Terbaru

Pahami Sepuluh Fitur KonsumenCerdas.id agar Anda Semakin Kritis

KonsumenCerdas.id diharapkan mampu mendukung peningkatan pelindungan konsumen Indonesia melalui akses cepat, mudah, dan menyeluruh terhadap informasi penting terkurasi.
Tim Publikasi Hukumonline

Bersama Kanwil Kemenkumham Bali, DJKI Musnahkan Barang Bukti Perkara Merek Louis Vuitton Palsu

Pemusnahan barang-barang palsu tersebut dilakukan setelah penindakan dan proses hukumnya selesai.
Tim Publikasi Hukumonline

OTT Bupati Langkat; KPK Sesalkan Belum Ada Efek Jera Pelaku Korupsi

Awal tahun 2022, KPK telah tiga kali melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Seharusnya ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat agar tidak lagi melakukan korupsi.
M. Agus Yozami

Pembagian Harta Warisan berdasarkan Hukum Adat, Perdata, dan Islam

Di Indonesia, pembagian harta warisan dapat dilakukan berdasarkan tiga hukum yang berbeda, yakni hukum waris adat, hukum perdata, dan hukum Islam. Berikut paparannya.
Tim Hukumonline

Beragam Alasan Penolakan Atas Pengesahan UU IKN

Mendesak kepada DPR RI dan Pemerintah untuk membatalkan UU IKN. Mendesak Pemerintah RI untuk menyelesaikan beragam permasalahan di Jakarta dan Kalimantan Timur tanpa perlu memindahkan Ibu Kota ke Kalimantan Timur.
Agus Sahbani

Tanggapan KY Terkait Vonis Nihil Kasus Heru Hidayat

KY dengan terbuka apabila dipandang ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim dalam memeriksa dan memutus perkara tersebut.
Agus Sahbani

Begini Komitmen Indonesia Atas Pencapaian SDGs

Bermula dari terbitnya Peraturan Presiden No.59 Tahun 2017. Indonesia telah mencanangkan sejumlah strategi dalam pencapaian SDGs, diantaranya produktivitas sektor ekonomi, perekonomian hijau, transformasi digital, relokasi atau pemindahan ibu kota.
CR-28

Respons Penasehat Hukum Usai Vonis Nihil Pidana Heru Hidayat

Meski menghormati putusan, penasehat hukum Heru Hidayat menilai masih terdapat hal yang tidak sependapat dengan putusan hakim khususnya mengenai kerugian negara.
Mochamad Januar Rizki

DPD Gagas Revisi UU Pemerintahan Aceh

Disarankan revisi terhadap UU Pemerintahan Aceh idealnya dibahas pasca Pemilu Serentak 2024 atau adanya pemerintahan baru.
Rofiq Hidayat

Advokat Sebut Ongkir Pengembalian Barang yang Salah Ditanggung Penjual

Karena yang melakukan kesalahan dalam hal ini adalah pelaku usaha.
CR-27