Simak, 3 Resolusi Tahun Baru Inspiratif bagi Mahasiswa Hukum!

Lewat resolusi tahun baru ini, ambil kesempatan untuk jadikan dirimu lebih baik dari tahun sebelumnya, dan makin siap jadi talenta terbaik!
Tim Publikasi Hukumonline

Melihat Perkembangan Hukum Persaingan Usaha Berdasarkan Peraturan dan Praktik

Hadirnya UU Cipta Kerja memberi dampak pada terjadinya beberapa perubahan dan substansi dari hukum persaingan usaha.
CR-27

Transaksi Non-Fungible Token Tidak Termasuk Lingkup Pengawasan OJK

Mochamad Januar Rizki

Pakar: Paradigma UU Serikat Pekerja Harus Diubah

Terdapat tiga urgensi untuk merevisi UU Serikat Pekerja yakni historis, substantif, dan kontemporer.
Rofiq Hidayat