Berlangganan Pro

Terbaru

KY Ungkap Kendala Pemantauan Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

KY Ungkap Kendala Pemantauan Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

KPK Pecat 66 Pegawai Pungli Rutan

KPK Pecat 66 Pegawai Pungli Rutan

Vallery Melita Mulyani: Sinkronisasi Hukum, Bisnis dan Teknologi dalam Menghadapi Perubahan

Vallery Melita Mulyani: Sinkronisasi Hukum, Bisnis dan Teknologi dalam Menghadapi Perubahan

Pasal 59 UU Pemerintahan Daerah Hanya Untungkan Partai Besar

Sekretaris Jenderal Asosiasi Pemerintahan Propinsi Seluruh Indonesia Ferry Tinggogoy berpendapat bahwa Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sarat dengan pesanan partai politik.

BP MPR Tidak Berwenang Menolak Hasil Komisi Konstitusi

Perlindungan Saksi Baru Diberikan Berdasarkan Permintaan

Perlindungan tidak otomatis diberikan karena tergantung pada permintaan saksi itu sendiri. Namun, saksi tetap mendapatkan hak-hak prosedural.

ICW: 40 Anggota DPR Terindikasi Korupsi

Indonesia Corruption Watch menengarai 40 anggota DPR periode 2004-2009 terindikasi korupsi. Paling banyak anggota Dewan dari PDIP.

Perlu Payung Hukum Khusus Agar Opsi Otsus Aceh Tak Sekedar Basa Basi

Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa opsi Otonomi Khusus (Otsus) merupakan solusi final untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh. Agar tak sekedar basa-basi, sebaiknya dibentuk payung hukum khusus untuk menunjang otsus tersebut.

Presiden Menilai Privatisasi Rumah Sakit Menyalahi Konstitusi

Inilah Rencana Materi Pendidikan Khusus Advokat di Jakarta

Menurut jadwal yang disusun oleh penyelenggara, pendaftaran peserta akan dilakukan mulai pada 4 sampai 22 Maret 2005. Sedangkan, kegiatan PKPA sendiri rencananya akan dimulai efektif pada 24 Maret 2005.

Putusan UU KPK, Warning Bagi MK Agar Lebih Hati-Hati

Putusan Mahkamah Konstitusi tentang UU KPK terus mengundang kontroversi. Agar kredibilitasnya tidak turun, MK diimbau agar lebih berhati-hati dalam menyusun putusan ke depan.

Serah Terima Jabatan KSAD

Pemerintah dan DPR Akan Membahas Kasus Cemex Secara Tertutup

DPR ingin dilibatkan untuk membahas langkah pemerintah dalam proses arbitrase.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com